Page 76 - Stabilitas Edisi 206 Tahun 2024

BUMN INSIGHT

Hal itu yang menyebabkan bisa mencegah. Ini kan
perusahaan-perusahaan mereka seperti bekerja di
tersebut diperbolehkan hilir. Kejadian dulu baru
menginvestasikan dana bertindak,” kata dia. “OJK
nasabahnya ke sejumlah harusnya mengintai sebelum
instrumen keuangan mulai dana itu diinvestasikan.
dari surat utang negara, Misalnya Taspen mau beli
deposito, reksadana, atau saham A, didatangi OJK, dan
saham. dicecar kajiannya. Jadi uang
Hanya saja yang jadi masyarakat aman.
masalah, menurut Timboel, Sementara itu Pengamat
tidak ada aturan yang ketat asuransi, Irvan Rahardjo,
soal produk investasi seperti menambahkan bahwa
apa yang diperbolehkan. selama ini OJK hanya
Peraturan OJK nomor 12 tahun fokus pada sektor industri
2016 hanya mengatur investasi keuangan non-bank. Padahal
Timboel Siregar, obligasi negara minimal 30% pengawasan investasi saham
Pengamat Asuransi dan Jaminan Sosial dan 70% lagi bisa dikelola yang dilakukan perusahaan
dalam bentuk lain. pelat merah sudah menjadi
“Kalau (membeli) saham tanggung jawab mereka.
misalnya, harus yang kategori Permasalahan lainnya
menyebut nilai kerugian Kalau (membeli) LQ45 atau memiliki likuiditas yang membelit tata kelola
negara mencapai Rp13,7 tinggi, itu tidak ada. Jadi di perusahaan pelat merah
triliun. saham misalnya, mau beli saham apa saja adalah penempatan jajaran
Pada tahun 2020, harus yang kategori boleh. Beda dengan BPJS Direksi dan Komisaris yang
Kejaksaan Agung kembali Ketenagakerjaan yang dilarang sarat politis, sehingga mudah
mengungkap persoalan yang LQ45 atau memiliki membeli saham gorengan,” ‘memainkan’ anggaran.
hampir sama terjadi pada jelas Timboel. Seperti sudah menjadi
Asabri. Perusahaan BUMN likuiditas tinggi, Praktik seperti itu, kata rahasia umum, kata Timboel,
tersebut mengalami kerugian itu tidak ada. Jadi Timboel, terbukti dalam kasus pejabat yang menduduki
hingga Rp10 triliun karena Jiwasraya yang menempatkan kursi Direksi mapun Komisaris
pengelolaan investasi berupa mau beli saham aset finansialnya sebesar tidak melalui proses seleksi
saham yang mengalami apa saja boleh. 22,4% ke saham yang sesuai kompetensinya tetapi
penurunan nilai. mayoritas berkinerja buruk. penunjukan langsung oleh
Dan kini, Taspen diduga Beda dengan BPJS Asabri juga demikian. Menteri BUMN. Dan biasanya
melakukan investasi fiktif Setidaknya ada 13 investasi mereka yang dipilih itu terkait
senilai ratusan miliar. Timboel Ketenagakerjaan saham yang dibeli namun dengan dukungan mereka
mengatakan setidaknya ada yang dilarang memberikan return negatif. semasa kontestasi pemilu atau
tiga hal yang menyebabkan Persoalan selanjutnya biasa disebut sebagai politik
mengapa perusahaan pelat membeli saham adalah, lemahnya pengawasan ‘balas budi’.
merah tak becus mengelola oleh lembaga independen
dana masyarakat: aturan gorengan. seperti Otoritas Jasa Keuangan Pembenahan Institusi
investasi yang tidak tegas, (OJK). Timboel melihat OJK Sementara itu, pihak
pengawasan lemah, dan tidak melakukan apa-apa Taspen melalui Mardiyani
pemilihan jajaran pejabat yang terhadap laporan keuangan mengatakan pihaknya akan
sarat politis. yang diserahkan Taspen bersikap koperatif dan
Perusahaan yang dan baru bertindak ketika mendukung kinerja lembaga
berbentuk Perseroran Terbatas sudah kejadian. Baginya, anti-rasuah tersebut. Dia juga
seperti Jiwasraya, Asabri, dan tindakan seperti itu bukanlah mengeklaim Taspen telah
Taspen umumnya berorientasi bentuk pengawasan. “Kalau melakukan pengelolaan
pada profit atau mengejar pengawasan harusnya perusahaan secara baik dan
keuntungan sebesar-besarnya. proaktif mencari sehingga kebijakan yang dilakukan juga

76 Edisi 206 / 2024 / Th.XVIII www.stabilitas.id