Page 39 - Stabilitas Edisi 190 Tahun 2022
P. 39
ndustri layanan keuangan
berbasis teknologi yang terus
menunjukkan perkembangan
Imulai mendapatkan perhatian
serius dari otoritas. Layanan yang
disebut fintech itu tampaknya mulai
menapaki tangga perkembangan
berikutnya, khususnya untuk lini
pinjaman.
Otoritas Jasa Keuangan kemudian
meresponsnya dengan menerbitkan
aturan baru yang tertuang POJK
Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang
Layanan Pendanaan Bersama
Berbasis Teknologi Informasi Juli lalu.
Peraturan ini menggantikan aturan
sebelumnya yang terbit pada 2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi..
Deputi Komisioner Humas
dan Logistik OJK Anto Prabowo
mengatakan, POJK ini bertujuan Platform fintech lending dengan jumlah
untuk mendorong lahirnya alternatif
pembiayaan, sekaligus mendorong lender institusi yang sedikit tetapi
pengembangan industri keuangan. menguasai akumulasi kredit, kurang baik
“POJK ini juga mempermudah dan dari sisi manajemen risiko. Lender dapat
meningkatkan akses pendanaan
bagi masyarakat dan pelaku usaha mengendalikan penyelenggara fintech.
melalui layanan pendanaan berbasis
teknologi informasi,” kata Anto dalam
keterangan resmi. Bambang W Budiawan,
Selanjutnya dikatakan Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B
penyempurnaan aturan
dilakukan untuk mengakomodasi
perkembangan industri yang cepat
dan serta memberikan perlindungan paling sedikit 1 pemegang saham IKNB 2B Bambang W Budiawan
konsumen. Beberapa inti dari regulasi pengendali (PSP). Tak hanya itu, sebelumnya mengatakan, melalui
baru ini adalah aturan terkait modal pemain fintech lending juga wajib aturan ini, otoritas akan memperjelas
fintech lending yang disetor pada saat menyampaikan data transaksi kriteria pemberi pinjaman institusi,
pendirian yaitu paling sedikit Rp25 pendanaan kepada pusat data fintech terutama yang berasal dari luar
miliar. Sebelumnya, syarat minimal lending OJK dengan mengintegrasikan negeri. Hal ini bertujuan agar fungsi
modal fintech lending saat pengajuan sistem elektronik milik penyelenggara pengawasan lebih efektif dan terukur.
izin ke OJK hanya senilai Rp2,5 miliar. pada pusat data fintech lending. Diaturnya penyaluran kredit dari
Selain itu, perusahaan fintech Bagi pemain fintech lending baru, lender institusi seperti bank sebesar
lending harus memiliki ekuitas POJK ini mewajibkan perusahaan 25 persen dari total outstanding
sebanyak Rp12,5 miliar. Ditambah, harus terlebih dahulu memperoleh tahunan penyelenggara fintech
batas maksimum pendanaan oleh izin usaha dari OJK. Sementara lending bertujuan untuk mengurangi
setiap pemberi dana dan afiliasinya sebelumnya, penyelenggara fintech ketergantungan platform pada lender
paling banyak 25% dari posisi akhir lending hanya perlu mendapatkan tertentu. “Platform fintech lending
pendanaan pada akhir bulan. status terdaftar sebelum dapat dengan jumlah lender institusi
POJK yang baru ini juga mengatur memiliki status berizin dari OJK. yang sedikit tetapi menguasai
penyelenggara untuk wajib memiliki Kepala Departemen Pengawasan akumulasi kredit, kurang baik dari
www.stabilitas.id Edisi 190 / 2022 / Th.XVIII 39
