Page 32 - MAJALAH 94

tahun 2014, Program tidak mudah tawur massal, itu sudah
Wajib belajar 12 tahun lebih baik, ini sungguh ideal.
sudah terwujud, meski
dibutuhkan anggaran Kebijakan Berkeadilan
cukup besar. Sementara anggota Komisi X
Rohmani (F-PKS) DPR RI, Dedi Gumelar mengatakan,
mengatakan, proses pemerintah harus mampu membuat
rekrutmen siswa baru kebijakan pendidikan yang
di rintisan sekolah berkeadilan. Saat ini, kebijakan
bertaraf internasional pendidikan masih menciptakan
(RSBI) yang masih disparitas di tengah masyarakat.
memberlakukan Menurutnya, salah satu indikator
Rohmani (F-PKS) indikator kemampuan itu adalah Rintisan Sekolah Bertaraf
finansial bagi calon Internasional (RSBI). Ia menjelaskan,
muridnya merupakan pemerintah memberikan perhatian
cermin kegagalan yang berbeda karena cenderung
Secara norma dan implementasi, pemerintah menyelenggarakan mengekslusifkan RSBI. Berdasarkan
Tim Advokasi Anti Komersialisasi pendidikan secara merata. pemantauannya, seluruh sekolah yang
Pendidikan, menilai RSBI/SBI memang “Pemerintah belum sepenuh hati berlabel RSBI memiliki sarana, dan
bermasalah dan harus dihapuskan menyelenggarakan pendidikan yang tenaga pendidik kelas satu. Sedangkan
karena telah mengakibatkan kerugian adil bagi setiap warga negaranya. Jadi, di lain sisi, sekolah dengan standar di
konstitusional bagi Para Pemohon dan seharusnya RSBI pendidikan untuk bawahnya hanya menyelenggarakan
banyak warga negara Indonesia. semua,” katanya. pendidikan dengan sarana dan tenaga
Keberadaan RSBI/SBI yang Dia juga melihat pemerintah pendidik seadanya.
mendasarkan seleksi pada intelektual telah gagal menciptakan kebebasan “Harusnya semua memiliki standar
dan keuangan calon peserta didik, bagi warga negaranya mendapatkan yang sama dengan RSBI. Guru yang
merupakan bentuk tindakan pendidikan yang layak seperti sarjana, serta sarana dan prasarana
penggolongan atau pembedaan RSBI. “Kita juga mendengar sejak yang sama. Kalau tidak, itu namanya
perlakuan terhadap sesama warga lama bahwa untuk masuk RSBI diskriminatif,” kata Dedi.
negara berdasarkan status sosial dan persyaratannya biasa namun yang Dia menguraikan, setiap siswa
status ekonomi. Karena itu, keberadaan luar biasa adalah jaminan keuangan memiliki perjalanan hidup yang
RSBI/SBI merupakan bentuk kebijakan dari orangtua didik agar anaknya berbeda. Namun begitu, tidak lantas
diskriminatif dari Negara yang bisa mengikuti pendidikan di sekolah membuat RSBI hanya menampung
dilegalkan melalui UU. tersebut,”ujarnya siswa-siswa cerdas, terlebih mereka
Rinto Subekti (F-PD) mengatakan, Alasannya karena biasa yang “cerdas” secara finansial. Karena
sebelum adanya standarisasi, operasionalnya tinggi atau bahkan sesuai dengan Undang-Undang
kabupaten dan kota diharapkan tidak suatu saat anaknya akan studi tour ke (UU), semua memiliki hak yang sama
tergesa-gesa menggalakkan Program luar negeri untuk mengetes bahasa mengenai pendidikan.
Rintisan Sekolah Berbasis Internasional Inggris maupun studi banding dengan “Setiap siswa memiliki kecerdasan
(RSBI) atau Sekolah berbasis sekolah di luar negeri. “Mungkin yang berbeda. Karena asupan nutrisi
International SBI. ini mengada-ada, namun itu yang ataupun genetiknya yang tidak bagus.
Menurutnya, setiap warga negara diantaranya jadi aduan masyarakat. Tapi RSBI jangan hanya untuk mereka
berhak mendapatkan pendidikan yang Artinya jaminan finansial seperti yang cerdas, karena itu salah secara
setara, untuk itu pihaknya meminta menyatu dengan masuknya peserta sistem dan melanggar UU,”paparnya.
setiap kabupaten dan Kota fokus didik di RSBI,”paparnya. Sejatinya, paparnya, RSBI harus
menyelesaikan Program Sekolah Menurutnya, dunia pendidikan di bisa diakses oleh semua peserta didik.
Standart Nasional SSN. Indonesia memang belum ideal karena Karena menurutnya, jika RSBI hanya
Dia mengungkapkan, Pemerintah tidak menghasilkan manusia yang diciptakan untuk sekelompok siswa
saat ini sedang melakukan ujicoba tinggi moralitas dan berbudi pekerti yang memiliki keunggulan secara
Pendidikan Menengah SMA dan SMK luhur. Artinya jika makin banyak orang akademik, maka itu akan membuat
dengan model SMA - SMK Universal. terdidik tinggi, lalu korupsi menjadi siswa lainnya semakin tertinggal. “RSBI
Program tersebut menurutnya menuju lenyap atau tidak lagi menjadi, dan boleh saja, tapi harus berkeadilan.
tercapainya wajib belajar 12 tahun. aneka perilaku santun, gotong royong Awasi juga 20 persen hak siswa miskin
Pemerintah dan DPR juga telah sepakat atau tinggi tenggarasanya sehingga di setiap sekolah,” tandasnya. (si)

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |