Page 60 - MAJALAH 99

KUNJUNGAN KERJA

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Selain hal tersebut, menanggapi Gubernur Rusli
di Provinsi Riau, jumlah kasus ini mengalami Zainal yang mengutarakan keresahan masyarakat
peningkatan. Riau akan kejahatan penipuan kandungan
bahan makanan seperti bakso daging sapi yang
Anggota Komisi VIII Soemintarsih Moetoro bercampur daging babi yang akhir-akhir ini marak
menjelaskan bahwa Komisi VIII sedang menyusun terjadi, Tim Kunker menerangkan bahwa Komisi
RUU Kesetaraan Gender yang merupakan amanat VIII sedang membahas RUU tentang Jaminan
UUD 1945. RUU ini, katanya, akan mengatur Produk Halal. Menurutnya, RUU ini telah dibahas
fungsi pengarusutamaan perempuan dalam hampir dua periode masa sidang.
potensi membangun negeri, agar Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki satu Wakil Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini
persepsi yang sama. menjelaskan adanya UU ini nantinya menjadi
kekuatan hukum, yang dapat menindak tegas
Selain itu, juga mengatur tanggung jawab bagi pelaku yang melanggar. Dia menambahkan,
masyarakat untuk bisa menjadikan gerakan yang perlu ditanamkan tanggung jawab moral kepada
berpola pengarusutamaan gender, demikian para pedagang dan pengusaha makanan.
pula bagi anak yang harus dipersiapkan sebagai "Mengenai tanggung jawab moral. ini penting
generasi bangsa," jelas anggota dewan yang dimiliki setiap orang. Pedagang masih bisa nakal
akrab disapa Bu Min ini. dengan memberikan sampel yang bagus, benar,
tapi begitu mereda dia akan kembali curang.

RUU KKG

Sementara itu Tim Kunker
Komisi VIII ke Sultra yang
dipimpin Gondo Radityo Gambiro
menyoroti persoalan RUU
Kesetaraan dan Keadilan Gender
(KKG). Saat pertemuan dengan
Pemprov Sultra, di Kendari, Senin
(17/12) mengemuka adanya
isu di media atau berita-berita
bahwa RUU KKG membolehkan
pernikahan sesama jenis dan
sebagainya.
“Isu seperti ini kami anggap
berita yang sangat menyesatkan.
Setipis-tipisnya iman saya
sepertinya tidak begitu saya
memimpin, saya masih normal,”
ujarnya.

Gondo mengakui tidak paham Menurutnya, keberadaan undang-undang ini
dan tidak tahu darimana isu itu muncul. Mungkin memang untuk mengutamakan gender. Gender
ada pihak-pihak tertentu yang mengeluarkan ini bukan hanya perempuan, gender ini laki-
draft RUU KKG yang seolah-olah keluarnya draft laki juga perempuan juga, tetapi yang seperti
RUU tersebut dari Komisi VIII DPR. “Padahal Komisi kita harapkan adalah untuk keluarga bagaimana
VIII DPR sama sekali belum pernah membahasnya, menata kesempatan kerja, kesempatan saling
kok bisa ada isu seperti itu,” tegasnya. menghargai sama seperti membina keluarga.(hr,
ray,iw,)

60 PARLEMENTARIA EDISI 99 TH. XLIII, 2013