Page 53 - Stabilitas Edisi 210 Tahun 2025

esaat setelah berkantor di
Istana Negara, Presiden
Prabowo Subianto menerbitkan
Skebijakan yang cukup berani
terkait terkait penghapusan kredit macet
usaha mikro. Aturan tersebut diharapkan
menjadi pembebas beban bagi bank yang
memiliki kredit bermasalah dari pebisnis
mikro dan kecil yang menderita karena
pandemi 2020 lalu.
Beberapa waktu lalu melalui
Peraturan Pemerintah (PP) No.47
Tahun 2024, Presiden ingin, baik bank
maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah sama-sama punya ruang
bergerak untuk mendorong ekonomi.
Mengutip Antara, kebijakan ini
berpotensi membantu 600 ribu petani
hingga nelayan sehingga mereka bisa
kembali mengembangkan usahanya.
Namun perlu diingat, tidak semua
kredit usaha mikro, kecil dan menengah Jangan sampai muncul pengemplang-
(UMKM) ini bisa dihapus tagih kredit
macetnya karena hanya terbatas pengemplang baru yang melihat bahwa ada
beberapa sektor. Di antaranya sektor ruang untuk mereka mengemplang karena
pertanian, perkebunan, dan peternakan; merasa pada akhirnya dihapus juga untuk
perikanan dan kelautan; serta UMKM
lainnya seperti fesyen, kuliner, industri tahun-tahun mendatang. Jangan sampai
kreatif, dan lain-lain. Kredit UMKM yang ada terbuka ruang ke sana.
boleh dihapus tagih memiliki nilai pokok
piutang macet maksimal sebesar Rp500
juta per debitur atau nasabah serta telah Fithra Faisal Hastiadi, Dosen FEB UI
dihapusbukukan minimal 5 tahun pada
saat aturan tersebut mulai berlaku.
Pemerintah baru menaruh perhatian kata lain, Kredit Usaha Rakyat (KUR) kriterita atau syarat UMKM yang dihapus
baru bagi pelaku UMKM karena di tidak bisa dihapus buku sebab program buku dan dihapus tagih kredit macetnya.
sektor tersebut kadang tidak dijamin pemerintah ini masih berlangsung hingga Mengenai kredit macet, sebenarnya
dengan asuransi atau penjaminan kredit. sekarang. bank anggota Himpunan Bank Milik
Makanya, poin lain dalam penghapusan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Negara (Himbara) selama ini hanya bisa
piutang kredit UMKM ini adalah dengan Nurdin Halid pun mengingatkan, melakukan penghapusbukuan (write off)
tidak terdapat agunan kredit atau ada bank-bank miliki negara harus mampu setelah diupayakan restrukturisasi dan
agunan kredit namun dalam kondisi memberikan respons secara tepat dan penagihan secara optimal. Dan belum
tidak memungkinkan untuk dijual atau cermat. Agar kebijakan penghapusan melakukan hapus tagih.
agunan sudah habis terjual tetapi tidak piutang UMKM dapat terlaksana dengan Ketika akan melakukan hapus
dapat melunasi pinjaman. baik, sesuai dengan kriteria yang telah tagih, bank-bank pelat merah harus
Lebih lanjut, kredit UMKM program ditetapkan serta berdampak maksimal berhadapan dengan risiko hukum
pemerintah yang dapat dilakukan bagi pengembangan UMKM. karena bisa dikategorikan tindakan
penghapustagihan telah disebutkan Menurutnya, isi dari PP 47/2024 juga merugikan negara. Karenanya, kehadiran
dalam PP 47/2024 pada lembar perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada PP 47/2024 memberikan kepastian
penjelasan. Kredit tersebut misalnya masyarakat luas terutama masyarakat hukum kepada bank Himbara bahwa
Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) akar rumput sehingga tidak terjadi penghapusatagihan kredit macet UMKM
dan Kredit Investasi Kecil (KIK). Dengan mispersepsi dan mereka memahami bukan merupakan kerugian negara.

www.stabilitas.id Edisi 210 / 2025 / Th.XIX 53