Page 23 - Stabilitas Edisi 189 Tahun 2022
P. 23
data yang milik warga negara, posisi diperbolehkan memiliki kartu. Ketentuan baik secara online maupun offline.
Indonesia ibarat pelanduk di tengah ini diwajibkan beberapa tahun lalu. Maka pada ujungnya kita tidak bisa
gajah-gajah yang sedang bertarung. Parahnya lagi data yang bocor dan lagi heran jika pada akhirnya marak
Perlindungan data pribadi warga negara disanggah oleh pemerintah ini ketika penipuan, judi online, pinjaman online
benar-benar rentan, bahkan banyak yang ditelusuri tidak ada yang mengetahui illegal, pengambilalihan rekening bank,
menyebutkan cenderung telanjang. tempat dan siapa lembaga yang pembobolan dana. Kita harus rela
Mungkin sudah tidak terhitung menyimpannya. Ini tentu dagelan yang menjadi bulan-bulanan.
lagi kerugian yang dialami oleh berbahaya. Ketika pada 2018 masyarakat Sebelumnya nasabah sudah ‘mulai
perekonomian, dari bocornya data yang dipaksa untuk melakukan registrasi terbiasa’ menerima telepon dari lembaga
kerap terjadi di Tanah Air. Hitungan SIM card, kemudian data itu disimpan keuangan yang menawarkan kartu kredit,
kerugian data berasal dari akumulasi eh, yang meminta registrasi tidak tahu pinjaman tanpa agunan, asuransi dan
keuntungan yang diperoleh oleh para dimana data itu disimpan. bahkan pinjaman online. Meski kita
penjahat siber yang membobol data, Mulai operator, Kementerian merasa tidak pernah mengajukan diri,
ataupun manfaat monetize dari korporasi Kominfo, Kementerian Dalam Negeri bahkan tidak pernah memberikan nomor
yang mengoptimalkan data curian itu. hingga Otoritas Sistem Kependudukan telepon kita ke lembaga-lembaga itu.
Setelah data diri penting warga
Bisa jadi informasi diri kita dan keluarga negara bocor, nasabah mungkin harus
kita sudah berada di tangan suatu korporasi sudah bersiap-siap menerima kenyataan
lebih pahit dari itu. Bisa jadi informasi
atau pihak yang nantinya dengan mudah diri kita dan keluarga kita sudah berada
digunakan untuk kepentingan mereka, di tangan suatu korporasi atau pihak
baik komersial bahkan bisa lebih jauh yaitu yang nantinya dengan mudah digunakan
untuk kepentingan mereka, baik
kepentingan politik. komersial bahkan bisa lebih jauh yaitu
kepentingan politik.
Atau bisa jadi potensi pendapatan yang dan Catatan Sipil semuanya mengaku Maka tidaklah berlebihan (dan
bisa dimonetisasi dari data yang dicuri bukan pihak yang menyimpan data. memang redaksi tidak berniat untuk
tersebut. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar. kasar) jika dikatakan bahwa apa yang
Namun demikian geger kebocoran Waktu menyiapkan kebijakan tersebut, didengung-dengungkan pemerintah
data sepertinya tidak sontak membuat mendesain sistem registrasi tersebut bahwa mereka akan segera mengadopsi
pemerintah cepat bergerak. Setidaknya sebenarnya sudah harus disiapkan teknologi 4.0, menerapkan digitalisasi,
memperbaiki atau meminta maaf siapa pihak yang bakal menyimpan data hanya berakhir pada slogan.
atas keresahan yang disebabkan oleh tersebut. Jika ternyata memang tidak Memang harus diakui tingkat literasi
rapuhnya keamanan data nasional. Yang ditentukan berarti benar adanya bahwa masyarakat masih rendah terhadap
terjadi adalah pengelakan dan pengalihan ada yang salah dengan sistem Tata Kelola perlindungan data. Namun begitu
tanggung jawab. Teknologi Informasi di Negeri ini. faktor yang lebih menentukan adalah
Bahkan yang paling mencengangkan Malahan ada kejadian yang lebih bagaimana publik melihat pemerintah
adalah bocornya data 1,3 miliar parah. Dalam sebuah grup pertemanan selalu gagap menghadapi kebocoran
pemilik kartu telepon selular. Sebagai nomor telepon, dibagikan sebuah data. Kondisi itu mungkin saja bisa
informasi, data ini adalah informasi yang tangkapan layar gambar tumpukan nasi memunculkan penilaian kurang bagus
didapatkan provider telekomunikasi bungkus yang dibungkus dengan foto dari warga negara mengenai kompetensi
yang mewajibkan pemilik nomor untuk kopi kartu keluarga. Bayangkan betapa dari pemerintah dalam melindungi data
mendaftarkan data pribadinya sebelum mudahnya data milik Negara dibobol pribadi.*
www.stabilitas.id Edisi 189 / 2022 / Th.XVIII 23

