Page 103 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

saat ini. Pengundangan PP 24/1997 yang mengatur kadaster legal,
momentumnya bersamaan dengan diundangkannya juga pengaturan
kadaster fiskal melalui UU No. 21/1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Kadaster lengkap diselenggarakan
melalui Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) yang dibiayai dengan
pinjaman Bank Dunia. Dalam desain PAP, pengembalian pinjaman
tersebut akan didapat dari hasil BPHTB yang menjadi bagian
pemerintah pusat.

Sebagaimana pendaftaran tanah desa demi desa, PAP juga tidak
selesai dalam upaya membangun kadaster lengkap. Selanjutnya atas
instruksi Presiden Joko Widodo, ATR/BPN melaksanakan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak tahun 2017 dan diproyeksikan
akan selesai mendaftar lengkap seluruh bidang tanah di Indonesia
pada tahun 2025.

3.1.3. Struktur Politik dan Administratif
Sistem politik dan administrasi memegang peran penting dalam
pengelolaan sistem kadaster suatu negara. Berikut adalah gambaran
mengenai struktur politik dan administratif di Indonesia:
a) Konstitusi dan sistem pemerintahan: Indonesia adalah negara
kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensiil yang bersifat
parlementer. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengajukan
rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan mengeluarkan peraturan pemerintah yang diperlukan
untuk melaksanakan undang-undang. UUPA menginstruksikan
pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah yang bersifat
kadaster legal yang lengkap meliputi seluruh wilayah negara
menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
b) Pembagian administrasi: Saat ini NKRI terdiri dari 34 provinsi,
masing-masing dengan legislatif dan gubernurnya. Di bawah
provinsi terdapat 416 kabupaten dan 98 kota dengan legislatif
dan kepala daerahnya juga. Di tingkat lebih rendah, terdapat
7.246 kecamatan dan 83.813 desa/kelurahan, termasuk unit
pemukiman transmigrasi (BPS - Statistics Indonesia 2020).
Pelaksana pendaftaran tanah adalah kantor pertanahan yang
berkedudukan di setiap kabupaten/kota.

76 Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
Dwi Budi Martono