Page 108 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia

3.2.5. Pendidikan
Pendidikan memegang peran krusial dalam mendukung
keterlibatan sektor swasta dalam pekerjaan kadaster dan pendaftaran
tanah, yang menurut UUPA adalah tanggung jawab pemerintah.
Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan,
keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan. Dengan memiliki
penguasaan atas teknis pengukuran dan pemetaan, interpretasi data,
dan pemahaman mendalam akan hukum pertanahan dan penataan
ruang sektor swasta dapat berperan besar dalam mendukung
pembangunan kadaster lengkap Indonesia yang memiliki cakupan
wilayah dan problematika yang sangat besar.
a) Perguruan Tinggi dan SMK: Terdapat 12 perguruan tinggi yang
menghasilkan lulusan geodesi/geomatika dan 64 SMK yang
memiliki jurusan geodesi/geomatika/geografi/ survei dan
pemetaan.
b) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN): Membuka Program
Pendidikan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sejak
1996.

3.3. Sistem Kadaster
3.3.1. Tujuan Sistem Kadaster
Berdasarkan UUPA Pasal 19, tujuan sistem kadaster di Indonesia
adalah:
a) Menjamin kepastian hukum hak atas tanah (kadaster
legal): Ini termasuk untuk memudahkan peralihan hak melalui
pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah mencakup kegiatan
pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-
hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; serta pemberian
sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat.
b) Mengumpulkan dan memberikan informasi yang lengkap
tentang bidang-bidang tanah: Pendaftaran tanah juga
bertujuan untuk mengumpulkan dan memberikan informasi yang
lengkap tentang bidang-bidang tanah, termasuk bidang tanah
yang data fisik dan data yuridisnya belum lengkap atau masih
dalam sengketa, meskipun tanah tersebut belum diterbitkan
sertipikat sebagai bukti hak.

BAB 3. 81
Sistem Kadaster di Indonesia