Page 42 - MAJALAH 94

foto:doc.internet/ indonesianinfrastructurenews.com

hitung luas wilayah kepulauan tidak
lagi luas daratan melainkan batas-ba-
tas terluar pulau tersebut. Sehingga
DAU di daerah ini menjadi naik, dan
itu merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan pembangunan.
“Dengan terbentuknya RUU ini,
kami ingin menunjukkan Indonesia
memang negara kepulauan. Selama
ini pembangunan hanya berorientasi
pada daratan, oleh sebab itu seluruh
potensi kelautan harus dioptimalkan.
Selama ini hanya daratan, sehingga
laut menjadi terlantar lalu hasil laut-
nya dicuri. Artinya strategi pembagu- Anggota Komisi II DPR Alex Litaay (F-PDIP) saat menunjukan pulau-pulau di Indonesia
nan harus di rubah sehingga orientasi sar 1% dari DAU yang berlaku paling kuti rencana tata ruang dan wilayah
pembangunan harus kepada negara lama 25 tahun. Dimana dana tersebut yang telah berlaku sesuai dengan ke-
kelautan, dan pembangunan harus diutamakan bagi pembiayaan pendi- tentuan perundang-undangan”, tam-
berorientasi pada hasil laut yang ada”, dikan, kesehatan, dan pembangunan bah Alex Litaay.
kata Alex Litaay infrastruktur. Selain itu, perencanaan wilayah
Dia menambahkan dalam RUU Setiap tahunnya pemerintah akan provinsi kepulauan diatur pula zo-
Percepatan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap peng- nasi dan penetapan strategis wilayah
gunaan dana provinsi kepulauan. Secara garis be-
percepatan pem- sar, pengelolaannya mengintegrasi-
“Dalam RUU Percepatan Pembangunan bangunan daerah kan berbagai perencanaan yang disu-
Daerah Kepulauan nantinya, dana kepulauan terse- sun oleh sektor dan daerah, sehingga
penerimaan daerah kepulauan untuk but. “Jadi dana terjadi keharmonisan dan saling pen-
percepatan pembangunan adalah sebesar 1% itu untuk memacu guatan pemanfaatan.
dari DAU yang berlaku paling lama 25 tahun. percepatan pem- “Hal ini dimaksudkan agar dapat
Dimana dana tersebut diutamakan bagi bangunan seperti mengharmonisasikan kepentingan
pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan yang diperoleh pembangunan ekonomi dengan pele-
pembangunan infrastruktur.” Papua dan Aceh”, starian sumber daya yang terkandung
katanya. di provinsi kepulauan dengan mem-
Kepulauan nantinya, dana peneri- “Nanti setelah Undang-Undang ini perhatikan karakteristik dan keunikan
maan daerah kepulauan untuk per- tercapai, proses perencanaan wilayah wilayah tersebut”, jelasnya mengakh-
cepatan pembangunan adalah sebe- provinsi kepulauan hendaknya mengi- iri. (sc/ku)

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |