Page 71 - Stabilitas Edisi 187 Tahun 2022

UU Perkoperasian
Rentetan kasus yang menimpa
koperasi itu membawa pemikiran dari
beberapa stakeholder untuk meminta
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian direvisi. Hal itu
bahkan disuarakan sendiri oleh sang
menteri. “Jadi kami sampaikan perlunya
untuk menyusun UU Perkoperasian yang
baru sebagai ganti UU Nomor 25 Tahun
1992 Tentang Perkoperasian agar sistem
perkoperasian dapat ditata ulang,” kata
Teten.
Menurut mantan aktivis antikorupsi
itu, aturan yang sudah berusia 30 tahun
itu sudah obsolete (using) dan tidak
memberikan kewenangan yang cukup
kepada Kementerian Koperasi dan
UKM untuk mengawasi jenis KSP yang
volumennya besar dan kantor cabangnya
menyebar di banyak kota.
Hal senada diungkapkan Ketua
Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah
Agus Santoso. Dia menambahkan, selain
aturan sudah terlalu lama, Kemenkop
UKM juga tidak diberi wewenang
yang cukup untuk mengatur perizinan,
lingkup usaha, dan pengawasan terhadap
koperasi simpan pinjam. Termasuk juga Pada Mei lalu, Pemerintah
terhadap KSP yang izinnya diterbitkan
oleh pemerintah daerah. “Satgas mengatakan sedikitnya
tugasnya mengawal agar hak-hak ada delapan koperasi
anggota dapat terpenuhi sesuai dengan yang bermasalah yang
homologasi dan perlu menjaga agar tidak kini berada di bawah
terdapat koperasi yang masuk proses pengawasan Satgas
kepailitan, walaupun ditengarai ada Penanganan Koperasi
beberapa pihak yang menginginkan itu,” Bermasalah.
ujar Agus.
Lebih lanjut, Agus juga sehingga permohonan PKPU atau pailit
mengungkapkan, pembentukan satgas yang pada akhirnya dapat berujung
secara tidak langsung akan menguatkan pada likuidasi, idealnya harus disepakati
literasi perkoperasian dan agar tidak di RAT atau RALB, bukan merupakan
terlalu mudah melakukan upaya hukum keputusan individu anggota tertentu.
untuk mempailitkan Koperasinya sendiri. Namun disadari bahwa hal tersebut sesuai dengan RPJMN 2020-2024, target
Karena sejatinya anggota koperasi adalah tidak diatur dengan cermat di dalam kontribusi koperasi terhadap Produk
juga pemilik koperasi itu. “Oleh karena UU Koperasi maupun di dalam UU Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar
itu tentu akan membingungkan apabila Kepailitan dan PKPU. 5,5 persen dan jumlah koperasi modern
ada anggota yang justru menginginkan Memang, pembaharuan di bidang yang dikembangkan 500 unit. Namun
koperasi miliknya jatuh pailit.” ujar Agus koperasi untuk mewujudkan koperasi di sisi lain masih terdapat koperasi
Di Anggaran Dasar koperasi yang sehat, kuat, mandiri, tangguh, bermasalah yang melakukan praktik
mengatur mengenai Rapat Anggota berkualitas serta modern adalah usaha yang menyimpang dan merugikan
Tahunan atau Luar Biasa (RAT/RALB), kebutuhan yang mendesak saat ini. Sebab anggota.*

www.stabilitas.id Edisi 187 / 2022 / Th.XV 71