Page 47 - MAJALAH 105

sangat terkait dengan kebijakan asuransi untuk mengeluarkan ganti penjara paling lama lima tahun dan
politik dari kekuasaan yang berlaku. rugi tersebut tanpa agunan. Untuk denda paling banyak Rp. 1 miliar
Karena itu, melalui UU Perlindungan Gapoktan (Gabungan Kelompok menjadi pidana penjara paling lama
dan Pemberdayaan Petani mem- Tani) saja program yang dikucurkan empat tahun.
berikan dukungan baik modal dan senilai Rp 3 triliun, namun sayangnya
tanah bagi petani Indonesia. belum ada payung hukumnya atau Sebelumnya, Nurdiman Munir (F-
UU,” terangnya. PG) mengatakan, RUU ini membuat
“RUU ini menugaskan Perbankan petani semakin menderita bahkan
untuk menyediakan unit khusus bagi Menurut Herman, tanah yang dengan pidana penjara lima tahun,
para petani untuk mendapatkan bisa diberdayakan untuk petani dapat menjadi bancaan para oknum
modal, dengan prosedur mudah saat ini ada sekitar 139 juta hektar. kepolisian. “Saya minta hukuman
dan lunak,”ujar Wakil Ketua Komisi Sementara jumlah petani sekitar 40 pidananya dikurangi jangan sampai
IV DPR Herman Khaeron kepada juta jiwa, dan masyarakat selaku lima tahun,” tegasnya.
wartawan. konsumen sebanyak 245 juta jiwa.

Menurutnya, pihak swasta juga
dapat memberikan bantuan mo-
dal untuk para petani, dengan
persyaratan sederhana dan prosedur
tetap. “Lembaga pembiayaan
dituntut agar mampu memfasilitasi
para petani dalam memperoleh
kredit dan fasilitas pembiayaan,”
tambahnya.

Dia mengatakan, UU ini juga
m e m b e r i k a n p e r l i n d u n g a n
asuransi pertanian bagi para petani
sehingga dapat melindungi hasil
pertanian yang gagal panen, dan
resiko lainnya. “Ini memberikan
jaminan luasan lahan pertanian,
alih fungsi lahan per tanian
yang terlantar, memberikan
kemudahan dan memperoleh tanah
negara,”ujarnya.

Menurutnya, UU PPP sudah
dibahas selama dua masa sidang
dan pada Sidang Paripurna DPR, Karena itu dengan RUU ini, nantinya Sementara Chairuman Harahap
Selasa (9/7) RUU Perlindungan dan diharapkan mampu mengatasi dari Partai Golkar mengatakan,
Pemberdayaan Petani (P3) disahkan stabilitas ketahanan dan kedaulatan hukuman pet ani yang bisa
menjadi undang-undang. “UU ini pangan, harga, dan meminimalisir mengalihfungsikan lahan dapat
untuk mendorong pemerintah terjadinya konflik lahan pertanian. dipidana ini sangat mengkhawatirkan
dalam meningkatkan kualitas sekali. “Dilapangan bisa saja
petani berbasis produksi dengan Setujui RUU PPP karena kebutuhan dapat meng-
memberikan kepastian bertani, alihkan lahannya berbahaya dan
harga, pendapatan, kepastian sarana Sebelum disetujui sempat terjadi menjadi bulan-bulanan nan-
prasarana, fasilitas dan sebagainya,” perdebatan terkait substansi RUU tinya,”tambahnya.
tambahnya. PPP, namun akhirnya Paripurna
DPR menyetujui RUU Perlindungan Menurutnya, bunyi pasal ini lebih
Soal asuransi, lanjutnya, selain dan Pemberdayaan Petani dengan kejam dari jaman kolonial, karena
gagal panen akibat penyakit, kena catatan perbaikan pasal 103 ini merupakan hak rakyat untuk
banjir dan musibah lainnya, petani terkait hukuman pidana bagi yang berusaha sesuai kebutuhannya
akan mendapat ganti rugi sebesar mengalihfungsikan lahan pertanian. karena itu harus didukung.
70 %. Hal itu sudah dilakukan oleh Sebelumnya, pasal 103 berbunyi “Penjelasan pasal itu harus tegas
Malaysia, Thailand, dan negara- petani yang mengalihfungsikan jangan sampai jadi momok,”ujarnya.
negara lain. “Pemerintah bisa lahan pertanian sebagaimana pasal (si)
intervensi pada perbankan dan pihak 63 ayat (1) dipidana dengan pidana

PARLEMENTARIA EDISI 105 TH. XLIII, 2013 47