Page 73 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023
P. 73
yang berbeda dari swasta secara umum. Kedua, penyelesaian kerugian
Dalam kondisi tersebut, BUMN keuangan anak perusahaan/
harus berhati-hati dalam penggunaan subholding. Indikator penyelesaikan
modal tersebut sehingga dapat kerugian keuangan perusahaan di anak
dipertanggungjawabkan secara hukum. perusahaan/subholding terlebih dahulu
“Fungsi utama BUMN yaitu memberi dilakukan berdasarkan penilaian melalui
manfaatnya kepada negara. Terkait dua indikator yang bersifat kumulatif.
permodalan memang harus hati-hati. Yakni indikator tanpa penyertaan BUMN.
Terdapat perbedaan antara BUMN Kemudian indikator tidak menerima
dengan swasta,” ungkap Vice President fasilitas negara.
Legal Litigation Pertamina, Jarrod
Prastowo dalam sebuah podcast. Business vs Authority
Maka dari itu, bentuk perlindungan Namun di Indonesia, BUMN lebih
bisnis saat terjadi kerugian yang dipandang sebagai lembaga publik
menimpa BUMN dapat merujuk pada daripada sebagai badan hukum bisnis.
Undang-Undang Perseroan Terbatas. Status hukum ini kemudian berimplikasi
Dalam hal ini, doktrin Business Judgment pada praktik penegakan BJR yang
Rule (BJR) sering digunakan sebagai seringkali diabaikan dan didominasi
pembelaan untuk melindungi direksi dari oleh aturan penilaian otoritatif (authority
persoalan penyelesaian sengketa lewat judgment rule/AJR) terkait dengan status
pengadilan. Jarrod Prastowo, Vice President publiknya.
BJR adalah suatu konsep dimana Legal Litigation Pertamina Maka tak heran penerapan BJR
direksi suatu perseroan tidak Korporasi BUMN memiliki tantangan
bertanggung jawab secara hukum atas tersendiri dibandingkan dengan
keputusan yang diambilnya sepanjang perusahaan swasta. Dosen Fakultas
keputusan tersebut diambil dengan Hukum UI, Dian Puji Simatupang
itikad baik, tujuan dan dengan cara menjelaskan tantangan yang dimaksud.
yang benar, rasional dan bijaksana, Fungsi utama BUMN Menurutnya, kegiatan yang dilakukan oleh
sekalipun keputusan tersebut merugikan (Badan Usaha Milik BUMN yang dibiayai oleh badan usaha
perseroan Indonesia berisiko secara hukum karena
Penulis Buku Potret Business Negara) yaitu memberi status hukum keuangan ganda mereka
Judgment Rule, Tatu Aditya menerangkan sebagai keuangan dan aset BUMN, dan di
bahwa konsep BJR adalah norma untuk manfaatnya kepada sisi lain sebagai aset negara yang mandiri.
memberi imunitas bagi direksi dalam negara. Terkait Hal ini mengakibatkan BUMN lebih
keputusan bisnis. Konsep BJR ini dapat dipandang sebagai lembaga publik
membatasi pendapat tandingan yang permodalan memang daripada sebagai badan hukum perdata.
dapat menilai suatu keputusan bisnis. harus hati-hati. Terdapat Status hukum ini kemudian berimplikasi
Sehingga, konsep BJR memberi kepastian pada praktik penegakan BJR yang
hukum bahwa keputusan direksi tersebut perbedaan antara BUMN seringkali diabaikan dan didominasi oleh
sudah melalui tahapan secara rigid atau aturan penilaian otoritatif (AJR) terkait
sesuai dengan prosedur. dengan swasta. dengan status publiknya.
Setidaknya terdapat dua formulasi “Tantangan pelaksanaan BJR
atau bentuk tata cara yang ditawarkan ini apakah implementasi ini terkait
yang dibedakan berdasarkan BUMN/ dengan kepemilikan atau penguasaan?
holding BUMN dan anak perusahaan/ Dibandingkan dengan kepemilikan,
subholding. Pertama, penyelesaian Indonesia telah melupakan konsep
kerugian keuangan perusahaan BUMN- penguatan kontrol, padahal menurut
Holding. Hukum berfungsi menilai aturan, kekayaan yang disematkan
pelaksanaan business judgement rule pada BUMN adalah kekayaan BUMN,
dan upaya hukum yang efektif, yakni dan kepemilikan sudah berbentuk
menggunakan hukum keuangan negara, perusahaan,” katanya dalam sebuah
hukum pidana dan hukum perdata. diskusi.*
www.stabilitas.id Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII 73
