Page 105 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 105
Profesor Rais (2009) mengatakan bahwa kadaster legal di
Indonesia mendapat tempat yang lebih utama sejak berlakunya
hukum agraria pertama di tahun 1870 (Agrarische Wet, 1870) dan
berada di bawah Departemen Kehakiman. Pada masa pendudukan
militer Jepang (1942 sampai 1945), kantor kadaster diganti dengan
jawatan pendaftaran tanah di tingkat pemerintah pusat dan kantor
pendaftaran tanah di kota-kota besar di Indonesia dan berlanjut
sesudah berlakunya UUPA.
Pada tahun 1957, dengan Keputusan Presiden No 190, Jawatan
Pendaftaran Tanah yang semula berada di lingkungan Kementerian
Kehakiman dimasukkan ke dalam Kementerian Agraria dengan
menambah dua tugas yang semula tidak ada, yaitu: (a) pengukuran,
perpetaan, dan pembukuan semua tanah dalam wilayah RI, dan (b)
pembukuan hak-hak atas tanah serta pencatatan pemindahan hak-
hak tersebut. Dengan kata lain, kepala jawatan/kantor pendaftaran
tanah mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu: pertama, fungsi teknis
pengukuran dan pemetaan, dan kedua, fungsi administratif/hukum
tentang pembukuan hak atas tanah dan pencatatan pemindahan hak-
hak atas tanah (Rais, 2009).
Terkait dengan perbedaan pengertian kadaster dan pendaftaran
tanah sebagimana dijelaskan pada bab II.2 dan II.3, menarik
diperhatikan sejarah kadaster di Indonesia, di mana terminologi
kadaster dan pendaftaran tanah jelas tercantum dalam UUPA,
namun dalam peraturan sesudahnya, istilah kadaster sudah
tidak ditemukan lagi. Istilah kadaster justru muncul lagi
sebagai istilah profesi, yaitu Surveyor Kadaster Berlisensi.
3.2. Kerangka Institusional
3.2.1. Organisasi Pemerintah
a) Kementerian ATR/BPN: Instansi pemerintah yang
menyelenggarakan kegiatan survei kadaster dan pendaftaran
tanah. Memiliki Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor
Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota.
b) Pembagian tugas survei kadaster:
i. ATR/BPN: Survei kadaster untuk area lebih dari 1.000 ha.
ii. Kantor wilayah BPN provinsi: Survei kadaster dari 10 - 1.000
ha.
78 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono
