Page 54 - Stabilitas Edisi 210 Tahun 2025

sekaligus pengawas perbankan sudah
mengantisipasi bahwa PP 47 2024 akan
dilakukan dalam kurun waktu yang
cepat. Seperti diketahui, penghapusan
piutang berlaku enam bulan sejak PP
47 2024 diteken oleh Presiden Prabowo
Subianto pada Selasa, 5 November 2024
lalu.
Mahendra juga menganggap syarat-
syarat yang ditetapkan untuk bagi calon
penerima penghapusan piutang macet
sudah cukup detail. Menurutnya, semua
persyaratan itu dimaksudkan untuk
mencegah moral hazard maupun free
rider atau penumpang gelap yang tidak
sesuai kriteria. “Dengan begitu maka
pencatatannya dalam SLIK, dengan
pelunasan itu bisa dihapus sama sekali,”
ujarnya.
Direktur Utama PT Bank Rakyat
Indonesia (BRI) Sunarso juga mengamini
Contohnya, setelah Timor Leste berpisah dari kemungkinan tersebut. Namun menurut
Indonesia, kami menghapus tagih sebesar dia, moral hazard dari sisi nasabah dapat
Rp 173 miliar. Begitu pula pada bencana dicegah dengan adanya sosialisasi agar
masyarakat mendapatkan kejelasan.
seperti gempa Yogyakarta dan tsunami Aceh. Akan tetapi, moral hazard tidak
Jika sesuai dengan kriteria stakeholder, kami hanya berpeluang muncul dari sisi
menghapus piutang yang terdampak. nasabah melainkan juga dari sisi bank.
Untuk mencegah hal itu, Sunarso
mengusulkan pembentukan tim oleh
pemerintah yang bertugas untuk
Supari, Direktur Bisnis Mikro BRI
memverifikasi data agar pihak bank tidak
seenaknya melakukan penghapustagihan
Beleid ini menyebutkan bahwa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas kredit macet UMKM.
kredit UMKM yang termasuk program Indonesia (FEB UI) Fithra Faisal Hastiadi Sebagai Ketua Umum Himbara,
pemerintah dengan sumber dana dari mengingatkan, pelaksanaan PP 47/2024 Sunarso menegaskan bahwa bank
bank dan/atau lembaga keuangan harus dilakukan secara hati-hati agar BUMN sepenuhnya mendukung PP
nonbank BUMN yang sudah jangan sampai memotivasi menciptakan 47/2024 apalagi karena pihak bank yang
selesai programnya bisa dilakukan debitur pengemplang baru. sebenarnya mendorong pemerintah
penghapustagihan. Selain itu, kredit yang “Jangan sampai muncul untuk menghadirkan kebijakan hapus
bisa dihapus tagih juga termasuk kredit pengemplang-pengemplang baru tagih kredit macet UMKM yang akhirnya
UMKM di luar program pemerintah yang melihat bahwa ada ruang untuk dipenuhi melalui UU Nomor 4/2023
yang penyalurannya menggunakan dana mereka mengemplang (menghindar dari tentang Pengembangan dan Penguatan
dari bank dan/atau lembaga keuangan keharusan membayar utang) karena Sektor Keuangan (P2SK).
nonbank BUMN, serta kredit UMKM merasa pada akhirnya dihapus juga Di antara bank-bank Himbara, BRI
akibat terjadinya bencana alam. untuk tahun-tahun mendatang. Jangan merupakan bank dengan portofolio
sampai ada terbuka ruang ke sana,” kata kredit untuk segmen UMKM terbesar di
Moral Hazard dia. Indonesia, bahkan menargetkan porsi
Namun demikian, tetap saja ada Mengenai moral hazard ini, Ketua kredit UMKM mencapai 85 persen pada
risiko miskonsepsi terhadap aturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa tahun 2025. Hingga akhir triwulan III
ini yang bisa berujung pada praktik Keuangan (OJK) Mahendra Siregar 2024, BRI menyalurkan total kredit
moral hazard dari sisi nasabah. Dosen mengatakan, OJK sebagai regulator senilai Rp1.353,36 triliun. Dari total

54 Edisi 210 / 2025 / Th.XIX www.stabilitas.id