Page 82 - Stabilitas Edisi 189 Tahun 2022

dan penegak hukum melakukan
sosialisasi dengan penyalur yang belum
memahami ketentuan, dan menekankan
sanksi yang tegas, termasuk mendorong
penggunaan IT dalam pengawasan.
“Ke depannya kita memang
memerlukan teknologi informasi untuk
mengatur BBM subsidi agar tepat
sasaran dan mencegah penyelewengan
distribusi di lapangan, sehingga perlu
menggunakan pencatatan elektronik
yang dapat mengidentifikasi penggunaan
dan penyalurannya di titik serah
penyalur (ujung nozzle) oleh badan
usaha,” kata Erika.

Prioritas Kebijakan
Pengamat Kebijakan Publik dari
Universitas Pembagunan Nasional
Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat
mengakui bahwa subsidi BBM
merupakan dilema bagi pemerintah yang
sudah berlangsung bertahun-tahun.
Menurut dia, subsidi energi Indonesia
saat ini sudah besar sekali.
Subsidi Energi, Gas dan Listrik
diketahui telah mencapai Rp502 triliun
dan realisasi pembayaran subsidi energi
hingga 31 Juli 2022 mencapai Rp116,2
triliun. Tetapi, lanjut dia, pemerintah
di sisi lain tetap mempertahankan
pengeluaran untuk menjalankan proyek
infrastruktur. “Ironinya, subsidi energi
sudah tidak akan dilakukan lagi oleh
Pemerintah namun beberapa proyek
infrastruktur yang menyedot APBN terus
Pemerintah ingin kendaraan pengangkutan hasil kegiatan dipertahankan,”kata Hidayat.
subsidi tepat sasaran perkebunan dan pertambangan dengan Sebut saja pembengkakan biaya
sehingga masyarakat jumlah roda lebih dari enam. proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
ekonomi kelas atas Setelah revisi perpres keluar, BPH yang akhirnya ditambal dengan Anggaran
yang menggunakan Migas akan menerbitkan regulasi Pendapatan dan Belanja Negara
mobil mewah pengendalian pembelian BBM subsidi (APBN). PT Kereta Api Indonesia
dipastikan tidak jenis solar dan pertalite yang akan (Persero) diberikan penambahan
boleh membeli BBM mengatur secara teknis di lapangan. Penyertaan Modal Negara (PMN)
bersubsidi. Untuk masyarakat ekonomi kelas atas tahun 2022 sebesar Rp 4,1 triliun pada
yang menggunakan mobil mewah 2022 telah disetujui Komisi VI DPRI
dipastikan tidak akan menerima BBM RI. “Pemerintah sepertinya kehilangan
bersubsidi. arah dalam menentukan mana prioritas
Selain merevisi aturan, BPH Migas belanja yang didahulukan dan mana
juga meningkatkan pengawasan atas yang harus dibelakangkan. Prioritas
penyaluran BBM subsidi yaitu dengan belanja APBN di kondisi daya beli publik
memperkuat peran pemerintah daerah menurun seharusnya tidak digunakan

82 Edisi 189 / 2022 / Th.XVIII www.stabilitas.id