Page 33 - MAJALAH 94
P. 33

PENGAWASAN
               PENGAWASAN


             Komisi II DPR Dorong



             E-KTP Berlaku Seumur Hidup






             Mayoritas anggota Komisi II DPR
             mendorong e-KTP diberlakukan seumur
             hidup. Harapannya, dengan basis data I-ris
             dan Finger Print harus bisa berlaku
             seumur hidup, sehingga bisa
             menghemat anggaran negara.
             Untuk merealisasinya, maka dibutuhkan
             perubahan UU No 32/2006 tentang
             Administrasi Kependudukan (Adminduk).














                                                                                   Terhadap usulan e-KTP berlaku
                                                                                   seumur hidup itu disepakati oleh
                                                                               “komisi II dan Kemendagri, untuk
                                                                               mengevaluasi UU No 23 tahun 2006
                                                                               tentang Administrasi Kependudukan,
                                                                               berkenaan dengan penerapan
                                                                               e-KTP,” kata Ketua Komisi II DPR, Agun
                                                                               Gunandjar Sudarsa, kepada wartawan
                                                                               di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/6).
                                                                                  Dijelaskan Agun, nantinya akan
                                                                               diatur ulang soal masa berlaku e-KTP.
                                                                               Bisa jadi usulan e-KTP berlaku seumur
                                                                               hidup akan digolkan, termasuk
                                                                               masalah pemberlakuan, penggantian
                                                                               dan pemanfaatan, berkaitan dengan
                                                                               kepemilikan hak-hak pribadi seperti
                                                                               tanah, kendaraan, bisnis, dan
                                                                               persyaratan untuk mendapatkan
              E-KTP                                                            Komisi II DPR menguat e-KTP akan
                                                                               pelayanan publik lainnya, seperti
                                                                               perbankan, pendidikan, kesehatan dan
                                                                               pelayanan umum lainnya.
                                                                                  Seperti diketahui, suara di

                                                                               diberlakukan seumur hidup. Gagasan
                                                                               ini mengemuka dalam rapat Komisi II
             Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)                  dengan Mendagri Rabu (27/6).


            | PARLEMENTARIA |  Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38