Page 71 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023

eringkali dalam bergulir ke Pengadilan
menjalankan Tipikor pada Pengadilan
usahanya Negeri Jakarta Pusat dan
Sperusahaan negara Pengadilan Tinggi Jakarta di
berada dalam persimpangan mana menurut majelis hakim
antara melakukan bisnis mereka telah melakukan
murni dan praktik penggunaan tindak pidana korupsi karena
uang negara. Silang sengketa wewenang/jabatannya
ini pada akhirnya berujung sehingga menjatuhkan
kerancuan menyimpulkan hukuman pidana atasnya.
apakah kerugian yang muncul Namun begitu, sejatinya
karena keputusan bisnis, harus kasus tersebut harusnya
masuk ranah pidana korupsi didekati dari perspektif hukum
atau perdata. korporasi, merujuk pada UU
Kondisi ini lah yang No. 40 Tahun 2007 tentang
masih menyandera para Perseroan Terbatas. Secara
pengelola badan usaha milik normatif aksi korporasi yang Prof. Dr. Mudzakkir, Pakar hukum pidana dari FH
negara yang pada gilirannya dilakukan oleh Direksi BUMN Universitas Islam Indonesia
membuat mereka ragu-ragu dan anak perusahaan BUMN
dan tidak optimal dalam berada pada ranah hukum
memutuskan kebijakan korporasi yang telah tersedia
bisnisnya. Alhasil mereka dan berlaku seperangkat
seringkali kalah cepat dalam instrumen pengawasan dan Jangan sampai direksi terhadap perseroan
mengambil kesempatan atau penegakan hukum atasnya. permasalahan serta hak dan kewajiban
keputusan bisnis. Setidaknya itu yang direksi terhadap pemegang
Apalagi ketika mereka dikatakan oleh beberapa bisnis yang dialami saham,” jelas pakar hukum
dihadapkan pada kasus- pakar hukum. Perolehan korporasi dari Universitas
kasus yang menyeret petinggi keuntungan suatu BUMN sebuah perusahaan Tama Jagakarsa Dr. Sufiarina,
BUMN yang dianggap dan anak perusahaan BUMN yang sebenarnya dalam sebuah webinar, jelang
merugikan negara karena didapat dengan mengurus akhir tahun lalu.
‘salah’ dalam mengambil perseroan dan membuat dapat saja Sehingga, lanjut dia, jika
keputusan bisnis. Sebut saja kebijakan atau keputusan direksi lalai melaksanakan
kasus Eks Direktur Utama bisnis yang diharapkan diselesaikan dengan kewajiban atau melanggar
Pertamina Karen Agustiawan memberi manfaat finansial instrumen hukum apa yang dilarang atas
yang ‘dimejahijaukan’ meski bagi perseroan. Namun, kepengurusan perseroan yang
akhirna diputus bebas. keberadaan risiko pun tidak korporasi, kemudian kemudian mengakibatkan
Atau yang lebih baru, dapat dihindarkan dalam secara kaku dan kerugian bagi perseroan, maka
kasus tindak pidana korupsi pengelolaan perseroan direksi yang bersangkutan
terdakwa mantan pimpinan dimaksud dan merupakan serampangan bertanggungjawab secara
(Direktur Utama) PT Antam hal yang wajar di samping pribadi atas kerugian
dan mantan pimpinan persoalan mengejar dibawa ke ranah perseroan dimaksud.
(Direktur Utama dan Direktur keuntungan yang menjadi tipikor. “Dalam kondisi tersebut,
Operasional) PT Indonesia tujuan sejatinya. maka berdasarkan Pasal 97
Coal Resources (anak usaha PT “Secara khusus, atas ayat (6) UU No. 40 Tahun
Antam) yang didakwa secara prediksi dan tindakan untuk 2007, guna recovery kerugian
bersama-sama melakukan mengejar keuntungan dan tersebut, maka pemegang
tindak pidana korupsi dalam risiko yang terkandung saham dapat menuntut
salah satu aksi korporasi atasnya, Pasal 97 UU No. 40 tanggung jawab pribadi dari
berupa akuisisi saham yang Tahun 2007 telah memberikan direksi melalui upaya-upaya
dilakukan oleh PT Indonesia pelindungan dan batasan bagi perdata termasuk di antaranya
Coal Resources. direksi dengan menentukan dengan mengajukan gugatan
Kasus tersebut telah adanya hak dan kewajiban pada pengadilan negeri yang

www.stabilitas.id Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII 71