Page 41 - MAJALAH 94

LEGISLASI

“Kita sama-sama warga
Indonesia yang berhak
dengan sektor perhubungan da- mendapatkan pelayanan umum but dan membiayai pembuatan
rat, perbandingan anggarannya yang nyaman dan aman, namun Undang-Undang ini.
mencapai 10 kali lipat lebih”, ka- kementerian pusat sampai saat Untuk mendapat dukungan
tanya. ini masih menganggap laut itu politik, Alex Litaay rmengajak
Tidak hanya itu saja, regu- sebagai penghalang bukan provinsi-provinsi lain yang sena-
lasi-regulasi yang ada sampai penghubung.” sib, seperti Maluku Utara, Nusa
saat ini pun tidak memihak ke- Tenggara Timur, Nusa Tenggara
pada daerah-daerah kepulauan. Barat, Bangka Belitung, Riau Ke-
Alex Litaay memberikan contoh pada sata bahari. pulauan, dan Sulawesi Utara untuk
pengaturan Dana Alokasi Umum Alex Litaay menjelaskan bahwa ikut serta. “Pembuatan Undang-Un-
(DAU) yang tidak memihak kepada bagian kelautan Indonesia yang di- dang ini sendiri memakan waktu
daerah kepulauan, karena variabel dayagunakan tidak begitu besar, enam tahun perjuangan untuk bisa
utama untuk menghitungnya adalah seperti tambang minyak lepas pantai sampai lolos di Badan Legislatif DPR”,
berdasarkan jumlah penduduk dan yang masih dikelola oleh asing, batas imbuh Alex Litaay.
luas wilayah. kelautan dengan negara lain yang ti- “Semuanya itu harus ada ujicoba
“Di Undang-Undang Nomor 32 dak begitu jelas. Sehingga nelayan dan sosialisasi ke masyarakat, perguru-
Tahun 2004 tentang Pemerintahan asing leluasa masuk ke perairan In- an tinggi dan pemerintah masing-ma-
Daerah tidak dijelaskan yang dimak- donesia dan mencuri hasil laut kita. sing provinsi yang bersangkutan, dan
sud dengan luas wilayah apa, tetapi Sehingga banyak ikan-ikan kita yang kemudian dibentuk Deklarasi Ambon,
di Peraturan Pemerintah yang dipakai di curi tidak diurus dan kerugiannya dan ke-enam propinsi ini mendekla-
untuk menghitung luas wilayah yang tiap tahun mencapai 10 triliun. rasikan Deklarasi Ambon tersebut.
termasuk dalam DAU adalah luas “Harus dibuat Undang-Undang Kita harus membuat Undang-Undang
daratan. Artinya, daerah kepulauan yang memang memihak kepada dae- sendiri untuk mendapatkan affirma-
yang memiliki luas daratan relatif ke- rah kepulauan, kebanyakan masyara- tive action dan special treatment,”
cil maka otomatis akan mendapatkan kat di daerah kepulauan miskin bu- ujar Anggota DPR RI dari Daerah Pe-
DAU yang juga sedikit,” ujarnya. kan karena kemauan mereka, tetapi milihan Maluku.
“Kita sama-sama warga Indonesia memang faktor keadaan. Ini adalah Permasalahan lainnya adalah ber-
yang berhak mendapatkan pelayanan gagasan saya, karena saya merasakan dasarkan karakteristik dan keadaan di
umum yang nyaman dan aman, na- betul bagaimana keadaan daerah provinsi kepulauan memerlukan dana
mun kementerian pusat sampai saat kepulauan itu, karena saya dari Ma- lebih dibandingkan provinsi yang
ini masih menganggap laut itu seba- luku,“ ujarnya. berbasiskan daratan. Mahalnya trans-
gai penghalang bukan penghubung, Dijelaskan Alex Litaay bahwa latar portasi antar pulau karena dipisahkan
padahal laut dapat dijadikan faktor belakang untuk mempercepat pem- oleh lautan, sarana dan prasarana ke-
penghubung antar daerah apabila bangunan di daerah kepulauan an- sehatan, pendidikan dan pelayanan
perhubungannya diatur dengan baik,” tara lain 60% masyarakat Indonesia terhadap masyarakat yang terkendala
tandas Alex Litaay. yang tinggal di pesisir dan pulau-pu- faktor geografis yang memerlukan
Wilayah daratan memiliki Sum- lau terpencil kurang tersentuh oleh dana lebih. SPM (Standar Pelayanan
ber Daya Alam yang tersebar untuk pembangunan, kesulitan dalam pola Masyarakat) yang ditetapkan oleh
dimanfaatkan dan diolah guna me- pengendalian wilayah akibat komuni- pemerintah pusat tidak dapat disa-
menuhi kebutuhan penduduk. Na- kasi yang sulit di daerah berbasis makan dengan provinsi yang berba-
mun dilain pihak wilayah kelautan kepulauan dan kesulitan pemerintah siskan daratan.
juga memiliki sumber daya kelautan daerah dalam memberdayakan pulau- “Masyarakat di daerah kepulauan
yang potensial untuk dimanfaatkan pulau kecil didalam provinsi kepulau- tentunya juga ingin menikmati ke-
dan diolah secara optimal. an terutama yang berada di wilayah merdekaan Indonesia sebagaimana
Selain itu menurut Anggota Komi- perbatasan, serta kecilnya DAU dan mestinya, sudah 72 tahun Indonesia
si II DPR RI ini, wilayah kelautan juga Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di- merdeka maka sudah sepatutnya iso-
memiliki lingkungan usaha yang pros- berikan pemerintah pusat. lasi dan komunikasi di daerah kepu-
pektif, sebagai wahana atau sarana Pada saat diesnatalis 2006 di Uni- lauan ini harus dibuka, kegiatan itu
tempat dilaksanakannya berbagai versitas Patimura Ambon, Alex Litaay perlu dana, dan untuk itulah perlu
kegiatan ekonomi dan pembangu- mengemukakan gagasannya untuk dana percepatan”, jelas Alex Litaay.
nan yang meliputi kegiatan pelayaran, membuat Undang-Undang Percepa- Di dalam RUU ini, Dana Percepa-
perdagangan antar pulau, perikanan, tan Pembangunan Daerah Kepulauan. tan Daerah Kepulauan juga me-
pertambangan bawah laut, perairan Universitas Patimura dan Pemda Ma- nyatakan negara Indonesia adalah
laut, kegiatan kepelabuhan, dan wi- luku menyambut baik rencana terse- negara kepulauan, maka cara meng-

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |