Page 71 - Stabilitas Edisi 206 Tahun 2024

ementerian mengeluarkan dana tanpa
yang mengurusi adanya kejelasan mengenai
perusahaan- tujuan transaksi (underlying
Kperusahaan negara transaction). Ditemukan pula
harus makin siaga dalam adanya window dressing atau
mengawal praktik tata manipulasi laporan keuangan.
kelola, manajemen risiko, Indofarma juga dilaporkan
dan kepatuhan di lingkungan membayar asuransi purna
institusi itu. Ancaman jabatan dengan jumlah
tindakan kecurangan dalam melebihi ketentuan.
pengelolaan perusahaan Dengan berbagai temuan
menjadi makin nyata ketika tersebut, BPK menyimpulkan,
sebuah perusahaan di sektor fraud yang tersebut berpotensi
farmasi tersandung kasus menimbulkan kerugian
korupsi. sebesar Rp278,42 miliar dan
Baru-baru ini Badan potensi kerugian sebesar
Pemeriksa Keuangan (BPK) Rp18,26 miliar atas beban Yelindriani,
menemukan indikasi jelas pajak dari penjualan fiktif Direktur Utama Indofarma
kecurangan dari PT Indofarma, FMCG. Selanjutnya, Indofarma
perusahaan farmasi milik juga tidak bisa membayar
negara. Bersama dengan gaji karyawan untuk periode
anak usahanya, PT Indofarma Maret 2024. Direktur Utama
Global Medika (IGM), Yeliandriani menjelaskan, Kerugian yang di IGM yang berjumlah Rp 470
Indofarma dinilai melakukan pihaknya tidak bisa membayar dialami perusahaan miliar kepada induk usahanya.
transaksi jual beli fiktif gaji karyawan karena tidak Pihak BUMN, menurut
pada unit bisnis Fast Moving memiliki kecukupan dana karena tidak Wakil Menteri BUMN Kartika
Consumer Goods (FMCG) atau operasional. Wirjoatmodjo akan melakukan
produk konsumer dengan Berdasarkan optimalnya kinerja rasionalisasi dan perbaikan
frekuensi tinggi. Modusnya temuan tersebut, BPK operasional terhadap keuangan Indofarma
dengan menempatkan dana menginstruksikan Indofarma untuk meningkatkan
deposito atas nama pribadi untuk berkoordinasi dengan perseroan akibat kinerja perusahaan farmasi
pada Koperasi Simpan Pinjam pemegang saham dan tersebut. Pihaknya juga akan
Nusantara (Kopnus) serta kementerian BUMN. BPK juga modal kerja yang mengikutsertakan holding
menggadaikan deposito pada menginstruksikan pihak IGM dimiliki sangat BUMN Farmasi, yakni PT
PT Bank Oke Indonesia Tbk. untuk berkoordinasi dengan Biofarma untuk menyelesaikan
untuk kepentingan pihak lain. kantor pajak agar tidak terbatas. Hal itu permasalahan di Indofarma,
Laporan resmi BPK dibebankan pajak penjualan mengakibatkan termasuk untuk membayar
juga menyebutkan bahwa senilai Rp 18.26 miliar atas gaji karyawan Indofarma
Indofarma kedapatan tengah transaksi penjualan fiktif unit tingkat produksi yang yang belum dibayarkan.
melakukan pinjaman online bisnis FMCG. Kementerian BUMN juga
kepada penyedia layanan Menanggapi hal ini, Staf tidak optimal. Dan siap membawa kasus
fintech lending. Selain itu, Khusus Menteri BUMN, Arya tidak tersedianya Indofarma ke jalur hukum jika
Indofarma juga menampung Sinulingga mengatakan, memang ditemukan praktik
dana restitusi pajak pada sumber utama dari praktik cukup produk penyelewengan di perusahaan
rekening bank yang tidak korupsi ini adalah pada anak tersebut.
dilaporkan di laporan usaha Indofarma, yakni IGM. yang dipasok anak
keuangan dan digunakan Arya menduga praktik ini perusahaan. Indikasi Fraud
untuk kepentingan di luar dilakukan oleh pihak-pihak Selain Indofarma, Kimia
perusahaan. Indofarma tidak bertanggung jawab Farma juga mengakui adanya
juga menggunakan kartu yang memiliki jabatan di IGM.. dugaan pelanggaran pada
kredit perusahaan untuk Mereka tidak menyetor hasil laporan keuangan entitas
kepentingan pribadi dan penjualan produk kesehatan anaknya, PT Kimia Farma

www.stabilitas.id Edisi 206 / 2024 / Th.XVIII 71