Page 75 - Stabilitas Edisi 187 Tahun 2022
P. 75

investor tersebut lebih disebabkan oleh
          kalkulasi dan kondisi yang ada di masing-
          masing investor.
            Hal terpenting untuk dilakukan
          pemerintah saat ini adalah meyakinkan
          investor untuk berinvestasi di IKN.
          Pembuktian ini bisa dilakukan dengan
          menyampaikan proposal yang baik
          mengenai perkembangan IKN ke
          depannya. “Pemerintah juga harus      kalau masIH Hutan,
          menjawab pertanyaan yang saat ini           Hanya tItIk nol
          tengah beredar, mengenai kekhawatiran
          apakah proyek IKN ini akan terus          dI sana, Investor
          berlanjut bila Jokowi tak lagi menjabat    mana yang akan
          sebagai presiden,” kata Piter.      tergerak. tetaPI jIka
            Selain itu, program yang dilakukan
          pemerintah pada tahun-tahun pertama    PemerIntaH sudaH
          pengembangan IKN akan menentukan       mengawalI dengan
          pembangunan pada tahun-tahun
          berikutnya sekaligus menunjukkan             Infrastruktur
          kepastian pembangunan IKN ini akan    dasar, nah InI akan
          berlanjut.
            Menurut Piter, pemerintah juga             memunCulkan               Piter Abdullah,
          seharusnya fokus juga pada tindak            keyakInan darI            Ekonom Center of Reform on
          lanjut pembangunan IKN dan                                             Economics (CORE)
          segera mengeksekusi pembangunan          Investor laInnya.
          infrastruktur dasar di IKN agar
          menunjukkan IKN itu berjalan. “Kalau
          masih hutan, hanya titik nol di sana,
          investor mana yang akan tergerak. Tetapi
          jika pemerintah sudah mengawali dengan
          infrastruktur dasar, mengawali dengan
          pembangunan istana negara sebagai   tersebut. Menurut dia sumber dana   memastikan bentuk investasi yang akan
          simbol awal dari pembangunan IKN, nah   dalam negeri memiliki kapasitas yang   digunakan.
          ini akan memunculkan keyakinan dari   memadai untuk mendanai proyek ibu   Suharso menambahkan,
          investor lainnya,” jelasnya.      kota negara yang disebut IKN Nusantara   pembangunan IKN juga akan
            Untuk itu, Piter merasa perlu adanya   itu.                        mengandalkan pemanfaatan aset-aset
          gerakan ‘semesta’, sebuah gerakan    Oleh karena itu, sejumlah keraguan   negara. Pada tahap pertama hingga 2024,
          mengajak semua pihak yang mungkin   akibat informasi mundurnya dua   Bappenas mencatat pembangunan IKN
          untuk melaksanakan pembangunan    konsorsium dan SoftBank sebagai    membutuhkan modal Rp 110 triliun.
          di di IKN. Apabila pembangunan    investor IKN dinilai tak perlu     “Skema pendanaan pertama, kita akan
          infrastruktur utama serentak dilakukan,   dikhawatirkan.             memaksimalkan, mengoptimalkan aset-
          maka para investor baik dari dalam   “Saya kira kalau keraguannya    aset negara yang tidak dijual. Misalnya
          negeri maupun luar negeri akan yakin   seperti itu tidak perlu ditanggapi karena   Gedung Bappenas,” ujar Suharso.
          untuk ikut membangun IKN.         kapasitas dalam negeri bisa untuk     Adapun aset-aset gedung
                                            melakukan investasi, termasuk untuk   kementerian dan lembaga yang ditinggal
          Rencana Alternatif                menyelesaikan pembangunan IKN,” ujar   pindah ke Kalimantan Timur bakal
            Sementara itu, Menteri Perencanaan   Suharso.                      disewakan kepada swasta. Pemerintah
          Pembangunan Nasional atau PPN        Menurut dia, banyak pelaku swasta   akan memikirkan pelbagai cara untuk
          Suharso Monoarfa tidak khawatir jika   yang berminat untuk masuk ke proyek   meningkatkan nilai aset-aset tersebut
          memang tidak ada investor luar negeri   IKN, terutama di sektor properti.   guna memperkuat dukungan terhadap
          yang mau membiayai proyek IKN     Namun, pemerintah belum dapat      proses pembangunan IKN.*


                                                                              www.stabilitas.id   Edisi 187 / 2022 / Th.XV  75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80