Page 61 - Stabilitas Edisi 210 Tahun 2025

emerintahan baru yang mulai
berjalan pada Oktober lalu
memunculkan harapan besar
Ppada segenap pelaku ekonomi.
Pun begitu, juga menimbulkan rasa
khawatir. Salah satunya adalah rencana
pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai
sebesar 12 persen mulai Januari tahun
depan.
Meski memercikkan polemik yang TETAPI BANDINGKAN
cukup luas, tampaknya kebijakan DENGAN
yang sudah termaktub dalam Undang-
Undang tentang Harmonisasi Peraturan MEREKA YANG
Perpajakan (UU HPP) itu tetap akan PENDAPATANNYA
dilaksanakan. Padahal di saat kondisi RP100 JUTA,
tidak sedang baik-baik saja, kenaikan
pajak memiliki efek yang makin PENGELUARAN
menghimpit ekonomi. MEREKA KAN TIDAK
Direktur Riset Bright Institute,
Muhammad Andri Perdana mengatakan, AKAN SEBESAR ITU
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) JUGA, ADA SELISIH
memang terlihat proporsional lantaran
semua orang dikenakan besaran pajak YANG BISA DITABUNG. Muhammad Andri Perdana,
yang sama. Namun sesungguhnya ITU KENAPA PPN Direktur Riset Bright Institute
tidak demikian. Pasalnya, orang kelas
pekerja yang pendapatannya pas-pasan YANG TERLIHAT
bakal lebih berat kondisinya karena PROPORSIONAL, TAPI
pengeluaran dan pendapatannya tak
lagi berimbang. Untuk bertahan hidup, SEBENARNYA SANGAT
pilihan mereka bisa jadi menambah REGRESIF BAGI
utang.
“Tetapi bandingkan dengan mereka MASYARAKAT KELAS
yang pendapatannya Rp100 juta, PEKERJA.
pengeluaran mereka kan tidak akan
sebesar itu juga, ada selisih yang bisa
ditabung. Itu kenapa PPN yang terlihat
proporsional, tapi sebenarnya sangat stagnan, bahkan menurut sejumlah Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
regresif bagi masyarakat kelas pekerja,” pengamat ekonomi justru bisa turun HPP). Berdasarkan aturan tersebut pula,
jelas Andri. di angka 2 persen seperti saat pandemi tarif PPN sebesar 12 persen akan berlaku
Sementara terhadap industri padat 2020-2021. Sementara Presiden Prabowo paling lambat 1 Januari 2025.
karya, dampak yang terjadi ketika daya Subianto menargetkan pertumbuhan Langkah ini diambil untuk
beli rendah adalah penjualan akan ekonomi di masanya bisa mencapai 8 memperkuat penerimaan negara
menurun, dan produksi berkurang. persen. dan menjaga kesehatan Anggaran
Selanjutnya maka yang bakal terjadi PPN adalah salah satu komponen Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
adalah penutupan pabrik yang ujungnya utama dalam struktur penerimaan Dalam Rapat Kerja dengan Komisi
akan terjadi pemutusan hubungan pajak Indonesia. Sebagai instrumen XI DPR RI, Menteri Keuangan Sri
kerja (PHK). “PHK sangat-sangat bisa fiskal, pajak ini dikenakan pada Mulyani menyebut kenaikan ini juga
terjadi, terutama bagi penjualan yang hampir seluruh barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan daya saing
menargetkan masyarakat kelas pekerja dikonsumsi masyarakat. Pada tahun Indonesia secara global, mengingat
yang pendapatan pas-pasan,” ujar Andri. 2022, tarif PPN dinaikkan dari 10 persen tarif PPN Indonesia masih lebih rendah
Kalau demikian yang terjadi maka menjadi 11 persen berdasarkan Undang- dibandingkan rata-rata negara anggota
pertumbuhan ekonomi diramalkan akan Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi untuk Kerja Sama dan

www.stabilitas.id Edisi 210 / 2025 / Th.XIX 61