Page 80 - MAJALAH 72

KAJIAN

melakukan pengawasan terhadap dan pariwisata (1%), perhubungan pemanfaatan tehnologi, untuk itu
pelaksanaannya oleh Pemerintah. Dasar (5,%) serta pertahanan keamanan dalam inovasi managemen pengelolaan
pengelolaan keuangan Negara adalah (1,9%). keuangan Negara haruslah knowledge
UU nomor 17 tahun 2003 tentang Perubahan besar alokasi anggaran based, untuk menumbuhkan pemahaman
Keuangan Negara; UU nomor 1 tahun tersebut , setidaknya dapat dimaknai dan parameter yang digunakan
2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai peran DPR RI dalam efektifitas bersama.
dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang dan efisiensi pengelolaan keuangan Perlunya pendalaman terhadap
pertanggungjawaban Pelaksanaan Negara. Dengan demikian secara wacana yang berkembang pada seminar
Keuangan Negara. Dalam ketiga prinsip sebagai lembaga perwakilan pembangunan aparatur Negara pada
paket UU keuangan Negara tersebut rakyat, DPR telah menunjukkan 4 Agustus 2008 yang lalu mengenai
diatur peran Pemerintah dan DPR keberpihakannya terhadap masyarakat pembentukan Presidential Accountability
sebagai lembaga yang menetapkan dan melalui peran mengontrol pengeluaran System(PASs) yang merupakan system
melaksanakan APBN. pemerintah dalam membelanjakan yang berbasis web site, on line dan real
Menelaah sejarah Peran DPR anggaran Negara. Jika dilihat dari time yang mampu menampilkan
dalam APBN adalah untuk membatasi besarnya prosentase perbandingan informasi secara utuh terkait dengan
pengeluaran Negara agar terarah pada usulan anggaran dan persetujuannya, akuntabilitas. Hal ini, dimaksudkan
kesejahteraan rakyat sebagaimana DPR telah menunjukkan perannya untuk memberikan solusi berkaitan
perintah konstitusi. Sejauhmana untuk “ikut menghemat pengeluaran dengan masalah kebuntuan informasi
implementasi fungsi kontrol DPR dapat Negara”. pengawasan terhadap pengelolaan
menghemat dan atau mengefektifkan Apakah untuk melakukan peran keuangan Negara. Melalui sistem
pengeluaran anggaran Negara, paling tersebut, DPR dapat mengetahuinya ini, Presiden sebagai pemimpin
tidak dapat dilihat dalam dinamika tanpa harus mendiskusikan sampai operasional pemerintahan akan
pembahasan APBN, yang kemudian dengan satuan tiga?. Harus dimengerti memiliki alat kendali yang dapat
menghasilkan perubahan dalam bahwa dalam kompleksitas APBN menjadi pendukung bagi penetapan
pengajuan dan persetujuan anggaran. akan terlihat sangat umum jika DPR kebijakan yang tepat.
Hal tersebut dapat digambarkan dengan tidak juga membahas tataran yang Dalam wilayah pengawasan
data persandingan APBN dan APBN- sifatnya kebijakan pengalokasian. Dari internal seperti BPKP dan external web
P, dan atau APBN pagu sementara pembahasan inilah dapat didorong site tersebut selayaknya juga dapat diakses
dengan pagu definitif yang disampaikan peran output dan outcome program- oleh lembaga pengawasan seperti BPK
kepada DPR dan setelah mendapatkan program dan anggaran dalam dan DPR apabila diperlukan, khususnya
persetujuan akan terlihat perubahan APBN agar benar-benar menyentuh Komisi-Komisi dan Panitia Anggaran
yang cukup signifikan. kebutuhan rakyat. Sedangkan hal-hal di DPR yang melakukan evaluasi
Sebagai contoh adanya perubahan yang berkaitan dengan akuntabilitas terhadap laporan pertanggungjawaban
pagu anggaran Kementerian/Lembaga program tersebut, DPR dapat berperan pengelolaan keuangan Negara dan
(K/L) yang teralokasikan pada pagu pada pembahasan terhadap Laporan menindaklanjuti hasil pemeriksaan
sementara kepada pagu definitif yang Semester I dan Laporan Keuangan BPK.
kemudian dirinci kedalam DIPA Pemerintah Pusat yang dilakukan Dengan demikian ada parameter
mengalami perubahan yang cukup melalui peran BPK yang telah lebih yang sama serta pemahaman yang
signifikan setelah mengalami proses dahulu melakukan pemeriksaan hasilnya dapat menjadi feedback bagi
pembahasan dengan DPR. Beberapa terhadap laporan pemerintah tersebut. pemerintah dalam menyusun APBN
anggaran K/L mengalami perubahan Inilah yang seyogyanya lebih dicermati tahun berikutnya, dan bagi Parlemen
(naik/turun) sesuai dengan masukan karena terkait dengan transparansi fokus kepada sasaran kebijakan dengan
DPR dengan pertimbangan efektivitas dan akuntabilitas, kedisiplinan dalam memberikan catatan prioritas dan
dan effisiensi program. Selain itu pengelolaan anggaran Negara yang berbagai permasalahan yang dicermati
dilakukan juga pertimbangan penajaman dapat mencapai sasaran yang telah sebagai hasil dari pelaksanaan fungsi
prioritas program yang diarahkan bagi disepakati bersama sebelumnya. pengawasan untuk memberikan
kesejahteraan seluruh rakyat. Terkait dengan fungsi DPR yang arah bagi keberpihakan anggaran
Anggaran K/L pada APBN TA memiliki konstituen masyarakat Negara kepada kesejahteraan rakyat.
2009, menunjukkan bahwa dari 44 K/L yang sekaligus menjadi sasaran arah Nantinya, jika sistem dibangun
rata-rata terjadi penurunan alokasi di dari pembangunan kesejahteraan. dan secara konsisten ditumbuhkan
36 K/L sebesar 5,5% yang kemudian Luasnya cakupan substansi dan area komitmen bersama untuk menjaga dan
dialokasikan sebagai tambahan alokasi tugas DPR, inovasi utamanya dapat anfaatkannya, diharapkan Indonesia
yang signifikan di 8 K/L yang bertugas dilakukan dengan mengembangkan dapat selamat dari krisis global dan
dalam sektor pendidikan (kenaikan tehnologi informasi dan komunikasi mewujudkan Visi Indonesia 2025.
19,44% dari pagu awal), kesehatan yang pada saat ini tentunya merupakan
(5,05%), agama (28%), pertanian (2%), suatu keniscayaan. Namun merubah
kelautan dan perikanan (5,5%), budaya budaya adalah hal yang penting untuk

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 72