Page 49 - MAJALAH 105

menjelaskan, dalam Pasal 27 ayat 3 Selain itu, selama ini belum ada belakangan, organisasi profesi
RUU Dikdok ini menyatakan bahwa peraturan perundang-perundangan dokter itu bersedia kembali bekerja
seleksi penerimaan calon mahasiswa yang khusus mengatur tentang sama membahas dengan anggota
menjamin adanya kesempatan bagi Pendidikan Kedokteran, sehingga dewan.
calon mahasiswa dari daerah sesuai masih mengacu pada UU No 20 tahun
dengan kebutuhan daerahnya, 2003 tentang Sistem Pendidikan Selain itu, masalah juga ditemukan
kesetaraan gender, dan kondisi Nasional dan UU No 29 tahun 2004 terkait dengan program internship
masyarakat yang berpenghasilan tentang Praktik Kedokteran. Melihat atau magang setahun bagi dokter
rendah. berbagai permasalahan ini, Komisi X yang belum bisa praktek mandiri
DPR RI, perlu menyusun pengaturan dinilai menghambat pemenuhan
“RUU ini juga telah mendesain standar Pendidikan Kedokteran, kebutuhan dokter di Indonesia.
keberpihakan bagi para mahasiswa dalam Rancangan Undang-undang Pasalnya, setelah menjalani
yang memenuhi syarat tertentu tentang Pendidikan Kedokteran. pendidikan di bangku kuliah,
untuk memperoleh beasiswa dan mahasiswa kedokteran tak oto-
bantuan biaya pendidikan, seperti Berdasarkan keputusan Rapat matis mendapatkan gelar dokter.
tertulis dalam Pasal 32 dan Pasal 35 Paripurna DPR RI tanggal 7 April 2011 Perlu delapan bulan lagi untuk
RUU ini. Beberapa rumusan dalam yang disetujui secara aklamasi oleh memperoleh izin praktik empat
RUU yang memberikan akses kepada sembilan fraksi, RUU Dikdok menjadi bulan di RSUD dan empat bulan
masyarakat berpenghasilan rendah RUU usul inisiatif DPR. Kemudian, di Puskesmas. Mestinya, sebelum
ini, memang menjadi harapan bagi Rapat Badan Musyawarah DPR pada calon dokter lulus dari fakultas,
seluruh masyarakat yang ingin 12 Mei 2011 menugaskan Komisi mereka harus ikut Uji Kom petensi
menikmati pendidikan kedokteran X untuk melakukan pembahasan Dokter Indonesia (UKDI), setelah
yang bermutu dan terjangkau,” ujar RUU Dikdok bersama pemerintah, itu jadi dokter Pegawai Tidak Tetap
politisi F-PKS ini. yaitu Menteri Pendidikan dan (PTT). Dengan demikian, calon
l
Kebudayaan, Menteri Keuangan, dokter tidak per u lagi ikut program
Perjalanan P anjang RU U Menteri Pemberdayaan Aparatur intern ship.
Pendidikan Kedokteran Negara dan Reformasi Birokrasi,
dan Menteri Hukum dan Hak Sehingga, Ketua Komisi IX Ribka
Perjalanan Pendidikan Kedokteran, Asasi Manusia pada 30 Mei 2011. Tjip ta ning meminta program
yang telah dimulai pada masa Pembahasan kemudian dilanjutkan internship untuk dihapus. Komisi
penjajahan, sampai saat ini tidak di Rapat Panja, RDP, RDPU dengan yang dipimpinnya juga terlibat
ada perkembangan yang cukup berbagai pemangku kepentingan, dalam pembahasan RUU Dikdok ini.
signifikan, baik di pendidikan Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, Tim Ia menilai program ini dikhawatirkan
kedokteran, maupun di pendidikan Kerja dan Tim Kecil. mengakibatkan ratusan calon dok-
spesialis. Akibatnya, masyarakat ter terhambat menda pat kan izin
kurang percaya dengan ‘hasil’ dari Pembahasan RUU Cukup Alot praktik. Selain itu, program tersebut
pendidikan kedokteran Indonesia. juga dinilai ikut mempengaruhi
Parahnya, masyarakat Indonesia “Proses pembahasan RUU Dikdok ke pribadian dokter yang me nge-
beralih ke luar negeri atau negara sudah berjalan selama tujuh kali depankan aspek bisnis daripada
tetangga untuk mencari layanan masa sidang. Pembahasan Panja pelayanan sosial.
pengobatan. Beredar kabar, mutu RUU Dikdok sempat stagnan karena
dan sistem pelayanan kesehatan terdapat materi krusial yang masih “Para dokter terpaksa menekan
di Indonesia masih kalah dengan perlu dikaji. Kemudian, berdasarkan dan menindas pasien. Mereka
negara tetangga. rapat Bamus DPR pada 29 November menjadi pilih-pilih menangani
2012, memutuskan bahwa RUU pasien. Kalau yang operasi mau
Terdapat beberapa masalah Dikdok tetap dibahas oleh Komisi X diladeni. Sedangkan yang tidak
krusial pada Pendidikan Kedokteran dengan melibatkan Komisi IX,” jelas operasi dibiarkan. Kita butuh banyak
di Indonesia, seperti jumlah Ketua Komisi X Agus Hermanto. dokter, jadi jangan ditambah-
peminat peserta didik yang semakin tambah lagi persyaratannya. Apalah
melonjak, namun tidak diimbangi Sempat terjadi tarik ulur antara artinya sertifikat kompetensi kalau
kapasitas jumlah tempat pendidikan DPR, dengan pemerintah terkait pe rilakunya jelek,” tegas Ribka.
dan tenaga dosen yang kurang materi RUU Dikdok. Bahkan, RUU
memadai. Selain itu, kurikulum yang sudah dibahas oleh Panja Persetujuan Diwarnai Beberapa
pendidikan dokter hanya berproses Komisi X dengan pemerintah Catatan
pada pemikiran pembaruan sempat macet di jalan. Sebabnya,
tentang proses pendidikan dengan pemerintah yang diwakili organisasi Setelah melalui tujuh kali masa
mengabaikan calon mahasiswa profesi dokter memilih keluar dari sidang dan pembahasan secara
(input) serta calon dokter dan target jalur pembahasan, dan enggan maraton, akhirnya RUU Dikdok
lulusannya (output). melanjutkan perjalanan. Namun disetujui pada Sidang Paripurna,

PARLEMENTARIA EDISI 105 TH. XLIII, 2013 49