Page 63 - MAJALAH 99
P. 63
Kebudayaan dan Kementerian Agama selayaknya
untuk bisa bersinergi, sehingga pengembangan
pendidikan nasional bisa lebih cepat tercapai ses-
uai dengan yang diharapkan.
Sebagaimana diketahui, selama ini program
pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dan Kementerian Agama seakan
berjalan sendiri-sendiri, tidak saling terkait. Bah-
kan dalam beberapa kali pertemuan, pemerintah
provinsi mengeluh tidak bisa memberikan ban-
tuan untuk madrasah atau sekolah agama karena
terkendala pada peraturan.
tangan anggota Komisi X DPR ke Provinsi Kalsel
Di hadapan anggota Komisi X DPR, Gubernur dalam rangka kunjungan kerja rutin untuk me-
Rudy Ariffin mengatakan, bahwa program pen- nyerap berbagai aspirasi terkait pengembangan
ingkatan pendidikan melalui wajib belajar seakan- pendidikan di Provinsi Kalsel juga untuk mengeta-
akan hanya dilaksanakan Kementerian Pendidikan hui kesiapan daerah untuk menerima perubahan
dan Kebudayaan. kurikulum yang telah diprogramkan pemerintah
pusat.
“Selama ini yang melakukan penandatanganan
kerja sama untuk pelaksanaan program pendidi- Menurut Syamsul yang juga Ketua Tim Rom-
kan seperti wajib belajar sembilan atau 12 tahun bongan Komisi X DPR ke Provinsi Kalsel, pihaknya
hanyalah Kementerian Pendidikan dan Kebu- akan melihat dan menyerap aspirasi secara lang-
dayaan,” katanya. sung ke daerah, apakah perubahan kurikulum
tersebut sudah tepat untuk dilakukan perubahan
Padahal sekolah-sekolah yang di bawah pem- pada tahun ini.
binaan Kementerian Agama juga cukup banyak
dalam membantu peningkatan sumber daya ma- Selain itu, apa kelebihan dan kendalanya, seh-
nusia dan pelaksanaan wajib belajar sebagaimana ingga pada saat pembahasan pada Panitia Kerja
program pemerintah pusat. DPR yang akan dibentuk, mendapatkan bahan-
bahan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan
Apalagi di Provinsi Kalimantan Selatan yang pertimbangan dan pengambilan keputusan, baik
dikenal sebagai daerah dengan penduduk mus- untuk evaluasi maupun pelaksanaannya.
lim yang cukup tinggi, banyak masyarakat yang
memilih menyekolahkan anak-anaknya ke pondok Usai melakukan pertemuan dengan Pemprov
pesantren maupun ke madrasah. Kalsel, Komisi X DPR juga mengunjungi kawasan
ekonomi kreatif Martapura.Martapura adalah sen-
Sayangnya, karena belum ada penandatan- tra industri batu mulia, pakaian khas Dayak, dan
ganan kerja sama dan belum adanya aturan yang cenderamata khas Borneo.
mengatur tentang sekolah-sekolah di bawah
pembinaan Kementerian Agama dan pemerintah Komisi X DPR juga melakukan peninjauan ke
provinsi, sehingga bantuan berupa dana pembi- beberapa sekolah yang rusak ringan dan berat
naan atau pengembangan sekolah dari provinsi di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
juga tidak bisa diberikan secara maksimal seperti SD, SMP, SMA dan SMK. Selanjutnya Komisi X
halnya sekolah umum. DPR akan melakukan peninjauan ke Perpustakaan
dan Arsip Daerah Pemprov Kalsel.
“Kita berharap ada aturan dan sinkronisasi baik
itu program belajar maupun pendanaan, dari Tim kunker Komisi X DPR terdiri Nurul Qomar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan (Partai Demokrat), Jefirstson R Riwu Kore (Partai
Kementerian Agama yang dijembatani oleh DPR,” Demokrat), Oelfah AS Harmanto (Partai Golkar),
katanya. Ferdiansyah (Partai Golkar), Selina Gita (Partai
Golkar), Asdi Narang (PDIP), Rohmani (PKS) dan
Sementara itu, menurut Syamsul Bachri, keda- Budi Heryadi (Partai Gerindra). (Tim)
PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013 63
