Page 79 - MAJALAH 72

KAJIAN

APBN tahun berjalan; 5). Pembahasan yang disampaikan Pemerintah melalui efisiensi dalam pengelolaan anggaran
RUU tentang Pertanggungjawaban Departemen keuangan. Namun, oleh eksekutif. Semangat pembahasan
Pelaksanaan APBN. Namun demikian pembahasan tidak cukup mendetail, anggaran oleh DPR sampai dengan
jika terjadi perubahan signifikan besaran karena waktu yang ada sesuai dengan satuan tiga adalah DPR diharapkan dapat
makro ekonomi, maka DPR dan siklus dan mekanisme dalam rangkaian melihat seberapa jauh alokasi anggaran
Pemerintah setiap saat dapat melakukan pengelolaan keuangan Negara amat tersebut dapat memberikan jaminan
pembahasan diluar siklus, seperti pada rigid, sehingga tiap-tiap tahapannya pada pemerataan pembangunan, dan
pembahasan masalah stimulus, dengan terkesan terburu-buru. Sehingga dalam diarahkan pada kesejahteraan rakyat.
mendasarkan pada pasal 23 UU nomor hal pelaksanaan fungsi anggaran ini D a l a m i m p l e m e n t a s i n y a
41 tahun 2008 tentang APBN 2009, dikatakan bahwa saat ini masih executive permasalahan yang dihadapi
pemerintah mengajukan program heavy. adalah DPR memiliki keterbatasan
stimulus fiskal 2009 pada tanggal 23 Menurut Ganjar Pranowo (Ketua waktu dan sumber daya untuk
Pebruari 2009, yang langsung ditindak Pansus RUU Susduk MPR, DPR, mendalami setiap usulan anggaran
lanjuti dengan rapat kerja Panitia DPD dan DPRD) sebaiknya DPR yang disampaikan oleh masing-masing
Anggaran DPR dengan Menteri tidak perlu lagi ikut terlibat dalam K/L dengan Komisi yang membidangi,
keuangan, Meneg PPN/Kepala pembahasan anggaran sampai satuan sehingga pertanyaannya efektifkah
Bappenas dan Gubernur BI pada tiga, karena hal itu merupakan wilayah pembahasan yang seharusnya mendalam
malam harinya dan berlanjut pada esok eksekutif. Namun DPR harus dipastikan tersebut? . Sebagai contoh untuk masa
pagi sampai dengan malam hari tanggal tetap memilliki akses informasi dan data persidangan IV Tahun sidang 2008-
24 Pebruari 2009 sekaligus penetapan penggunaan anggaran tersebut sampai 2009 saat ini dimulai tanggal 13 April
persetujuan DPR yang dituangkan dalam dengan satuan tiga, sehingga DPR sampai dengan 3 Juli 2009, DPR
kesimpulan Rapat Kerja. Hal ini sesuai bisa melakukan pengawasan bahkan memiliki jadwal yang amat ketat dan
dengan penjelasan pasal 23 UU No. 41 investigasi. Senada dengan hal tersebut padat untuk melaksanakan ketiga
tahun 2008 tersebut bahwa persetujuan Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono fungsinya ; pada fungsi legislasi harus
DPR dilakukan dalam waktu satu kali juga berpendapat pengawasan anggaran menyelesaikan pembahasan terhadap
duapuluh empat jam sejak diterimanya oleh DPR cukup dilakukan sampai 39 ( tiga puluh sembilan) RUU dari 66
usulan Pemerintah. Semangat DPR tingkat tertentu saja, tidak perlu sampai ( enam puluh enam) RUU yang sedang
merespon patut mendapatkan Apresiasi, terlalu rinci seperti memberikan akses dalam pembahasan dan 4 Pansus non
karena landasannya tentu bukan semata legislatif hingga ke satuan tiga atau mata RUU; sementara pada fungsi Anggaran,
untuk memenuhi ketentuan peraturan anggaran. akan menyelesaikan pembahasan
perundangan, akan tetapi tujuan mulia Mencermati pernyataan-pertanyaan RUU tentang Pertanggungjawaban
program ini yaitu untuk menyelamatkan tersebut dapat dikembalikan pada atas pelaksanaan APBN tahun 2007,
ekonomi bangsa dari akibat krisis global; apa sebenarnya tujuan pengawasan pembahasan Asumsi dasar, RKP
namun menjadi hilang maknanya ketika anggaran yang dilakukan oleh DPR dan RKAKL 2010 serta pada fungsi
rangkaian dari sistem itu tidak berjalan, secara formal sering dikatakan adalah pengawasan melakukan tindak lanjut
tidak ada time frame untuk persiapan dalam rangka memelihara fungsi checks terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
dan pelaksanaan pada tataran tehnis di and balances antara pemegang kekuasaan Semester I BPK-RI TA 2008.
lapangan. eksekutif dan legislatif. Melihat Disamping itu masih banyak tugas
Dari realita tersebut setidaknya pada Negara lain seperti di Belanda mendesak lainnya seperti panitia angket,
dapat diketahui bahwa peranan peranan parlemen sejauh mungkin proses pengangkatan pejabat publik dan
DPR dalam fungsi anggaran bersifat dibatasi, hasil pemeriksaan Algemeene berbagai Tim pengawas lainnya yang
strategis, dan signifikan . Akan tetapi Rekenkamer hanya bisa disampaikan juga harus diselesaikan dalam kurun
terkait dengan pelaksanaan UU APBN kepada Raja yang memiliki kekuasaan waktu 34 (tiga puluh empat) hari kerja
yang juga menjadi kewenangan DPR tertinggi atas sumber-sumber financial, dan 47 hari kalender tersebut.
untuk mengawasi masih belum seperti di beberapa Negara Eropa lainnya, peran Pada prinsipnya DPR harus dapat
yang diharapkan. Hal ini terlihat pengawasan anggaran oleh parlemen menyelesaikan seluruh pekerjaan
dari pendapat sebagian masyarakat, dimaksudkan untuk membatasi tersebut dengan cepat, tepat dan
bahwa DPR tidak mempunyai politik pengeluaran Negara bagi operasional akuntabel serta aplicable bagi manfaat
anggaran yang jelas, termasuk sikap Pemerintah. publik, termasuk dalam pelaksanaan
tentang defisit; Juga tentang anggaran Dimana posisi DPR? Banyak fungsi Anggaran dan pengawasan
tambahan ( APBN perubahan), DPR pendapat checks and balances dicerminkan yang terkait dengan transparansi dan
tidak mempunyai parameter yang dengan peran DPR dalam mencermati akuntabilitas pengelolaan keuangan
jelas dan selalu mendukung setiap anggaran Negara sampai dengan alokasi Negara.
perubahan atas APBN. Implementasi pada unit organisasi, program, proyek, Saat ini peran DPR terkait dengan
fungsi pengawasan anggaran, selama dan kegiatan, yang disebut satuan hal tersebut menjadi perdebatan
ini DPR mencermatinya antara lain tiga, dengan tujuan untuk mencegah terutama mengenai seberapa kedalaman
melalui laporan semester dan LKPP berbagai kemungkinan kebocoran/in- DPR dalam mencermati APBN dan

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72