Page 44 - MAJALAH 94

foto:doc.internet/Pilkada-Jakarta-640x368 sidomi dot com telah terjadi secara mendalam. Salah tentang Pemilihan Kepala Daerah
ini diharapkan mampu mendorong
satunya adalah maraknya konflik
lahirnya pemimpin daerah yang
yang terjadi pada penyelenggaraan
kredibel dan akuntabel dalam men-
Pemilukada.
ciptakan pemerintahan yang baik
“Saya kira harus bisa dilihat bebe-
rapa aspek lain. Contohnya terjadi
(good governance) dan pemerintah
keributan di mana-mana dan banyak
yang bersih (clean government).
di antara di tingkat kabupaten/kota”
daerah
Banyaknya
yang
kepala
terlibat kasus korupsi selama periode
ungkapnya.
Menurutnya Pemilukada Bupati
perut UU No 32/2004 jo UU No
dan Walikota lebih rawan konflik
12/2008, Seharusnya menjadi pijakan
dikarenakan lebih banyak kepentingan
dan dukungan fanatisme kedaerahan, 2004-2012 yang notabene lahir dari
utama perancang naskah akademik
golongan ataupun ketokohan yang dalam men-design formulasi baru
lebih kental adanya dibanding tingkat pemilihan kepala daerah yang lebih
Provinsi. “kesannya setiap saat negara komprehensif, dan responsif terhadap
kita rebut terus, jadi lebih baik kondisi faktual yang terjadi tengah
cenderung pilihan langsung itu adalah masyarakat. (ray)
di tingkat presiden dan gubernur”
ujarnya.
Dia menilai, pelaksanaan Pemilihan
Presiden dan Pemilukada Gubernur
di 33 Provinsi dapat memperkecil
gejolak sosial-politik dan lebih lanjut
diharapkan dapat meminimalisir
terjadinya konflik di Negara ini bila
dibandingkan dengan pelaksanaan
400an lebih pemilukada kabupaten/
kota. “Satu tahun itu 365 hari, begitu
Bupati/ Walikota (dipilih langsung oleh besarnya kalau kita lihat berbagai
rakyat) dan Wakil Kepala Daerah tidak pemilukada. Jadi Apakah negara kita
dipilih dan diangkat bersama dengan secara tidak langsung membuat aturan
kepala daerah melainkan diusulkan yg menjadikan mereka, rakyatnya ini
kepala daerah terpilih kepada DPRD ribut. Rawan konflik,” tambahnya.
untuk disahkan pemerintah pusat. Namun hal itu, masih dapat
“Alasan pemerintah pada RUU diperdebatkan secara sosiologis
inisiatifnya ini yaitu karena dalam naskah akademik RUU tentang
Gubernur itu cuma fungsi per- Pemilihan Kepala Daerah ini belum
panjangan pemerintah pusat dan mencerminkan kebutuhan riil yang
koordinasi dalam pemerintahan akhir-akhir ini menjadi tuntutan
tingkat provinsi. Ini berbeda di masyarakat luas yaitu, tingginya biaya
tingkat kabupaten atau kota. Mereka politik (political cost) yang harus
fungsinya desentralisasi langsung. ditanggung calon kepala daerah dalam
Jadi melakukan pelayanan kepada proses pencalonan, sehingga memicu
rakyat secara langsung. Sehingga dia timbulnya berbagai penyimpangan
harus dipilih oleh rakyat. Itu alasan selama dan setelah pilkada seperti
pemerintah,”katanya. praktik politik uang (money politic)
Politisi dari Partai Golkar ini dan korupsi serta berbagai konflik
menegaskan, seharusnya bukan hal yang kerap terjadi.
tersebut saja yang menjadi bahan Evaluasi demi mencapai formula
pertimbangan perubahan sistem yang menyentuh esensi permasalahan
Pemilukada. Pemerintah dan DPR pemilihan kepala daerah yang
harus melihat berbagai aspek dan sesungguhnya harus segera disarikan
mengevaluasi atas keadaan yang oleh Pemerintah dan DPR. RUU Anggota Komisi II DPR Markus Nari

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |