Page 72 - Stabilitas Edisi 192 Tahun 2023

BUMN INSIGHT

Secara mendasar
terdapat berwenang,” tegas Sufirina. terhadapnya tidaklah tepat.
perbedaan Dalam contoh kasus Antam, lanjut “Jangan sampai permasalahan bisnis
antara BUMN dia, maka segala usaha-usaha yang yang dialami sebuah perusahaan yang
dengan swasta dijalankan oleh Direksi, andaikata sebenarnya dapat saja diselesaikan
dengan instrumen hukum korporasi,
terjadi kerugian perusahaan sekalipun,
dalam tujuan tidak boleh dianggap sebagai sebagai kemudian secara kaku dan serampangan
bisnis. BUMN kejahatan. Sebabnya Direksi telah dibawa ke ranah tipikor oleh penyidik
berorientasi pada menjalankan sesuai prosedur dan sehingga menjadikan bisnis terhambat
kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau terhenti yang karenanya tentu saja
publik sebagai termasuk persetujuan pemegang saham dapat menyebabkan kerugian bisnis
kepanjangan (RUPS) yang merupakan organ tertinggi perusahaan tersebut semakin besar,” kata
tangan Negara. perusahaan dan tidak ada conflict of Mudzakkir.
interest dari direksi.
Sepakat dengan hal itu, pakar Beda Tujuan Bisnis
hukum pidana dari FH Universitas Secara mendasar terdapat perbedaan
Islam Indonesia, Prof. Dr. Mudzakkir, antara perusahaan BUMN dengan swasta
menegaskan bahwa aksi korporasi berupa dalam tujuan bisnis. BUMN berorientasi
akuisisi saham yang dilakukan oleh PT pada kepentingan publik sebagai
Indonesia Coal Resources secara hukum kepanjangan tangan negara. Sementara,
berada dalam ranah hukum korporasi/ swasta berorientasi pada keuntungan
perdata sehingga pendekatan yang semata tanpa memiliki kewajiban
digunakan atasnya haruslah dengan menjaga kepentingan publik. Kemudian,
menggunakan instrumen hukum BUMN juga menggunakan permodalan
korporasi/perdata dan penerapan hukum yang bersumber dari negara sehingga
pidana dalam hal ini berupa tipikor terdapat pertanggungjawaban keuangan

72 Edisi 192 / 2023 / Th.XVIII www.stabilitas.id