Page 66 - Stabilitas Edisi 187 Tahun 2022

beberapa kriteria penilaian.
Bappebti sudah mengeluarkan
Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun
2021. Dalam regulasi itu disebutkan
syarat aset kripto yang dapat
diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.
Aset kripto yang dapat diperdagangkan
di dalam negeri mengacu pada Peraturan
Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat
Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset
Kripto.
Saat ini, Bappebti telah menetapkan
229 jenis aset kripto yang dapat
diperdagangkan di pasar fisik aset
kripto sehingga pedagang aset kripto
hanya dapat memperdagangkan jenis
aset kripto yang sudah ditetapkan oleh
kepala Bappebti. Artinya aset kripto
yang belum terdaftar di Bappebti
maka tidak dapat diperdagangkan di
Indonesia. “Diharapkan masyarakat
dapat berinvestasi pada koin atau jenis
aset kripto yang telah ditetapkan pada
Peraturan Bappebti tersebut,” kata
Wisnu.

Buatan Anak Bangsa
Pamor aset ini bahkan telah
mendorong orang Indonesia
menciptakan kriptonya sendiri.
Indonesia Pemerintah secara prinsip memandang
menempati posisi hal tersebut sebagai hal positif.
ke-5 di kawasan pengawasan terhadap aset kripto terlebih Sepanjang sesuai dengan ketentuan
Asia Tenggara saat Indonesia dihebohkan oleh investasi dan peraturan yang berlaku maka
setelah Vietnam, bodong bernama Binomo. Dalam hal aset kripto buatan dalam negeri dapat
Thailand, Filipina, ini Bappebti Kementerian Perdagangan diperdagangkan. Bahkan, regulator
melihat masa depan aset kripto buatan
memperketat pengawasan perdagangan
dan Malaysia dalam aset kripto guna memberikan kepastian Indonesia cukup cerah. Potensi dan
adopsi kripto di hukum agar masyarakat yang akan inovasi yang dimiliki anak bangsa serta
tahun lalu. berinvestasi mendapatkan informasi jelas potensi pasar di Indonesia sangat besar
dan legal terhadap setiap aset kripto yang dan terus bertumbuh.
diperdagangkan. Apalagi dalam beberapa tahun
Plt Kepala Bappebti Indrasari ini beberapa aset kripto buatan anak
Wisnu Wardhana menyatakan setiap bangsa sudah dipasarkan di beberapa
produk aset kripto harus didaftarkan ke pasar global, dan ada yang sudah
Bappebti. Setiap jenis aset kripto yang terdaftar dalam Peraturan Bappebti
tidak sesuai dengan peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020. Meski demikian,
tidak dapat diperdagangkan di Indonesia. Wisnu meminta kepada seluruh
Penetapan aset kripto itu dilakukan masyarakat untuk memahami terlebih
melalui metode penilaian Analytical dahulu mekanisme dan risiko sebelum
Hierarchy Process (AHP) yang memiliki memutuskan berinvestasi di aset kripto.

66 Edisi 187 / 2022 / Th.XV www.stabilitas.id