Page 69 - Stabilitas Edisi 191 Tahun 2022

i era modern, isu yang
paling kerap muncul terkait
lingkungan adalah emisi
Dkarbon. Bahkan memasuki
milenium ketiga, isu untuk mengurangi
emisi karbon itu telah melembaga. Kini
pembahasannya berkembang pada
penetapan harga karbon.
Pemerintah Indonesia punya
komitmen kuat untuk mengurangi proses di sini lah
pelepasan karbon ke lapisan atmosfer indonesia daPat
bumi, sejalan dengan Perjanjian Paris
yang merupakan kesepakatan global melangKah dan
untuk mengurangi efek perubahan memanfaatKan
iklim 2015. Komitmen negara- KeUnggUlannya
negara dinyatakan melalui Nationally
Determined Contribution (NDC) untuk sebagai
periode 2020-2030, ditambah aksi pra- PemimPin UntUK
2020.
Pemerintah melalui Kementerian menggUnaKan
Energi dan Sumber Daya Mineral inisiatif bUrsa
(ESDM), menargetkan penurunan emisi
Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 231,2 Karbon dalam Mahendra Siregar,
juta ton CO2 pada 2025 guna mencapai memberiKan Ketua OJK
nol emisi karbon (Net Zero Emission/
NZE) pada 2060. alternatif
Direktur Aneka Energi Baru dan Pembiayaan bagi
Energi Terbarukan Kementerian ESDM
Andriah Feby Misna mengatakan target seKtor riil.
penurunan emisi yang terdekat pada
2025 akan dilakukan melalui beberapa
langkah. Di antaranya dari sisi pasokan
dilakukan melalui pemanfaatan PLTS
atap, percepatan waste to energy, internasional. Sebab, jika tidak “OJK bersama industri jasa keuangan
pengembangan PLTBm skala kecil, dan menurunkan emisi dan efek rumah kaca, siap mendukung inisiatif ini,” kata Ketua
penambahan PLTA. berdasarkan data resmi, disebutkan Dewan Komisioner OJK Mahendra
Tak hanya pemerintah, regulator pada 2024 Indonesia akan mengalami Siregar, akhir September silam.
sektor keuangan juga diminta kerugian sekitar Rp115 triliun. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri
berkontribusi. Otoritas Jasa Keuangan OJK juga menerbitkan peta jalan itu berpandangan penetapan harga
(OJK) kemudian bergerak dengan (roadmap) fase I 2015-2019 mengenai karbon yang diinisiasi oleh pemerintah
memberikan insentif dan disinsentif. sustainable finance untuk membangun dapat memberikan insentif untuk
OJK mengiming-imingi insentif kepada kesadaran para pelaku industri tentang mengurangi emisi dan disinsentif bagi
para pelaku industri kategori taksonomi pentingnya keuangan berkelanjutan. perusahaan yang memproduksi lebih
hijau yang berhasil mengurangi emisi Pembiayaan tersebut penting, karena dari batas yang ditoleransi. Apalagi,
karbon. Sedangkan bagi yang belum, OJK untuk menurunkan emisi dibutuhkan dengan kondisi geografis Indonesia yang
akan memberikan disinsentif. biaya besar dan tidak ada satu negara pun memiliki hutan tropis terbesar ketiga di
Selain itu, langkah tersebut juga yang bisa melakukannya sendiri. dunia, Indonesia bisa memiliki banyak
menjadi dukungan OJK terhadap Paling baru, wasit jasa keuangan keuntungan dari perdagangan emisi
komitmen Indonesia dalam menurunkan itu terus menyiapkan penyelenggaraan karbon global.
emisi dan gas rumah kaca pada 2030 bursa karbon untuk mendukung inisiatif “Di sini lah Indonesia dapat
sebesar 29 persen melalui upaya pemerintah menetapkan harga karbon melangkah dan memanfaatkan
sendiri, serta 41 persen lewat bantuan dalam upaya mengatasi perubahan iklim. keunggulannya sebagai pemimpin

www.stabilitas.id Edisi 191 / 2022 / Th.XVIII 69