Page 73 - Stabilitas Edisi 187 Tahun 2022
P. 73

royek pembangunan Ibukota
                  Negara baru yang sedianya
                  ditargetkan selesai 2024
          Pharus menghadapi jalan terjal
          yang menimbulkan pesimisme publik.
          Bagaimana tidak kurang dari dua tahun
          lagi dari waktu yang ditetapkan, investor
          yang sejatinya digadang-gadang mudah
          digandeng belum jelas bentuk rupanya.
            Akan tetapi, pemerintah tidak           ada leBIH darI 20
          kehabisan akal demi mewujudkan         Investor BermInat
          keinginan Presiden Joko Widodo
          itu. Sebelumnya pemerintah telah        BerInvestasI dI Ikn
          menerbitkan Peraturan Pemerintah    nusantara. Investor
          (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang        terseBut Berasal
          Pendanaan dan Pemindahan Ibu Kota
          Negara (IKN) serta Penyelenggaraan             darI BerBagaI
          Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota       negara, termasuk
          Nusantara.
            Dengan adanya aturan itu pemerintah   Investor darI dalam
          bisa memberikan tax holiday kepada           negerI. rInCIan
          para investor yang menanam modal di
          Ibukota yang akan dibangun di kawasan   InvestasInya Belum             Sidik Pramono,
          Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.     BIsa dIseButkan             Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota
          Tax holiday adalah penundaan pajak,                                    Negara (IKN) Nusantara
          pengurangan atau penghapusan pajak   karena masIH dalam
          penghasilan (PPh) bagi wajib pajak (WP).         taHaP awal.
          Fasilitas itu diberikan karena investor
          melakukan penanaman modal pada
          industri pioneer
            “Dalam rangka persiapan,
          pembangunan, pemindahan Ibu Kota
          Negara, pengembangan Ibu Kota
          Nusantara dan atau daerah mitra, dan
          atau penyelenggaraan pemerintahan
          daerah khusus Ibu Kota Nusantara, dapat   RI Joko Widodo sudah menunjuk CEO   bahwa mundurnya Softbank dalam
          diberikan fasilitas/insentif fiskal sesuai   SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota   proyek pembangunan IKN bukan
          dengan ketentuan peraturan perundang-  dewan komite pengarah proyek IKN.  karena adanya analisa politik di
          undangan di bidang perpajakan,” bunyi   Sebelumnya, salah satu investor   Indonesia. Ken menambahkan Softbank
          pasal 188 PP Nomor 17 tahun 2022.  strategis, SoftBank Group menyatakan   sebagai perusahaan raksasa memiliki
            Usaha terbaru itu dilakukan     batal untuk terlibat dalam pembangunan   pertimbangan khusus dalam melakukan
          pemerintah setelah hingga kini belum   IKN. SoftBank sempat menjanjikan   ekspansi dan investasi  terutama dalam
          ada investor yang resmi bersedia   investasi US$ 30 hingga 40 miliar atau   hal return of investment. “Return of
          membiayai pembangunan ibukota     sekitar Rp 430 hingga 575 triliun.  Investment (ROI) adalah alasan utama
          yang akan menggantikan Jakarta itu.   “Kami tidak lagi berinvestasi pada   kami mundur dari proyek yang dimaksud
          Maret lalu, perusahaan modal ventura   proyek tersebut, tetapi kami akan tetap   dari segi waktu dan besar ROI itu
          asal Jepang, Softbank, mundur dari   melanjutkan investasi di Indonesia   sendiri,” tutur Ken.
          pendanaan proyek IKN di Kalimantan   melalui portofolio kami pada SoftBank   Dalam kesempatan yang sama, Ken
          Timur.                            Vision Fund,” tertulis dalam keterangan   juga menyebut rencana pengalihan
            Akibatnya, investasi senilai 100 miliar   resmi SoftBank.          pendanaan Investasi di Indonesia yang
          dollar AS gagal didapat RI. Mundurnya   Ken Miyauchi, Board Director   sebelumnya direncanakan untuk proyek
          Softbank terjadi bahkan ketika Presiden   Softbank Group juga mempertegas   pembangunan IKN akan dialihkan ke


                                                                              www.stabilitas.id   Edisi 187 / 2022 / Th.XV  73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78