Page 78 - MAJALAH 72

KAJIAN KAJIAN

Memaknai Peran DPR Mendorong Efektifitas APBN

Oleh : Winantuningtyastiti S. (Mahasiswa S-3 FISIP-Universitas Indonesia)

unculnya usulan ini yang selalu bermasalah karena hanya
penggunaan hak terakumulasi pada triwulan akhir tahun
untuk menyatakan anggaran berjalan, sehingga tidak
pendapat oleh efektif. fektif. fektif. Bukankah pengalaman adanya
MDPR RI tentang temuan BPKP bahwa Rp. 1 Triliun
telah melakukan pelanggaran terhadap dari 17 Triliun yang dialokasikan bagi
UU No.41 Tahun 2008 tentang seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia
APBN 2009 oleh Presiden, terkait menjadi sia-sia karena keterlambatan
persoalan harga BBM tiba-tiba menjadi pengesahan APBD, patut menjadi
topik yang menghangat. Dalam pelajaran berharga bagi perbaikan
kasus ini, Presiden ditengarai sistem APBN ?
tan
yaan
er

P P
kem
udian,
membuat kebijakan harga BBM Pertanyaan kemudian, bagaimana
bagaimana
yang mendatangkan keuntungan bagi bentuk peran penting DPR dalam
Negara (mencapai 3 triliun) padahal pengawasan terhadap pelaksanaan
UU APBN mengamanatkan adanya stimulus tersebut yang secara umum
BBM
subsidi BBM untuk rakyat. Tindakan merupakan bagian dari fungsi
BBM
ubsidi
ubsidi

r
r
akyat.
akyat.
untuk
untuk
DPR mengusulkan hak menyatakan anggaran dan pengawasan DPR
pendapat tersebut menjadi istimewa dalam pelaksanaan APBN?
karena dikaitkan dengan langkah- Karena perencanaan, penganggaran,
langkah politis untuk ‘menjegal’ Capres pelaksanaan dan pertanggungjawaban
tersebut
tersebut untuk belanja infra struktur
untuk
tertentu. tersebut untuk APBN merupakan masalah sistem,
Sebenarnya tindakan tersebut sebesar Rp. 12,2 triliun. untuk itu solusinya juga harus sistemik,
Agaknya kalangan DPR menyadari
termasuk hak yang ‘biasa’ dipergunakan A A g a k n y a k a l a n g a n D P R m e n y a d a r i dengan berpikir sistem kita pahami
oleh DPR dalam menjalankan fungsi bahwa hingga April 2009, efektivitas bahwa kejadian yang muncul seringkali
pengawasan anggaran terhadap stimulus fiskal tersebut belumlah saling berkaitan dan merupakan
APBN. Hak tersebut merupakan terlihat. Walaupun disebut ‘stimulus’ pengaruh dari kejadian lain bahkan dari
bagian dari fungsi-fungsi lain DPR namun pencairan dan pelaksanaan tindakan-tindakan terkait namun yang
untuk mendorong efektifitas kegiatan tetap menggunakan mesin tidak tampak. Pola berpikir sistem adalah
AP BN. APBN yang dari tahun ke tahun kerangka konseptual, untuk membuat
AP
APBN. Fungsi pengawasan anggaran
BN.
juga dilaksanakan oleh DPR dalam memiliki ‘track record’ yang lambat seluruh pola jelas, dan membantu untuk
menyikapi sejumlah langkah pemerintah panas. Bahkan Menteri Negara melihat bagaimana untuk melakukan
di tahun 2009, termasuk didalamnya Perencanaan Pembangunan Nasional/ perubahan secara efektif (Peter M.
mengenai stimulus fiskal. Sebagaimana Kepala Bappenas Paskah Suzetta Senge).
diketahui stimulus fiskal merupakan memprediksi stimulus, terutama Kewenangan DPR dimaksud

ntuk
ntuk
langkah pemerintah mengantisipasi untuk stimulus infrastruktur 2009 mendasarkan pada pasal 20A
ampak
dampak krisis financial global yang baru efektif paling cepat Juni 2009, dan pasal 23 ayat (2) UUD 1945
ampak

mulai terasa sejak semester kedua mundur dari rencana yang ditargetkan utamanya dalam hal menetapkan
2008. pemerintah. APBN. Pada saat pembahasan yang
Sebagai upaya mengatasi dampak Hingga saat ini akhir triwulan secara sequence dilakukan bersama
krisis ini, pemerintah sebelumnya telah pertama, DIPA di beberapa Departemen dengan Pemerintah tiap-tiap tahun. Pada
menyampaikan usulan program stimulus tehnis pelaksana stimulus belum selesai 5 (lima) tahapan pembahasan APBN
fiskal APBN 2009 kepada Panitia dilakukan pembahasan dan bahkan yaitu; 1). Pembicaraan Pendahuluan
nggar
an
nggar
A A nggar an DP R . . . ditunda pelaksanaannya, belum lagi perlu dalam rangka penyusunan APBN;
Anggaran DPR. Besaran stimulus fiskal
R
R
DP
an
DP
tersebut, untuk APBN 2009 adalah Rp. waktu panjang untuk proses pengadaan 2). Pembahasan dan Penetapan RUU
73,3 trilyun, terdiri dari ; 1). Stimulus barang dan jasa. Dengan gambaran APBN; 3). Pembahasan Laporan
perpajakan dan kepabeanan sebesar tersebut efektifitas dana stimulus Semester I dan prognosis 6 (enam) bulan
R R p . 56,3 tr il yun; 2). S tim ulus dikhawatirkan tidak akan tercapai. berikutnya dari APBN tahun berjalan; 4).
Rp. 56,3 trilyun; 2). Stimulus Belanja
Negara sebesar Rp. 17,0 triliun, dari total Belajar dari penyerapan anggaran selama Pembahasan RUU tentang Perubahan
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72