Page 58 - Stabilitas Edisi 186 Tahun 2022

kali lipat atau 0,22 untuk PPN dan 0,2
untuk PPh.
Menurut Bonar, memang harus
dibedakan karena yang terdaftar
Bappbeti kelihatan dan teradministrasi.
“Sementara yang tidak jelas itu silahkan
kami netral enggak melarang bagaimana
orang berbisnis. Tapi aturan kalau tidak
mau masuk sistem komunitas berarti
kamu kena tarif lebih tinggi,” pungkas
dia.

angin Segar
Dengan pengenaan pajak ini,
setidaknya kripto akan lebih diterima
dan mendapatkan kepastian hukum
Ini merupakan kemajuan signifikan
bagi pemain kripto di Tanah Air. “Kami
mengapresiasi hadirnya DJP dalam
ekosistem kripto di Indonesia, Kepastian
hukum dan perpajakan membuat rasa
nyaman dan aman bagi para investor
untuk merealisasikan keuntungannya,”
jelas Ketua Umum Asosiasi Pedagang
Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo)
sekaligus COO Tokocrypto, Teguh
Kurniawan Harmanda.
Kendati tidak sepenuhnya menerima
aturan tersebut, pria yang akrab
diasapa Manda ini mengatakan, selama
penerapan di masa awal nanti, pihak
Otoritas pajak mencapai Rp850 triliun. Jika dikenakan pajak bisa kembali meninjau aturan
mencatat pada 2020 PPN 0,2 persen, maka pemerintah bisa PMK 68 dengan memasukan usulan
saja, total transaksi mengantongi Rp1,7 triliun dari jual- dari asosiasi dan pedagang aset kripto,
kripto mencapai beli kripto di Tanah Air. “Potensinya agar tariff pajak tetap optimal dan
Rp850 triliun. Jika berdasarkan data yang diperoleh di menguntungkan semua pihak.
Aspakrindo telah bertemu dengan
dikenakan PPN 2020 total transaksi cripto currency di Direktorat Jenderal Pajak pada 22
Indonesia sekitar Rp850 triliun. Berarti
0,2 persen, maka dikali 0,2 persen sekitar Rp1 triliun April 2022 lalu dan memberikan
pemerintah bisa sekian, lumayan loh,” ungkap Kasubdit beberapa masukan terkait aturan pajak
mengantongi Rp1,7 Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa dan tersebut. “Kami tidak bisa menyebutkan
triliun dari jual-beli PTLL DJP Bonarsius Sipayung dalam usulan apa saja yang disampaikan
kripto. konferensi pers, April lalu. dalam pertemuan DJP karena bersifat
Adapun tarif PPN resmi yang confidensial dan merupakan skema
dikenakan ialah 0,11 persen dari nilai bisnis. Namun, salah satu yang bisa kami
transaksi kripto. Sementara itu, para sampaikan adalah saat ini PMK 68 belum
penjual aset kripto atau exchanger sepenuhnya meng-cover transaksi dalam
dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1 aset kripto, sehingga butuh waktu untuk
persen dari nilai transaksi untuk PFAK. implementasi, dari sisi pengembangan
Namun, tarif berbeda diberlakukan untuk API (Application Programming Interface)
pedagang yang tak terdaftar di Bappbeti. dan sosialisasi,” jelas Manda.
Menurut Bonar, tarif yang dikenakan dua Secara terpisah CEO Indodax, Oscar

58 Edisi 186 / 2022 / Th.XV www.stabilitas.id