Page 69 - Stabilitas Edisi 208 Tahun 2024
P. 69

ndustri asuransi tidak henti­
               hentinya menghadapi situasi yang
               menantang untuk meningkatkan
          Icitra. Upaya itu tampaknya
          makin berat. Dalam beberapa tahun
          belakangan, industri telah menghadapi
          banyak cobaan dari kasus fraud
          hingga penutupan perusahaan, yang
          menyulitkan lembaga jasa proteksi
          ini untuk merebut hati nasabah. Kini                SEJAK 2021
          persoalan yang lebih pelik menyambangi          PERUSAHAAN
          ketika Komisi Pemberantasan Korupsi
          (KPK) menetapkan  dua orang tersangka    TELAH MELAKUKAN
          dugaan tindak pidana korupsi terkait       TRANSFORMASI DI
          pembayaran komisi agen.                    SEGALA LINI, BAIK
            Kasus itu melibatkan PT Asuransi
          Jasa Indonesia (persero) atau Jasindo   BISNIS MAUPUN TATA
          dan PT Mitra Bina Selaras (MBS) dan      KELOLA. SEHINGGA,
          terjadi sepanjang 2017­2020. Kedua
          tersangka tersebut yaitu SHT, yang                MANAJEMEN
          menjabat Direktur Operasi Ritel Jasindo   MEMASTIKAN PROSES
          pada 2013­2018, Direktur Operasi dan
          Ritel 2018­2019, Direktur Pengembangan      HUKUM INI TIDAK            Brellian Gema, Sekretaris
          Bisnis 2019­2020, dan kemudian TSP     AKAN MENGGANGGU                 Perusahaan Asuransi Jasindo
          selaku pemilik dan pengendali PT MBS.
            KPK pun langsung menahan                      OPERASIONAL
          para tersangka. Wakil Ketua KPK                 DAN KEGIATAN
          Alexander Marwata, beberapa waktu
          lalu mengatakan bahwa kedua ditahan             PERUSAHAAN.
          di Rutan kelas 1 Jakarta Timur. Dalam
          perkara tersebut, diduga tersangka SHT
          bersama­sama TSP telah mengambil
          manfaat dari pembayaran komisi agen
          yang dibayarkan Asuransi Jasindo   tersendiri baik dari sisi kinerja bisnis   yang dilakukan oleh KPK. Dukungan
          kepada MBS yang tidak melakukan   perusahaan maupun industri asuransi   maksimal itu lantaran menjadi komitmen
          kewajibannya sebagai agen.        secara umum. Kondisi tersebut tentu   Jasindo untuk menerapkan tata kelola
            Tidak main­main, perbuatan      sangat disayangkan mengingat Otoritas   yang mumpuni termasuk penerapan
          tersangka tersebut menimbulkan    Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku     prinsip patuh atas peraturan yang
          kerugian keuangan negara mencapai   industri asuransi di Indonesia sedang   berlaku.
          sekitar Rp38 miliar. Perbuatan para   berupaya meningkatkan penetrasi   Sekretaris Perusahaan Asuransi
          tersangka bertentangan dengan     asuransi yang sampai saat ini masih   Jasindo Brellian Gema menyebutkan
          Undang­Undang Nomor 40 Tahun      terbilang kecil. Selain itu industri juga   perusahaan mendukung penuh upaya
          2014; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan   masih berjuang memulihkan citra   pemberantasan korupsi termasuk
          Nomor 69/POJK.05/2016; Peraturan   akibat kasus yang menimpa perusahaan   oleh pihak­pihak eksternal yang
          Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/  asuransi seperti pada kasus Jiwasraya   terlibat dalam kasus tersebut. “Ini
          POJK.05/2016; serta Surat Keputusan   dan AJB Bumiputera.            merupakan komitmen perusahaan dalam
          Direksi No SK 041/DMA/XII/2013       Kendati demikian, Asuransi Jasindo   menerapkan prinsip kepatuhan atas
          tentang Sistem Pengelolaan Keagenan   yang merupakan bagian dari Holding   peraturan yang berlaku,” katanya.
          pada PT Asuransi Jasa Indonesia   IFG tak mau tinggal diam terkait kasus   Upaya Jasindo dalam mendukung
          (Persero).                        yang bisa mengotori reputasi perusahaan.   proses hukum di KPK juga merupakan
            Kasus korupsi yang menimpa      Karenanya, Jasindo memberikan      bentuk gerakan bersih­bersih BUMN
          Asuransi Jasindo memberikan efek   dukungan penuh terhadap proses hukum   yang dicanangkan oleh Menteri


                                                                              www.stabilitas.id   Edisi 209 / 2024 / Th.XIX 69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74