Page 59 - Stabilitas Edisi 186 Tahun 2022

Darmawan sepakat bahwa pengenaan
pajak merupakan langkah maju bagi
industri kripto dari sisi legalitas karena
hal itu berarti pemerintah sudah
mengakui eksistensi bisnis ini. “Sebagai
pelaku usaha, dengan adanya pengenaan
pajak tentu akan menambah legalitas
dari aset kripto itu sendiri sehingga
menandakan kripto sudah menjadi aset
atau komoditas yang sah di mata hukum seBagai peLaku
negara untuk diperjualbelikan jadi ini usaHa, saya
suatu hal yang sangat positif,” ungkap
Oscar melalui pesan elektronik kepada BerHarap Besaran
Stabilitas. masing masing
Namun demikian ada baiknya
dikaji lebih lanjut besaran pajak yang pajak terseBut
dikenakan karena dinilai terlalu tinggi, adaLaH 0,05 persen
mengingat investor kripto juga telah untuk ppn dan
dibebankan dengan fee exchange.
“Sebagai pelaku usaha, saya berharap 0,05 persen untuk
besaran masing masing pajak tersebut ppH seHingga
adalah 0,05 persen untuk PPN dan 0,05
persen untuk PPH sehingga total pajak totaL pajak yang oscar Darmawan,
yang dikenakan di industri totalnya dikenakan di CEO Indodax
cukup 0,1 persen,” urainya.
Dia mencontohkan seperti pajak pada industri totaLnya
perdagangan saham, total pajak yang cukup 0,1 persen.
dipungut kan hanya sebesar 0,1 persen.
Untuk itu, Oscar berharap besaran pajak
untuk kripto pun disamakan atau bahkan
dikurangi karena bentuk perdagangan
saham dan kripto ini memiliki pola
perdagangan yang sama.
“Kondisinya sekarang, untuk pajak
rencananya akan memungut PPN dan tren investasi kripto memberikan membayar biaya exchange, yang
PPH dengan total 0.2 persen. Di lain peluang besar bagi pertumbuhan mencakup biaya bursa jika sudah jadi,
sisi pun, investor sudah dibebankan fee ekonomi digital Indonesia kalau terus kliring, dan depository.
exchange yang memungut 0.3 persen. bertumbuh,” tukas dia. Ambil contoh, dengan nilai trading
Jadi, kalau ditambah dengan PPN Mengamini Oscar, CEO Bitocto Rp100 juta, maka beban PPN dan PPh
dan PPH dengan ketentuan sekarang, Milken Jonathan menilai mestinya pajak yang ditanggung sudah Rp200 ribu. Lalu,
konsumen akan kena fee hampir dua kali yang dikenakan pemerintah bisa bersaing ditambah asumsi biaya penukaran 0,2
lipat dari sekarang,” imbuhnya. dengan pedagang internasional. Menurut persen, maka total beban yang dipikul
dia, platform kripto global secara rata- Rp400 ribu per transaksi. Angka tersebut
risiko Kabur ke ln rata mengenakan biaya pajak dan lainnya lebih dari dua kali lipat biaya exchange di
Untuk itu, lanjut Oscar, apabila hanya 0,1 persen-0,15 persen saja. luar negeri.
mengenakan besaran pajak yang terlalu PPN dan PPh di RI pun seharusnya “Kami di asosiasi juga berdiskusi
besar, dikhawatirkan konsumen akan disesuaikan dengan tarif internasional tentang poin risiko ini. Jadi, memang
merasa sangat keberatan. Akibatnya, para agar bisa bersaing. Dari hitungan dia, benar ada risiko naabah Indonesia akan
konsumen tidak tertarik dengan industri beban biaya yang akan ditanggung bertransaksi di luar negeri karena pajak.
kripto dalam negeri dan justru malah lari investor aset kripto Indonesia bakal Sebenarnya itu (PPN dan PPh) nominal
ke pasar luar negeri. “Hal ini tentu sangat lumayan besar, karena selain PPN yang cukup fantastis untuk trader dan
amat disayangkan mengingat tingginya dan PPh, investor juga masih harus investor,” terang Milken.*

www.stabilitas.id Edisi 186 / 2022 / Th.XV 59