Page 44 - Stabilitas Edisi 190 Tahun 2022
P. 44
“Pada 2020 itu pandemi. Bukan
waktu normal. Saat itu bank mode
survival bukan bisnis. Cuma untuk
bertahan hidup, tidak terpikir merger.
2021 sudah bisa bergerak namun
masih harus dipantau. Dan sekarang
2022 mereka baru bisa bernapas
setelah pandemi,” kata Doddy.
Alternatif lainnya, pada empat
bulan tersisa, 26 bank tersebut harus
sudah memiliki pinangan atau sudah
menggandeng investor strategis. Jika
dipaksakan untuk memenuhi modal
inti Rp 3 triliun tahun ini, menurutnya
berat.
Dia mengatakan kebijakan
perpanjangan waktu pemenuhan
modal inti bukanlah warisan OJK
periode 2022-2027, karena ketentuan
pemenuhan modal pada 2022 adalah
produk OJK sebelumnya. “Jadi katakan
pada 2024 bank itu kalau tidak
merger, atau memperoleh investor
strategis yang siap investasi hingga
modal inti menjadi Rp 3 triliun atau
mereka turun jadi BPR,” kata Doddy.
Sementara itu, Direktur Riset
Center of Reform on Economics (Core)
Piter Abdullah berpendapat bank-
bank umum non-BPD seharusnya
menyiapkan langkah untuk
memenuhi modal inti sejak lama,
mengingat kebijakan tersebut
PT Bank Raya dikeluarkan pada 2020.
Indonesia Tbk. besar dari itu sehingga perlu upaya Untuk menempuh langkah merger
(AGRO) berencana lebih untuk melakukan konsolidasi. dan akuisisi di empat bulan di sisa
untuk menerbitkan Dia menuturkan meski kebijakan 2022, menurutnya, merupakan hal
maksimal 3,5 miliar ini sudah dirilis sejak tahun lalu, yang mustahil. Merger dan akuisisi
saham dengan nilai OJK perlu mengkaji untuk memberi hanya bisa dilakukan kalau sudah
nominal Rp100 per kelonggaran kepada bank-bank direncanakan sejak tahun lalu karena
prosesnya lama.
yang belum memenuhi modal
saham yang akan inti. Kelonggaran tersebut berupa Demikian juga untuk melakukan
ditawarkan melalui perpanjangan waktu sekitar satu penawaran umum perdana (initial
rights issue. sampai dua tahun dan dilakukan public offering/IPO) atau rights issue.
dengan disiplin. Menurut Piter, bank seharusnya
Artinya setelah perpanjangan sudah merencanakan sejak tahun
tersebut tidak ada kelonggaran lalu, sehingga eksekusi bisa dilakukan
kepada bank-bank tersebut. Jika dalam beberapa bulan ke depan.
mereka tidak dapat memenuhi modal “Kalau sampai dengan batas
inti, maka harus tutup atau berubah waktunya tidak bisa memenuhi, OJK
menjadi Bank Perkreditan Rakyat sudah mengatakan mereka tidak akan
(BPR). memberikan kelonggaran. Izin bank
44 Edisi 190 / 2022 / Th.XVIII www.stabilitas.id
