Page 57 - Stabilitas Edisi 186 Tahun 2022

i awal kemunculannya
di Indonesia, mata uang
kripto alias cryptocurrency
Dditolak mentah-mentah
oleh otoritas. Saat itu uang digital
itu menawarkan diri sebagai alat
pembayaran memang menggoyang status
quo. Beberapa tahun berlalu, pamor
mata uang digital itu makin menyeruak
yang membuka pintu regulator untuk aturan itu
membolehkannya beredar meski Bertujuan untuk
hanya dihitung sebagai aset bukan alat
pembayaran. memBerikan
Bahkan sekarang sinarnya makin kepastian Hukum
berkilau ketika instrumen itu mulai Bagaimana
masuk ke ranah industri formal yang
ditandai dengan pengenaan pajak perLakuan ppn dan
ada asset digital itu. Sejak 1 Mei ppH atas transaksi
2022, transaksi jual-beli kripto mulai
dikenakan pajak sebagaimana diatur kripto. karena
dalam Peraturan Menteri Keuangan komoditas, maka
Nomor 68/PMK.03/2022 tentang
PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) atas merupakan Barang neilmaldrin noor,
Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Ini kena pajak tidak Direktur Penyuluhan, Pelayanan,
adalah tahapan penting bagi mata uang dan Humas Ditjen
kripto itu untuk diterima di masyakat Berwujud dan
setelah dua tahun sebelumnya disahkan Harus dikenai ppn
Kementerian Perdagangan melalui
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka juga agar adiL.
Komoditi (Bappebti) sebagai aset atau
komoditas.
Menurut Direktur Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak
Kementerian Keuangan Neilmaldrin khusus kepada aset kripto yang dimiliki Fisik Aset Kripto (PFAK) yang terdaftar
Noor, aturan itu bertujuan untuk oleh para investor sehingga akan di Bappebti. Pemungut pajak itu bisa
memberikan kepastian hukum dikategorikan sebagai bagian pendapatan perusahaan dalam maupun luar negeri.
bagaimana perlakuan PPN dan PPh atas lain-lain.
transaksi kripto. “Karena komoditas, Pendapatan lain-lain ini akan menjadi Potensi Pendapatan
maka merupakan barang kena pajak tidak bagian dari laporan SPT tahunan dengan Mengutip data Chain Analysis,
berwujud dan harus dikenai PPN juga tarif berjenjang sampai dengan 35 persen. Indonesia menempati urutan ke-5 di
agar adil,” ujar Neilmaldrin April lalu. Pemberlakuan PMK 68 dengan tarif PPN kawasan Asia Tenggara setelah Vietnam,
Kendati demikian, menurut Neil, dan PPh final senilai total 0,21 persen Thailand, Filipina serta Malaysia, dalam
pemerintah pun mengupayakan dapat disimpulkan lebih menguntungkan hal jumlah investor kripto. Sementara,
penerapan aturan yang mudah dan dibandingkan tarif berjenjang dalam hal adopsi kripto, Indonesia
sederhana terhadap kripto. Dengan pendapatan lain-lain. berada di posisi ke-25 di dunia pada
pemberlakuan aturan pajak kripto atau Sementara itu, sebagai pemungut tahun lalu. Dengan potensi kripto
PMK 68, setiap pemegang aset kripto di pajak aset kripto ditunjuk pihak ketiga yang ada, tentu pajak yang bisa ditarik
Indonesia akan mendapatkan kepastian yaitu penyelenggara Perdagangan dari perdangan aset digital ini sangat
perpajakan yang sangat jelas dengan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang signifikan.
tarif yang bersahabat. Sebelum PMK memfasilitasi transaksi perdagangan Otoritas pajak mencatat pada 2020
68 ini diterapkan, belum ada perlakuan Aset Kripto exchanger atau Pedagang saja, total transaksi kripto di Indonesia

www.stabilitas.id Edisi 186 / 2022 / Th.XV 57