Page 47 - Stabilitas Edisi 200 Tahun 2023
P. 47

ank Perkreditan Rakyat
                 yang namanya resmi diubah
                 menjadi Bank Perekonomian
          BRakyat akan mulai dibenahi
          otoritas agar daya saing usahanya bisa
          didongrak. Dan yang akan menjadi
          perhatian pertama adalah sumber daya
          manusia.
            Sebagaimana diketahui, kualitas
          SDM yang dimiliki bank-bank yang
          operasinya dibatasi ini masih kalah
          mentereng dibanding dengan koleganya
          yang bekerja di bank-bank nasional.
          Tidak mengherankan jika Otoritas
          Jasa Keuangan (OJK) memfokuskan
          upaya untuk mendongkrak daya saing
          BPR lewat kualitas insan yang ada di
          dalamnya.
            Saat ini, otoritas tengah membahas
          penguatan pegawai baik BPR
          Konvensional maupun Syariah melalui
          sebuah aturan setingkat Peraturan            OJK tengah mempersiapkan langkah strategis
          OJK. Aturan itu diperkirakan memuat
          beberapa poin yang sekaligus                 untuk meningkatkan kualitas SDM di BPR.
          menegaskan poin dari aturan                  Perlu penyelarasan peraturan sehingga
          sebelumnya seperti kewajiban sertifikat      BPR/BPRS mampu membangun SDM
          kompetensi kerja bagi direksi dan dana
          untuk pengembangan kualitas SDM.             berwawasan digital di tengah perkembangan
            Selain poin tersebut, ada beberapa         teknologi di sektor keuangan.
          poin lain yang menarik dari rancangan
          POJK tersebut, di antaranya adanya
          penurunan jumlah atau nominal                Mirza Adityaswara, Anggota Dewan Komisioner OJK
          penyediaan dana untuk pengembangan
          kualitas SDM menjadi 3 persen dari total
          beban tenaga kerja tahun sebelumnya.
            Dalam POJK sebelumnya, dana
          pendidikan dan pelatihan SDM         Sementara itu, Direktur Utama   industri kini semakin ketat. “Jika SDM
          ditetapkan paling sedikit 5 persen dari   BPR Hasamitra I Nyoman Supartha   tidak dikuatkan maka tertinggal bahkan
          realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.   mengungkapkan bahwa pihaknya ingin   bisa ‘terkubur’ ini BPR,” tambahnya.
          Meskipun selama pandemi Covid-19,   alokasi dana pendidikan BPR itu tetap   Sementara itu, Wakil Ketua Dewan
          OJK memberikan relaksasi yaitu boleh   di angka 5 persen meskipun asosiasi   Komisioner OJK Mirza Adityaswara
          kurang dari 5 persen dari realisasi biaya   mengharapkan adanya perubahan   mengungkapkan, OJK tengah
          SDM tahun sebelumnya.             menjadi 2 persen. “Kami di jajaran   mempersiapkan langkah strategis
            Menanggapi rancangan aturan     pengurus dan pemilik tidak setuju   untuk meningkatkan kualitas SDM di
          tersebut, Ketua Umum DPP Perhimpunan   dengan usulan dari DPP Perbarindo ini,”   BPR.  Dalam waktu dekat, OJK akan
          Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo)   ujar dia.                     menerbitkan penyempurnaan ketentuan
          Tedy Alamsyah mengatakan, pihaknya   Dia memahami apabila pandemi    SDM yang berwawasan digital bagi
          tengah menyiapkan respons terhadap   Covid-19 memang berdampak terhadap   BPR. “Perlu penyelarasan peraturan
          rancangan POJK tersebut. “Kami berpikir   kinerja BPR/BPRS, sehingga wajar   sehingga BPR/S mampu membangun
          itu sangat relevan dan penting bagi   apabila ada relaksasi. Namun menurut   SDM berwawasan digital di tengah
          pengembangan kompetensi dan integritas   Nyoman, saat ini dampak dampak dari   perkembangan teknologi di sektor
          SDM BPR dan BPRS,” ujar Tedy.     pandemi sudah lewat dan persaingan   keuangan,” kata Mirza.


                                                                             www.stabilitas.id   Edisi 200 / 2023 / Th.XVIII  47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52