Page 27 - Stabilitas Edisi 211 Tahun 2025

idak semua orang harus jumlah ketersediaan unik rumah penyediaan rumah meskipun digunakan
memiliki rumah, tapi semua layak huni yang dapat ditinggali untuk sewa, harus memperhatikan
orang harus memiliki akses oleh masyarakat, termasuk rumah standar kelayakan hunian rumah.
Tterhadap perumahan yang sewa. Hal ini menunjukkan bahwa Dalam satu dekade terakhir jumlah
layak. Akses perumahan yang layak setali bila ada rumah yang tersedia untuk rumah tangga yang memiliki rumah
dengan kebutuhan pangan dan sandang disewa, kendati rumah tersebut tidak sendiri meningkat dari 82,63 persen
yang menjadi kebutuhan dasar warga dimiliki oleh individu atau keluarga (2015) menjadi 84,95 persen (2024).
negara. Peran pemerintah sangat vital di yang menempatinya, berarti tidak Sedangkan jumlah rumah tangga yang
sini sebagai entitas yang diberi amanah masuk dalam perhitungan backlog. menyewa rumah untuk tempat tinggal
untuk mengurusi warga negara. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mereka menurun dari 8,06 persen di
Hal ini sejalan dengan pesan berpendapatan berbeda, bahwa 2015 menjadi 5,06 persen di
konstitusi dasar Indonesia, Undang­ semua rumah yang ditempati 2024. Di sisi lain, jumlah rumah
Undang Dasar 1945. Pada Pasal 28 H oleh suatu keluarga, sekalipun tangga dengan status rumahnya
Ayat 1 disebutkan bahwa, ”Setiap orang dalam status menyewa, tetap masuk kategori lain (seperti
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dianggap sebagai backlog. dinas, menumpang) meningkat
bertempat tinggal, dan mendapatkan Perbedaan definisi ini 0,60 persen dari 9,29 persen
pelayanan kesehatan”. Pasal ini mengarah pada setiap orang menjadi 9,99 persen pada rentang
menyiratkan bahwa negara berkewajiban tidak perlu memiliki rumah, lebih kepada waktu yang sama. Informasi lebih lanjut
untuk memenuhi kebutuhan perumahan akses perumahan yang terjangkau dan terdapat pada Gambar 1.
rakyat yang terjangkau, layak huni layak huni (definisi Kementerian PUPR). Belum semua hunian rumah tangga di
dan memenuhi standar kesehatan Tafsir kedua mengenai setiap orang atau Indonesia memiliki standar layak. Apabila
lingkungan. warga negara berhak memiliki rumah dilihat dari tiga aspek kelayakan yakni
sendiri secara terjangkau dan layak huni atap terluas, dinding terluas, dan lantai
Backlog yang mengacu pada definisi BPS. terluas; maka pada 2024 poin dinding
Permasalahan akses perumahan Merujuk pada urgensitas atas terluas menjadi aspek yang paling banyak
di Indonesia bisa dilihat dari kebutuhan papan, maka definisi dicapai oleh tempat tinggal rumah tangga
backlog. Backlog perumahan merupakan Kementerian PUPR adalah definisi di Indonesia sebesar 96,99 persen. Angka
ukuran antara kesenjangan antara yang tepat. Secara fakta, tidak semua ini berarti bahwa 96,99 persen hunian di
kebutuhan dan pasokan rumah. orang mampu bisa membeli rumah di Indonesia sudah memiliki dinding terluas
Pemerintah mencatat pada tahun awal mereka bekerja. Opsi menyewa yang menjadikan hunian layak huni.
2024, terdapat kurang lebih backlog adalah sebuah keniscayaan. Dari sini, (Gambar 2)
perumahan sebanyak 12,7 juta rumah. Gambar 1 Status Kepemilikan Hunian oleh Rumah Tangga
Sebagai respons atas persoalan ini,
pasangan Prabowo Subianto dan di Indonesia 2015-2024
Gibran Rakabuming Raka meluncurkan
program 3 Juta Rumah yang menjadi
bagian dari agenda besar mereka untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Terkait data backlog, terdapat
perbedaan definisi antara Badan Pusat
Statistik (BPS) dan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Kementerian PUPR). Badan Pusat
Statistik menekankan mengenai status
kepemilikan sedangkan Kementerian
PUPR menekankan pada kelayakan huni
sebuah rumah.
Menurut BPS, semua rumah yang
ditempati rumah tangga, meskipun
dengan status menyewa, dianggap
sebagai backlog. Sedangkan Kementerian
PUPR mendefinisikan backlog sebagai Sumber :Badan Pusat Statistik, 2024

www.stabilitas.id Edisi 211 / 2025 / Th.XX 27