Page 70 - Stabilitas Edisi 187 Tahun 2022
P. 70

merupakan tahapan yang paling penting,
                                                                               karena dalam perdamaian tersebut
                                                                               debitor akan menawarkan rencana
                                                                               perdamaiannya kepada kreditor.
                                                                                  Sebagaimaan diungkapkan
                                                                               MenkopUKM Teten Masduki, proses
                                                                               pembayaran tahapan homologasi oleh
                                                                               delapan koperasi itu cenderung sangat
                                                                               lambat. Belum bisa mencapai target
                                            satgas tugasnya                    tahap 1 walaupun proses pembayaran
                                            mengawal agar Hak-                 sudah masuk tahap berikutnya.
                                                                                  Maka dari itu, KemenkopUKM
                                            Hak anggota daPat                  berkoordinasi dengan Menteri ATR/
                                            terPenuHI sesuaI                   BPN untuk kiranya dapat mendukung
                                            dengan HomologasI                  proses Asset Based Resolution sebagai
                                                                               mekanisme pembayaran homologasi,
                                            dan Perlu menjaga                  khususnya terkait koordinasi dalam

                                            agar tIdak terdaPat                upaya pencabutan blokir terhadap aset-
                                                                               aset berupa lahan/gedung yang bukan
                                            koPerasI yang masuk                merupakan barang bukti terkait dugaan
                                            Proses kePaIlItan,                 tindak pidana.
                                                                                  Selanjutnya Teten mengemukakan
                          Agus Santoso,     walauPun                           bahwa pihaknya meminta perlindungan
                Ketua Satgas Penanganan     dItengaraI ada                     hukum kepada Mahkamah Agung agar
                     Koperasi Bermasalah                                       Hakim di Pengadilan Niaga berhati-
                                            BeBeraPa PIHak yang                hati dan tidak mudah mengabulkan
                                            mengIngInkan Itu.                  permohonan PKPU/Kepailitan
                                                                               yang diajukan. Teten mengatakan,
                                                                               persyaratan untuk memohonkan PKPU
                                                                               berdasarkan Undang-Undang cukup
                                                                               dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih
                                                                               pemohon, padahal Anggota KSP yang
                                                                               besar anggotanya mencapai ratusan ribu
                                                                               orang.
                                                                                  “Hakim Pengadilan Niaga harus
          Tujuh Lainnya                     Penanganan Koperasi Bermasalah.    berhati-hati menimbang-nimbang
            Sejatinya kasus gagal bayar KSP   Sebagaimana diketahui, aset koperasi   dikabulkannya permohonan PKPU
          Indosurya Cipta bukan menjadi satu-  pada umumnya berupa piutang atau   apalagi permohonan kepailitan,
          satunya masalah yang mencoreng nama   tagihan kepada para anggota peminjam,   tentunya harus diperhatikan pula nasib
          koperasi. Pada Mei lalu, Kementerian   aset tetap berupa lahan dan gedung,   dari ratusan ribu Anggota lainnya,
          Koperasi dan Usaha Kecil Menengah   serta aset lainnya yang berupa investasi.   mengingat kenyataannya proses tahapan
          mengatakan sedikitnya ada delapan   Selain mengupayakan penagihan    pembayaran PKPU (homologasi) pada
          koperasi yang bermasalah, termasuk   piutang sebagai sumber pembayaran   delapan Koperasi tidak sesuai dengan
          Indosurya. Mereka adalah KSP Sejahtera   tahapan homologasi, Koperasi dapat   tahapan yang telah disepakati dalam
          Bersama, KSP Pracico Inti Sejahtera,   menjual aset tetap yang dimillikinya   suatu putusan Pengadilan,” pungkas
          Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan   untuk melakukan pembayaran tahapan   Teten.
          Syariah (KSPPS) Pracico Inti Utama, KSP   homologasi.                   Kedelapan koperasi ini didesak
          Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah   Homologasi adalah pengesahan   untuk menjalakan putusan Penundaan
          Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP   perdamaian oleh hakim atas persetujuan   Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
          Timur Pratama Indonesia.          antara debitor dengan kreditor untuk   secara serius. Terlepas dari kasus KSP
            Koperasi-koperasi tersebut saat ini   mengakhiri kepailitan. Perdamaian   Indosurya Cipta yang saat ini tengah
          berada di bawah pengawasan Satgas   (akkoord) dalam tahapan PKPU ini   ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri.


         70   Edisi 187 / 2022 / Th.XV    www.stabilitas.id
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75