Page 58 - MAJALAH 99
P. 58

KUNJUNGAN KERJA



          Bea Cukai juga telah berhasil menekan angka       terhubung dengan jaringan kereta api. Hanya
          penyelundupan di pelabuhan.                       saja minat perusahaan ekspor impor untuk
                                                            memanfaatkannya masih rendah. Kalau ini bisa
           Kepala Kantor Otoritas Utama Pelabuhan           optimal kepadatan di pelabuhan bisa dikurangi,”
          Tanjung Priok, Sahat Simanjuntak menjelaskan      jelasnya.
          sejak tahun 2009 pertumbuhan pelabuhan
          terbesar di Indonesia ini termasuk pesat mencapai   Ia menyebut salah satu kendala utama
          28 persen/tahun.                                  Tanjung Priok meraih predikat internasional
                                                            adalah pelabuhan belum dapat dilewati kapal
           Untuk mengejar standar pelabuhan                 berkapasitas 10.000 teus. Langkah yang perlu
          internasional saat ini sedang dikembangkan        dilakukan adalah menambah kedalaman laut di
          kawasan Kali Baru seluas 200 hektar ditambah      area pelabuhan sampai 20 meter. Proses penataan
          dukungan Cikarang Dry Port seluas 200 hektar.     saat ini masih berlangsung diantaranya didukung
          “Kawasan Cikarang yang kita kelola saat ini telah   pendanaan dari Jepang. (iky)



          Komisi VIII Minta Penanganan

          Bencana DIY Jadi Contoh Daerah Lain


                                                            pemeritah DIY tersebut,bahkan komisi VIII yang
                                                            diketuai Dra. Hj. Ida Fauziyah, Msi ini menjadikan
                                                            penanganan bencana yang dilakukan pemerintah
                                                            DIY ini sebagai percontohan bagi daerah lain yang
                                                            terkena bencana.

                                                              Meski demikian bukan berarti daerah tersebut
                                                            bebas dari permasalahan sosial. Komisi VIII me-
                                                            nemukan berbagai faktor penghambat Program-
                                                            program Pokok Pembangunan Kesos melalui Dana
                                                            Dekonsentrasi tahun 2011 dan 2012 yang didanai
                                                            oleh APBN provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta
                                                            itu sehingga berjalan kurang sempurna.
           Selama reses Masa Persidangan II tahun 2012-       Diantaranya adalah kurangnya pekerja social
          13, Komisi VIII DPR mengirim empat Tim kunjun-    fungsional, sarana dan prasarana yang masih
          gan kerja ke Propinsi DI Yogyakarta, Propinsi Riau   terbatas, kurangnya dana yang dialokasikan untuk
          dan Propinsi Sultra serta Maluku Utara.           program sehingga mempengaruhi pelayanan, se-

           Tim kunker ke DI Yogyakarta dipimpin Ida Fau-    ringnya mutasi staff yang pada akhirnya menjadi
          ziah eninjau hasil pelaksanaan program penan-     penghambat dilaksanakannya program-program
          ganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana   pokok pembangunan.
          Merapi di Kabupaten Sleman.  Dari hasil rekon-      Komisi VIII juga menyambangi Universitas Islam
          struksi terdapat delapan puluh persen bangunan    Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan  Kanwil Kemente-
          yang telah memenuhi standar konstruksi tahan      rian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta.
          gempa. Dan hanya sebesar dua puluh persen ba-     Dalam tinjauannya ini Komisi VIII menilai belum
          ngunan yang tidak memenuhi standar konstruksi     adanya keseimbangan atau proporsionalitas
          rumah tahan gempa.                                penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh

           Khusus untuk rumah-rumah yang belum me-          PTAI (perguruan tinggi agama Islam) yang ber-
          menuhi standar akan diperbaiki melalui program    naung dalam Kementerian Agama dengan Pergu-
          sektoral atau tata bangunan dan lingkungan.       ruan Tinggi di Lingkungan Kemendiknas. Salah
          Komisi VIII cukup mengapresiasi hasil kinerja     satunya masih rendahnya biaya pendidikan di UIN


          58 PARLEMENTARIA  EDISI 99 TH. XLIII, 2013
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63