Page 53 - MAJALAH 105

kurang lebih separuh kawasan hutan Perusakan Hutan. terorganisasi, yaitu kegiatan yang
Indonesia dalam kondisi rusak, rusak dilakukan oleh suatu kelompok
berat dan bahkan kritis kondisinya. Upaya menangani perusakan hutan yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua)
Berbagai kerusakan kawasan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, orang atau lebih yang bertindak
diakibatkan oleh berbagai kegiatan tetapi belum berjalan secara efektif secara bersama-sama, pada suatu
manusia dan alam, diantaranya dan belum menunjukkan hasil yang waktu tertentu dengan tujuan
Perambahan kawasan hutan, optimal. melakukan perusakan hutan, tidak
terutama yang dilakukan oleh termasuk kelompok masyarakat
koorporasi untuk kegiatan tambang Hal itu antara lain disebabkan yang melakukan perladangan
dan perkebunan yang dilakukan peraturan perundang-undangan tradisional dan/atau melakukan
secara illegal atau diluar ketentuan yang ada belum secara tegas penebangan kayu di luar kawasan
ijin yang sudah ditentukan; mengatur tindak pidana perusakan hutan konservasi dan hutan lindung
hutan yang dilakukan secara untuk keperluan sendiri dan tidak
Selain itu, Bencana kebakaran terorganisasi. untuk tujuan komersial.
hutan, yang biasanya
dilakukan secara tidak Pengecualian terhadap
ber tanggung jawab kegiatan perladangan
oleh manusia baik tradisional diberikan
perseorangan ataupun kepada mas y ar akat
k o r p o r a s i s e c a r a yang telah hidup secara
sengaja membuka lahan turun termurun di dalam
untuk berladang atau wilayah hutan tersebut
kebun dan pembukaan dan telah melakukan
kawasan hutan untuk kegiatan perladangan
hutan tanaman industri d e n g a n m e n g i k u t i
(HTI); llegal logging tr adisi rot asi y ang
atau pembalakan liar, telah ditetapkan oleh
dan berbagai kejahatan kelompoknya.
kehutanan lainnya.
Adapun masyarakat
Perusakan itu terjadi yang ber tempat tinggal di
tidak hanya di hutan dalam dan/atau disekitar
produksi tetapi juga telah kawasan hutan yang
merambah ke hutan melakukan penebangan
lindung ataupun hutan kayu di luar kawasan
konservasi. Perusakan hutan konservasi dan
hutan telah berkembang menjadi Oleh karena itu, lahirnya Rancang- hutan lindung untuk keperluan
suatu tindak pidana kejahatan an Undang-Undang tentang Pen- sendiri dan tidak untuk tujuan
yang berdampak luar biasa dan ce gahan dan Pemberantasan komersial harus mendapat izin dari
terorganisasi serta melibatkan Perusakan Hutan ini sangatlah tepat pejabat yang berwenang sesuai
banyak pihak, baik nasional maupun agar perusakan hutan terorganisasi dengan peraturan perundang-
internasional. Kerusakan yang dapat ditangani secara efektif dan undangan.
ditimbulkan telah mencapai tingkat efisien serta memberikan efek jera
yang sangat mengkhawatirkan kepada pelakunya. Berdasarkan hal tersebut, maka
bagi kelangsungan hidup bangsa Rancangan Undang-Undang ini
dan negara. “Oleh karena itu, Ruang lingkup undang-undang hanya ditujukan kepada pelaku-
penanganan perusakan hutan harus ini meliputi pencegahan perusakan pelaku perusakan hutan yang
dilakukan secara luar biasa,” tegas hutan, pemberantasan perusakan terorganisasi (korporasi).
Firman Subagyo. hutan, kelembagaan, peran
serta masyarakat, kerja sama “Pentingnya Rancangan Undang-
Perusakan Hutan Terorganisir internasional, perlindungan saksi, Undang ini dalam menjaga
pelapor, dan informan, pembiayaan, kelestarian sumber daya kehutanan
Ruang lingkup Rancangan Un- sanksi administratif dan ketentuan sehingga hutan Indonesia akan
dang - Undang y ang semula pidana. tetap lestari dan dimanfaatkan
hanya mengatur Pencegahan dan besar-besarnya untuk kemakmuran
Pemberantasan Pembalakan Liar Rancangan Undang-undang ini rakyat,” imbuh Firman Subagyo. (as)
(P3L) disetujui untuk diubah menjadi dititikberatkan pada pencegahan
Rancangan Undang-Undang tentang dan pemberantasan perusakan
Pencegahan dan Pemberantasan hutan yang dilakukan secara

PARLEMENTARIA EDISI 105 TH. XLIII, 2013 53