Page 62 - Stabilitas Edisi 210 Tahun 2025
P. 62
Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
mahasiswa serta iuran BPJS Kesehatan.
Serta yang terakhir, penerapan cukai
minuman berpemanis. Tekanan
ini memperberat kondisi ekonomi
masyarakat yang masih dalam proses
pemulihan pasca-pandemi.
Hal ini sejalan dengan pandangan
UNTUK MENGURANGI Jaya Darmawan, peneliti Celios, yang
DAMPAK NEGATIF menilai kenaikan PPN menunjukkan
KENAIKAN PPN, kurangnya kepekaan pemerintah
terhadap kondisi masyarakat. Tren
PEMERINTAH DAPAT deflasi yang stabil beberapa bulan
MENINGKATAN terakhir menjadi indikator lemahnya
daya beli. Jaya juga memperingatkan
BANTUAN bahwa kebijakan ini dapat menjadi
LANGSUNG TUNAI bumerang, karena penurunan konsumsi
berpotensi memperlambat pertumbuhan
(BLT) DAN SUBSIDI ekonomi.
Daya beli masyarakat adalah
ENERGI YANG LEBIH kemampuan individu atau rumah tangga
Cucun Ahmad Syamsurijal, TEPAT SASARAN untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
Wakil Ketua DPR RI DAN MENCUKUPI barang dan jasa. Faktor-faktor seperti
pendapatan, inflasi, dan kebijakan fiskal
DAPAT MEMBANTU sangat memengaruhi daya beli ini.
MASYARAKAT MISKIN. Kemampuan beli masyarakat memang
telah tertekan sejak pandemi Covid-19.
Banyak rumah tangga mengalami
penurunan pendapatan akibat kehilangan
pekerjaan atau pengurangan jam
kerja. Kenaikan PPN diperkirakan
meningkatkan harga barang dan jasa
secara keseluruhan, yang pada akhirnya
dapat mengurangi daya beli, terutama
di kalangan masyarakat berpenghasilan
Pembangunan Ekonomi (OECD). Yudhistira, mengungkapkan bahwa di rendah.
Rasio pajak (tax ratio) Indonesia luar PPN, masyarakat juga menghadapi Sebagai pajak regresif, PPN
relatif rendah dibandingkan negara- potensi sembilan pungutan baru pada cenderung membebani masyarakat
negara di kawasan Asia Tenggara. tahun 2025. Sembilan pungutan tersebut miskin secara proporsional lebih besar
Kenaikan PPN menjadi salah satu adalah pajak UMKM 0,5 persen dan dibandingkan kelompok kaya, karena
strategi untuk memperluas basis pemberlakuan asuransi kendaraan wajib sebagian besar pengeluaran mereka
penerimaan pajak guna mengurangi (third party liabilities). Lalu ada pula digunakan untuk kebutuhan konsumsi
kebergantungan pada utang luar iuran Tabungan Perumahan Rakyat dasar. Meski bahan pokok seperti beras
negeri. Selain itu, APBN yang sehat (Tapera) serta wacana Dana Pensiun dan telur dikecualikan dari PPN, barang
memungkinkan pemerintah merespons Wajib. dan jasa pendukung seperti transportasi
krisis global, seperti yang terlihat selama Selain itu, adanya wacana dan utilitas tetap terkena pajak ini,
pandemi Covid-19. pemberlakuan harga tiket KRL yang sehingga meningkatkan beban rumah
disesuaikan dengan Nomor Induk tangga miskin.
Beban Tambahan Kependudukan (NIK). Kemudian Darmawan dari Celios juga
Direktur Center of Economic penghapusan subsidi Bahan Bakar menambahkan bahwa kebijakan
and Law Studies (CELIOS), Bhima Minyak (BBM) yang akan diganti ini berpeluang akan meningkatkan
62 Edisi 210 / 2025 / Th.XIX www.stabilitas.id
