Page 23 - Stabilitas Edisi 189 Tahun 2022
P. 23

data yang milik warga negara, posisi   diperbolehkan memiliki kartu. Ketentuan   baik secara online maupun offline.
          Indonesia ibarat pelanduk di tengah   ini diwajibkan beberapa tahun lalu.  Maka pada ujungnya kita tidak bisa
          gajah-gajah yang sedang bertarung.   Parahnya lagi data yang bocor dan   lagi heran jika pada akhirnya marak
          Perlindungan data pribadi warga negara   disanggah oleh pemerintah ini ketika   penipuan, judi online, pinjaman online
          benar-benar rentan, bahkan banyak yang   ditelusuri tidak ada yang mengetahui   illegal, pengambilalihan rekening bank,
          menyebutkan cenderung telanjang.   tempat dan siapa lembaga yang     pembobolan dana. Kita harus rela
            Mungkin sudah tidak terhitung   menyimpannya. Ini tentu dagelan yang   menjadi bulan-bulanan.
          lagi kerugian yang dialami oleh   berbahaya. Ketika pada 2018 masyarakat   Sebelumnya nasabah sudah ‘mulai
          perekonomian, dari bocornya data yang   dipaksa untuk melakukan registrasi   terbiasa’ menerima telepon dari lembaga
          kerap terjadi di Tanah Air. Hitungan   SIM card, kemudian data itu disimpan   keuangan yang menawarkan kartu kredit,
          kerugian data berasal dari akumulasi   eh, yang meminta registrasi tidak tahu   pinjaman tanpa agunan, asuransi dan
          keuntungan yang diperoleh oleh para   dimana data itu disimpan.      bahkan pinjaman online. Meski kita
          penjahat siber yang membobol data,   Mulai operator, Kementerian     merasa tidak pernah mengajukan diri,
          ataupun manfaat monetize dari korporasi   Kominfo, Kementerian Dalam Negeri   bahkan tidak pernah memberikan nomor
          yang mengoptimalkan data curian itu.   hingga Otoritas Sistem Kependudukan   telepon kita ke lembaga-lembaga itu.
                                                                                  Setelah data diri penting warga
          Bisa jadi informasi diri kita dan keluarga                           negara bocor, nasabah mungkin harus
          kita sudah berada di tangan suatu korporasi                          sudah bersiap-siap menerima kenyataan
                                                                               lebih pahit dari itu. Bisa jadi informasi
          atau pihak yang nantinya dengan mudah                                diri kita dan keluarga kita sudah berada
          digunakan untuk kepentingan mereka,                                  di tangan suatu korporasi atau pihak

          baik komersial bahkan bisa lebih jauh yaitu                          yang nantinya dengan mudah digunakan
                                                                               untuk kepentingan mereka, baik
          kepentingan politik.                                                 komersial bahkan bisa lebih jauh yaitu
                                                                               kepentingan politik.
          Atau bisa jadi potensi pendapatan yang   dan Catatan Sipil semuanya mengaku   Maka tidaklah berlebihan (dan
          bisa dimonetisasi dari data yang dicuri   bukan pihak yang menyimpan data.   memang redaksi tidak berniat untuk
          tersebut.                         Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar.   kasar) jika dikatakan bahwa apa yang
            Namun demikian geger kebocoran   Waktu menyiapkan kebijakan tersebut,   didengung-dengungkan pemerintah
          data sepertinya tidak sontak membuat   mendesain sistem registrasi tersebut   bahwa mereka akan segera mengadopsi
          pemerintah cepat bergerak. Setidaknya   sebenarnya sudah harus disiapkan   teknologi 4.0, menerapkan digitalisasi,
          memperbaiki atau meminta maaf     siapa pihak yang bakal menyimpan data   hanya berakhir pada slogan.
          atas keresahan yang disebabkan oleh   tersebut. Jika ternyata memang tidak   Memang harus diakui tingkat literasi
          rapuhnya keamanan data nasional. Yang   ditentukan berarti benar adanya bahwa   masyarakat masih rendah terhadap
          terjadi adalah pengelakan dan pengalihan   ada yang salah dengan sistem Tata Kelola   perlindungan data. Namun begitu
          tanggung jawab.                   Teknologi Informasi di Negeri ini.   faktor yang lebih menentukan adalah
            Bahkan yang paling mencengangkan   Malahan ada kejadian yang lebih   bagaimana publik melihat pemerintah
          adalah bocornya data 1,3 miliar   parah. Dalam sebuah grup pertemanan   selalu gagap menghadapi kebocoran
          pemilik kartu telepon selular. Sebagai   nomor telepon, dibagikan sebuah   data. Kondisi itu mungkin saja bisa
          informasi, data ini adalah informasi yang   tangkapan layar gambar tumpukan nasi   memunculkan penilaian kurang bagus
          didapatkan provider telekomunikasi   bungkus yang dibungkus dengan foto   dari warga negara mengenai kompetensi
          yang mewajibkan pemilik nomor untuk   kopi kartu keluarga. Bayangkan betapa   dari pemerintah dalam melindungi data
          mendaftarkan data pribadinya sebelum   mudahnya data milik Negara dibobol   pribadi.*


                                                                             www.stabilitas.id   Edisi 189 / 2022 / Th.XVIII  23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28