Page 68 - MAJALAH 99
P. 68
LIPUTAN KHUSUS
PBB, 138 menyetujui Palestina tidak lagi hanya
berstatus sebagai “pengamat” melainkan sudah
menjadi “negara pengamat non-anggota” atau
“non state member”.
Seperti diketahui, Palestina saat ini “terbelah
dua” antara Gaza yang dikontrol oleh pejuang
HAMAS dan Tepi Barat yang dikontrol oleh
pejuang Fatah. Gaza berada pada posisi yang
berbatasan dengan Mesir, sementara Tepi Barat
berbatasan dengan Yordania. Kunjungan ke Gaza
dilakukan setelah Komisi I DPR RI menyelesaikan
agendanya di Mesir dan kunjungan ke Ramallah
dilakukan setelah usai agenda di Yordania.
Terkait kunjungan spesifik Komisi I DPR RI ke
Palestina, Mesir dan Yordania, maka beberapa hal
berikut yang menjadi 12 rekomendasi Komisi I
DPR RI diantaranya, Komisi I DPR RI memberikan
apresiasi terhadap peran dan perjuangan Menteri
Luar Negeri dalam mendukung perjuangan
Palestina sehingga Palestina mendapatkan status
baru di PBB sebagai non state member.
Selain itu, perlunya ditindaklanjuti usulan
peningkatan hubungan Indonesia – Mesir
mengingat banyaknya pemuda Indonesia saat
ini yang belajar di Mesir dan berpotensi menjadi
Palestina merupakan tujuan utama dari pemimpin bangsa dan negara di masa depan,
kunjungan spesifik Komisi I DPR RI ke luar negeri. serta menjajaki kerja sama ekonomi perdagangan
Tujuannya adalah untuk menjajaki pembukaan yang lebih intensif antar pelaku ekonomi Mesir
perwakilan RI di Palestina, melihat kondisi dan Indonesia.
dinamika sosial politik terkini secara langsung
pasca serangan Gaza oleh Israel selama 8 hari, Terkait dengan persoalan TKI yang menciptakan
dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina, stigma bagi Indonesia dan menghambat kinerja
serta penyampaian bantuan kemanusiaan. dan upaya diplomasi, Komisi I DPR RI minta agar
Kementerian Luar Negeri mendesak semua
Kunjungan Komisi I DPR RI di Palestina instansi terkait untuk menghentikan pengiriman
bertepatan dengan momen bersejarah yaitu TKI non-profesional ke luar negeri serta
ditetapkannya status Palestina sebagai non-state memberikan sanksi tegas bagi siapapun dan dari
member di PBB pada 29 November 2012. Dengan instansi manapun yang memberikan akses bagi
demikian, kunjungan Komisi I DPR RI ke Palestina TKI non-profesional untuk bekerja di luar negeri;
merupakan kunjungan kehormatan dan resmi
yang dilakukan pertama kali oleh masyarakat Buka Kantor Perwakilan
internasional setelah Palestina memperoleh status Sehubungan dengan telah ditetapkannya
barunya di PBB. Komisi I DPR RI juga merupakan status Palestina di PBB sebagai non-state
institusi asing yang pertama kali secara langsung member yang juga berarti pengakuan terhadap
bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas untuk Palestina sebagai negara, Komisi I DPR RI
menyampaikan ucapan selamat. mendesak Pemerintah untuk sesegera mungkin
Status baru Palestina di PBB dihasilkan membuka kantor perwakilan di Tepi Barat dan
berdasarkan voting Majelis Umum PBB pada Gaza. Pembukaan kantor perwakilan tersebut
29 November 2012. Dari 193 negara anggota selain sebagai dukungan dan pengakuan akan
68 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013
