Page 50 - MAJALAH 105

LEGISLASI

Kamis (11/7) Pengambilan Keputusan
Tingkat II. Sebelumnya, Selasa (9/7)
Rapat Kerja antara Komisi X dengan
Pemerintah, yang diwakili Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan dan
Menteri Kesehatan menyetujui
RUU Dikdok pada Pengambilan
Keputusan Tingkat I, dan sembilan
fraksi menyetujui secara bulat RUU
Dikdok.

Walaupun telah disetujui, namun
terdapat beberapa catatan penting
yang menyertainya. Catatan
pertama, Fraksi Partai Demokrat,
Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI
Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi PPP,
dan Fraksi PKB menekankan agar
Peraturan Pemerintah (PP) yang
diamanatkan dalam RUU ini segera
diterbitkan.

Berikutnya, Fraksi PDI Perjuangan
memberikan catatan, antara mampu mengatasi permasalahan Untuk itu, beberapa terobosan
lain, RUU ini harus sesuai dengan pendidikan kedokteran terutama dibuat dalam rangka perbaikan
U n d a n g - u n d a n g n o m o r 12 mengenai pemerataan dan akses pendidikan kedokteran, yang
tahun 2012 tentang Pendidikan bagi warga miskin dan daerah diharapkan dapat bermanfaat bagi
Tinggi. Kemudian, RUU ini harus tertentu, lalu memperhatikan masyarakat luas, diantaranya:
menyelesaikan permasalahan kesetaraan gender, serta tidak
dualisme dosen dari Kemendikbud menciptakan komersialisasi dan Pertama, seleksi penerimaan
dan Kemenkes. Selanjutnya, RUU ini liberalisasi pendidikan kedokteran,” mahasiswa menjamin adanya
dapat memenuhi kebutuhan dokter papar Agus di depan peserta Sidang kesempatan bagi calon dari daerah
layanan primer di era Jaminan Paripurna, Kamis (11/7). sesuai dengan kebutuhan daerahnya,
Sosial Kesehatan Nasional melalui kesetaraan gender, dan kondisi
penyetaraan pendidikan dokter Catatan Kelima, Fraksi Partai masyarakat yang berpenghasilan
layanan primer dengan pendidikan Ha nu ra meminta RUU ini mesti rendah. Seleksi ini dilakukan melalui
dokter spesialis. menjamin adanya pemerataan jalur khusus yang ditujukan untuk
kesempatan pendidikan kedokteran, menjamin pemerataan penyebaran
Partai berlambang Banteng menjamin masyarakat tidak lulusan di seluruh wilayah NKRI.
ini berharap Pemerintah wajib mampu namun berprestasi untuk Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan
menyediakan sarana prasarana menempuh pendidikan kedokteran, UU nomor 12 tahun 2012 tentang
pendidikan kedokteran untuk lalu menjamin dan menghargai Pendidikan Tinggi, seleksi juga
mewujudkan pendidikan kedokteran keadilan serta hak asasi manusia, dapat menggunakan seleksi yang
yang terjangkau. RUU ini juga mesti serta menjamin adanya koordinasi dilaksanakan oleh Pemerintah
mampu mengatasi permasalahan dan sinkronisasi yang kuat antara (secara nasional) melalui biaya
belum meratanya jumlah dokter dan Kemendikbud dan Kemenkes. APBN, sebagaimana yang tercantum
dokter spesialis melalui program dalam pasal 73 ayat (2) Undang-
beasiswa ikatan dinas. “Komisi X menyadari betul undang tersebut.
bahwa RUU ini sangat urgen dan
“Ketiga, Fraksi Partai Keadilan mengandung substansi yang “Kedua, dalam rangka proses
Sejahtera menekankan agar strategis serta bermanfaat bagi pendidikan dan peningkatan mutu,
program magang dokter harus perkembangan dan kemajuan penyelenggaraan pendidikan
dibiayai negara. Pemerintah harus pendidikan kedokteran. Semangat profesi bertempat di rumah sakit
memperhatikan hal teknis seleksi RUU ini diharapkan dapat mem- setelah rumah sakit yang dimaksud
penerimaan calon mahasiswa berikan kesehatan dan kesejahteraan ditet apkan terlebih dahulu
yang seringkali terindikasi memicu bangsa Indonesia di masa kini dan menjadi rumah sakit pendidikan.
mahalnya biaya pendidikan kedok- di masa yang akan datang,” tambah Fakultas kedokteran atau Fakultas
teran. Catatan Keempat, Fraksi Politisi Demokrat ini. Kedokteran Gigi hanya dapat bekerja
Partai Gerindra meminta RUU ini sama dengan 1 (satu) rumah sakit

50 PARLEMENTARIA EDISI 105 TH. XLIII, 2013