Page 69 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023

Rp2,76 triliun. Adapun pemegang saham
pengendali tersebut berkomitmen
memenuhi modal inti minimum bank
paling sedikit sebesar Rp3 triliun
sebelum 31 Desember 2022.

Likuidasi Nihil
Meski LPS sudah menyiapkan
amunisi baru untuk melakukan likuidasi
bagi bank yang bermasalah, namun Ketua untuk itu ojk
Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi SenantiaSa proaktif
Sadewa menegaskan, pihaknya sama
sekali belum melikuidasi atau menutup dan MeMperkuat
perbankan sepanjang 2022, yang koLaBoraSi.
mengindikasikan industri perbankan di kHuSuSnYa
Indonesia masih sehat.
Purbaya menambahkan setiap MengantiSipaSi
tahunnya biasanya ada enam sampai peningkatan riSiko
tujuh Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
yang ditutup atau dilikuidasi. Akan tetapi, ekSternaL Serta
untuk tahun 2022 belum ada. Tak hanya turut Menopang
itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD)
pun kondisinya terus sehat. Padahal pertuMBuHan Mahendra siregar,
sebelumnya, diperkirakan setidaknya ekonoMi Yang Ketua DK OJK
terdapat delapan BPR yang akan ditutup
di 2022, tapi ternyata perbankan semakin BerkeLanjutan
sehat seiring pemulihan ekonomi dari
dampak pandemi Covid-19.
Hal itu, lanjut Purbaya, karena
kebijakan yang sudah tepat yang dibuat
oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan
(KSSK), ditunjang oleh kebijakan
yang baik di sistem, dan pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang mampu di atas
lima persen. Namun, dia memberikan
catatan terkait Loan At Risk (LAR)
perbankan di suatu daerah yang cukup kolaborasi dengan para stakeholder triliun, perkembangan perbankan digital
tinggi, misalnya, di Bali yang mencapai dalam rangka menjaga stabilitas sistem naik menjadi Rp67,6 ribu triliun, dan
71 persen dari total kredit senilai Rp8 keuangan. “Khususnya mengantisipasi uang elektronik Rp508 triliun. Bahkan,
triliun. Diharapkan kondisi perbankan peningkatan risiko eksternal serta turut BI mengatakan, industri pembayaran
akan semakin membaik seiring menopang pertumbuhan ekonomi yang telah mencapai tahap end to end antara
perekonomian yang kembali bergerak. berkelanjutan,” kata dia. seluruh pihak untuk melayani ekonomi
Sementara itu, Ketua Dewan Kekhawatiran akan dampak samping pusat dan daerah.
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan digitalisasi dalam bentuk likuidasi BI juga sudah meluncurkan Blueprint
Mahendra Siregar menegaskan, OJK memang tidak berlebihan. Sebabnya Sistem Pembayaran Indonesia 2025,
terus memastikan agar ketentuan modal saat ini transaksi digital terus meningkat Perry mengatakan, BI mendukung
inti Rp3 triliun hingga 31 Desember 2022 dan membuat publik berangsur-angsur akselerasi transformasi digitalisasi
dipenuhi oleh bank. OJK optimistis bermigrasi kepada layanan tersebut. pembayaran dengan fast payment (BI-
sektor jasa keuangan akan lebih Berdasarkan data Bank Indonesia, FAST), SNAP, QRIS, melalui sinergi
resilient dalam menghadapi kondisi optimisme digitalisasi tercermin dari dengan pemerintah, dan tercipta Kartu
ketidakpastian ke depan. Untuk itu OJK proyeksi pertumbuhan 2023, di mana Kredit Pemerintah (KKP) Domestik
senantiasa proaktif dan memperkuat e-commerce akan meningkat Rp572 untuk kemudahan belanja pemerintah.*

www.stabilitas.id Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII 69