Page 102 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

Gambar 3. 2 Sejarah Kadaster Belanda
Sumber: Foto Koleksi Pribadi di Kadastermuseum, Arnhem, Belanda (2023)
Tanggal 18 Agustus 1620 adalah pertama kalinya pelaksanaan
kadaster di Indonesia yang ditunjukkan dengan pernyataan VOC
(Verenigde Oostindische Compagnie), sebuah kongsi dagang Belanda
yang mengelola koloni Belanda. VOC mengeluarkan peraturan terkait
penguasaan tanah yang diperuntukkan bagi karyawannya dan warga
yang berasal dari Belanda. Kadaster yang dibangun hanya terbatas
pada bidang tanah yang dikuasainya, baik yang digunakan untuk
pemukiman di perkotaan, mupun untuk perkebunan di perdesaan.
Sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945, kadaster yang terbangun masih jauh dari lengkap untuk
melindungi seluruh tanah masyarakat. Itupun dengan menganut
dualisme antara hukum barat dengan hukum adat yang berbeda-beda.

Sistem kadaster nasional baru dilaksanakan setelah
diundangkannya UUPA. Sejak tahun 1961 berdasarkan PP No.
10/1961 sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA, dimulailah upaya untuk
mendaftarkan tanah di seluruh wilayah Indonesia melalui pendaftaran
tanah desa demi desa (Harsono, 2019).
Sesuai dengan yang tertuang pada PP No. 24/1997, pendaftaran
tanah yang diselenggarakan berdasarkan PP No. 10/1961 tersebut
selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan hasil yang
memuaskan sebagaimana yang diinginkan. Sehubungan dengan
itu, PP tersebut kemudian direvisi dengan menyederhanakan proses
pendaftaran tanah melalui PP No. 24/1997 yang berlaku sampai

BAB 3. 75
Sistem Kadaster di Indonesia