Page 33 - Stabilitas Edisi 206 Tahun 2024

Aturan ini kemudian diubah dengan tangga belum memiliki rumah sendiri.
Peraturan Pemerintah No.21 Tahun Lebih lanjut, rincian data 2023 adalah
2024 tentang Perubahan atas Peraturan 1,65 persen rumah tangga memiliki rumah
Pemerintah No.25 Tahun 2020 tentang tapi tidak menempati rumah bukan
Penyelenggaraan Tapera. sendiri. Sedangkan sejumlah 84,79 sudah
Pasal 1 poin 11 Peraturan Pemerintah memiliki rumah sendiri dan menempati
terbaru tersebut mengatur bahwa rumah mereka. Sisanya, 13,56 persen
peserta Tapera adalah setiap warga adalah rumah tangga yang menempati
negara Indonesia dan asing yang bekerja rumah bukan milik sendiri dan tidak
di Indonesia paling singkat 6 bulan dan memiliki rumah di tempat lain.
telah membayar simpanan Tapera. Apabila dilihat per Provinsi, maka
Lebih lanjut, BP Tapera menginfokan pada 2023 Provinsi DKI Jakarta merupakah
bahwa penghimpunan dana bertujuan provinsi dengan backlog perumahan
menghimpun dan menyediakan dana terbesar. Pada tahun 2015, baru sekitar
murah jangka panjang yang berkelanjutan 51,09 rumah tangga di DKI Jakarta yang
untuk pembiayaan perumahan dalam memiliki rumah sendiri. Artinya, masih
rangka memenuhi kebutuhan rumah ada sekitar 48,91 persen rumah tangga
layak dan terjangkau bagi peserta, yang belum memiliki rumah sendiri.
serta memiliki fungsi untuk melindungi Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional
kepentingan peserta. sebesar 82,63 persen.
Memasuki 2023, backlog perumahan
Backlog Perumahan di Jakarta menurun sebesar 5,48 persen
Indonesia masih mengalami menjadi 43,43 persen. Alhasil, persentase
kesenjangan antara kebutuhan dan angka rumah tangga yang memiliki rumah
pasokan dalam urusan perumahan sendiri meningkat menjadi 56,57 persen.
rakyat. Artinya masih ada warga negara Meskipun meningkat, angkanya masih di
yang belum memiliki rumah sendiri. bawah rata-rata Indonesia sebesar 84,79
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik persen.
2023, persentase rumah tangga yang Sedangkan Provinsi Sulawesi
sudah memiliki rumah milik sendiri pada Barat adalah provinsi dengan backlog
tahun 2023 sebesar 86,44%. Angka ini perumahan terkecil. Pada tahun 2015,
ublik sempat dikejutkan dengan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun rumah tangga yang sudah memiliki rumah
rencana pemerintah yang akan 2015 dimana sebanyak 82,63 rumah sendiri sebanyak 91.47 persen dan pada
menambah pungutan wajib
Pkepada warga negaranya terkait Gambar 1. Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan
pemenuhan kebutuhan rumah bagi Rumah Sendiri
rakyat. Sejatinya , kebijakan pungutan
dana Tapera terbaru sebesar 3 persen dari
gaji pegawai bukan merupakan kebijakan
ujug-ujug. Meski begitu, pungutan
tambahan kepada pengusaha dan para
karyawan dirasa berat di tengah beragam
isu ekonomi seperti inflasi, ancaman
badai pemutusan kerja serta kepercayaan
akan pengelolaan dana-dana iuran.
Program Tapera adalah amanat
dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2016
tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
Detail aturan penyelenggaraan tabungan
perumahan rakyat diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah No.25 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Sumber : Badan Pusat Statistik 2023.

www.stabilitas.id Edisi 206 / 2024 / Th.XVIII 33