Page 66 - MAJALAH 99
P. 66
Reni Marlinawati mengatakan, jika dimungkin -
kan dana itu tetap saja dipakai untuk pengem-
bangan sekolah tersebut. Biar bagaimanapun juga
setiap sekolah yang bermutu, dipastikan anak-
anaknya juga akan menikmati sekolah bermutu.
Lebih jauh Reni menyatakan, tetap mendukug
pemerintah untuk memprioritaskan sekolah-
sekolah unggulan tersebut untuk tetap unggul,
tanpa harus dilabelisasi oleh label yang justru
akan menimbulkan kastanisasi. Hal itulah yang
membuat dia tidak setuju.
Dia mengakui, sejak awal di Komisi X DPR
sudah meminta kepada pemerintah agar
mempertimbangkan masalah RSBI tersebut,
Kementerian Dikbud untuk mengevaluasi, untuk
mengkaji tentang pelaksanaan RSBI ini. Tetapi
Jangan berhenti
pemerintah tetap tidak menghiraukan.
Adanya daerah yang menolak RSBI dibubarkan, Dijelaskan, soal alasan Komisi X DPR meminta
anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati untuk mengkaji RSBI, karena ketika kelapangan
mengatakan, boleh-boleh saja kalau mereka muncul keluhan yang sangat merisaukan
menolak, pasalnya, selama ini mungkin RSBI masyarakat. Mayoritas keberatan dengan
itu jadi ikon buat mereka. Sekolah-sekolah keberadaan RSBI, dan masyarakat lebih banyak
di daerahnya memang memiliki keunggulan yang tidak setuju adanya RSBI.
tersendiri.
“Mungkin kalau orangtuanya orang berada dan
Tetapi menurutnya, dengan dihapuskannya memiliki banyak uang tidak keberatan. Tapi bagi
RSBI sekalipun, upaya pemerintah untuk tetap masyarakat yang ingin anaknya pintar tapi tidak
memajukan sekolah tersebut jangan berhenti. mempunyai banyak uang, tidak bisa menjangkau
Kalau sekarang pemerintah mengalokasikan RSBI.Sementara anak Indonesia mayoritas bisa
anggaran untuk sekolah RSBI, jangan berhenti dikatakan tidak mampu untuk menyekolahkan
mengalokasikan anggaraan itu.
anaknya di RSBI,” ungkapnya.
Lagi pula, lanjut Reni, alokasi anggaran Politisi PPP ini mengharapkan, pemerintah agar
pemerintah daerah itu amanat Undang-Undang. melakukan penuntasan wajib belajar 9 tahun.
Anggaran pendidikan disebutkan sekurang- Kalaupun sekarang pemerintah menyatakan
kurangnya 20 % dari APBN dan APBD. ini telah tuntas, faktanya kalau berkunjung ke
Pemerintah mengupayakan pendidikan yang daerah-daerah masih banyak anak-anak sekolah
bermutu itu sudah merupakan suatu kewajiban. yang bisa menikmati pendidikan sampai Sekolah
Sehingga jangan sampai dengan RSBI dihapuskan Menengah Pertama (SMP).
lalu anggaran yang selama ini menyertainya Selain itu, perlu meningkatkan kualitas guru,
menjadi hilang. “Itu tidak boleh terjadi,” tegas serta menyelesaikan sarana dan prasarana
Reni.
pendidikan terutama di daerah-daerah. “Kan
Mengenai masalah anggaran 2013, sekarang kalau kita lihat antara kota dan desa
menurutnya, hal itu harus di-pending terlebih itu luar biasa kesenjangannya, seperti bumi dan
dulu, dan jangan digunakan. Tetapi bagi langit,“ jelas Reni Marlinawati menambahkan.
anggaran-anggaran yang selama ini sudah masuk, (spy).
dan sudah terlanjur dipungut dari masyarakat itu
harus dimusyawarahkan, sarannya.
66 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013
