Page 63 - Stabilitas Edisi 210 Tahun 2025

penerimaan negara, namun kebijakan
ini bisa juga jadi bomerang yang bisa
memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Penurunan tersebut karena konsumsi
penopang nilai produk domestik bruto
(PDB) Indonesia berpotensi akan
mengalami penurunan.
Menurut Badan Pusat Statistik
(BPS) pada awal bulan lalu melaporkan
bahwa sampai triwulan ketiga 2024,
konsumsi rumah tangga menyumbang
lebih dari 53 persen terhadap PDB
Indonesia. Kenaikan harga akibat
PPN dapat menurunkan permintaan
barang, terutama untuk barang dengan
elastisitas tinggi, sehingga mengurangi
konsumsi rumah tangga. Alhasil, target
pertumbuhan ekonomi yang dipatok
pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar
8 persen hanya menjadi janji kampanye
semata tanpa realisasi nyata.
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo), Sarman Simanjorang
mengatakan bahwa kenaikan PPN
dapat berdampak negatif pada sektor
industri. Penurunan daya beli masyarakat
berpotensi menekan omzet perusahaan,
yang pada akhirnya dapat memicu
gelombang Pemutusan Hubungan Kerja Pada tahun 2022, tarif PPN
(PHK). dinaikkan dari 10 persen
Usaha kecil dan menengah (UKM), menjadi 11 persen berdasarkan
yang menjadi tulang punggung ekonomi sebesar 5,51 persen pada tahun 2022. Undang-Undang Nomor
Harmonisasi Peraturan
Indonesia, juga merasakan dampak Selain itu, tarif pajak yang tinggi Perpajakan (UU HPP), dan
kenaikan pajak ini. Meningkatnya harga juga dapat menyebabkan penurunan menjadi 12 persen pada 1
barang dapat mengurangi permintaan, kepatuhan pajak masyarakat. Januari 2025.
sehingga menekan penjualan dan Untuk mengurangi dampak negatif
pendapatan usaha kecil. UKM yang kenaikan PPN, pemerintah dapat
sebelumnya tidak wajib memungut PPN meningkatan Bantuan Langsung Tunai
mungkin menghadapi tantangan baru (BLT) dan subsidi energi yang lebih tepat
dalam penyesuaian harga, yang bisa sasaran dan mencukupi dapat membantu barang di pasar.
menggerus margin keuntungan mereka. masyarakat miskin menghadapi kenaikan Selanjutnya, diperlukan pula
Dalam jangka panjang, jika daya beli harga. Penyesuaian indeks bantuan ptimalisasi pajak dari sektor
masyarakat terus menurun, UKM akan terhadap inflasi juga diperlukan. tambang, penegakan hukum terhadap
kesulitan bersaing dengan perusahaan Kemudian juga bisa memberikan pengemplang pajak, carbon trading, dan
besar yang lebih mampu menyerap subsidi atau potongan pajak kepada penerapan pajak berbasis keadilan dapat
kenaikan biaya. UKM untuk bahan baku, sehingga menjadi alternatif untuk meningkatkan
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad membantu mereka bertahan di tengah penerimaan negara tanpa membebani
Syamsurijal juga menyampaikan tekanan ekonomi. Edukasi tentang masyarakat. Pemerintah juga perlu
kenaikan PPN yang berdampak positif dampak kenaikan PPN dan inovasi untuk memastikan pengawasan ketat terhadap
terhadap penerimaan negara berdampak menekan biaya produksi juga dapat harga di pasar untuk mencegah spekulasi
pada peningkatan inflasi yang tinggi membantu menjaga daya saing harga yang berpotensi memperburuk inflasi.*

www.stabilitas.id Edisi 210 / 2025 / Th.XIX 63