Page 54 - MAJALAH 99
P. 54
PROFIL
pilkada ini juga bisa menjadi ikon wisata untuk yang dekat dengan kepentingan masyarakat
Indonesia. Kita dapat memperlihatkan bahwa lainnya, pelayanan ibadah haji. Indonesia kan
pesta demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan sudah melayani haji sudah berpuluh-puluh
aman. tahun lamanya dan sebenarnya kita juga bisa
mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dan
Saat ini Ida menjabat sebagai Ketua Komisi yang akan timbul. Saya mengapresiasi Kementrian
VIII, yang konsentrasi utamanya bidang Agama yang meminta Komisi VIII untuk mencari
pemberdayaan perempuan, agama dan sosial. formula yang terbaik dalam memberikan
Ida sangat mengkritisi tentang partisipasi pelayanan kepada jemaah haji,” puji Ida.
perempuan di dunia politik. Konsentrasi Ida di
komisi ini hampir sama dengan tugas Ida di komisi Pelayanan terbaik menjadi hal yang penting
sebelumnya, yaitu bagaimana membangun karena Indonesia memiliki jemaah haji yang
gender mainstreaming. Termasuk penyusunan jumlahnya lebih banyak dibanding dengan
UU keadilan dan kesetaraan gender, sehingga negara-negara lain. Animo berhaji masyarakat
diharapkan tidak ada lagi ketidakadilan gender. yang besar, menjadikan jumlah jemaah haji
semakin besar dari tahun ke tahun. Maka dari itu
“Sebenarnya dalam bahasa Undang- diperlukan upaya terobosan untuk memberikan
undang Partai Politik tidak ada kuota 30% layanan lebih baik lagi. Perbaikan layanan juga
untuk partisipasi politik, namun di UU No. 31 dilakukan pada UU Haji yang sedang mengalami
tentang keterwakilan perempuan, kemudian proses revisi.
mengikutsertakan perempuan dalam rekruitmen
caleg, itu diperkenalkan dalam UU Parpol No. Dalam RUU Haji itu, parlemen tidak
23. Saya terlibat dalam proses penyusunan paket menginginkan adanya swastanisasi pelayanan
Undang-undang partai politik dan mendorong haji. Haji harus tetap dikelola oleh negara, dan
partisipasi politik perempuan baik dalam partai nantinya ditentukan bentuk badan seperti apa
politik melalui keikutsertaan dalam pemilu,” jelas yang bisa memberikan layanan yang lebih baik
Ida. lagi, tanpa melanggar ketentuan yang ada.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kaum “Saya kira negara memiliki kewajiban untuk
perempuan, Ida ikut mengawal dan berkoalisi mem beri kan pelayanan kepada masyarakat
dengan teman-teman di luar parlemen, terutama dengan sebaik-baiknya. Jika pelayanan haji
aktivis perempuan. Perjuangan Ida agar ini kemudian di swastanisasi, dikhawatirkan
perempuan dapat menjadi wakil rakyat belumlah akan menjadi komersial, sehingga nanti akan
selesai. Jumlah perempuan di parlemen semakin berorientasi ke keuntungan saja. Pelayanan haji
bertambah dari 9% kemudian 12% dan sampai itu bukan hanya masalah ekonomi, tapi hal paling
saat ini 18%. Kita berharap sekurang-kurangnya pokok adalah pelayanan kepada masyarakat.
30% itu bisa terpenuhi untuk di pemilu 2014 Jaminan untuk menjalankan agama dan keyakinan
ini. Ida berharap partai politik dapat menyadari kan sudah diatur dalam UUD kita, itulah yang
bahwa kehadiran perempuan dibutuhkan untuk menjadi dasar bahwa negara menjamin pelayanan
menyeimbangkan proses pengambilan kebijakan. itu,” jelas perempuan yang pernah menjadi guru
Tiga puluh persen perempuan di parlemen dirasa ini.
cukup untuk mewakili kepentingan perempuan.
Lalu, inovasi apa yang akan dilakukan oleh
Komisi ”Akhirat” DPR dan instansi terkait? “Yang sedang kita
rekomendasikan adalah membangun suatu
Mungkin kata akhirat terdengar agak seram, kawasan khusus bagi jamaah haji Indonesia,
namun tak dipungkiri inilah yang terjadi di Komisi apakah itu berbentuk kampung haji Indonesia
VIII. Komisi yang menangani urusan agama dan atau apapun namanya, direncanakan di
sosial ini bisa dianggap yang paling berhubungan kawasan itu akan terdapat pelayanan jemaah
dengan akhirat. haji dalam satu area. Inovasi ini juga disambut
“Saya enjoy juga di komisi ini karena oleh Menteri Agama,” ujar Ida. Dengan jumlah
menangani isu-isu tentang kemiskinan, termasuk jemaah haji yang sangat banyak, tak dipungkiri
turut mempengaruhi sektor lainnya, misalnya
54 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013
