Page 108 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 108

3.2.5. Pendidikan
                Pendidikan memegang  peran krusial  dalam mendukung
            keterlibatan sektor swasta dalam pekerjaan kadaster dan pendaftaran
            tanah,  yang menurut UUPA  adalah  tanggung jawab  pemerintah.
            Melalui pendidikan,  individu  dapat  memperoleh  pengetahuan,
            keterampilan,  dan kompetensi  yang  diperlukan. Dengan memiliki
            penguasaan atas teknis pengukuran dan pemetaan, interpretasi data,
            dan pemahaman mendalam akan hukum pertanahan dan penataan
            ruang  sektor  swasta  dapat berperan besar  dalam mendukung
            pembangunan kadaster lengkap Indonesia  yang  memiliki  cakupan
            wilayah dan problematika yang sangat besar.
            a)  Perguruan Tinggi dan SMK: Terdapat 12 perguruan tinggi yang
                menghasilkan lulusan  geodesi/geomatika  dan 64 SMK  yang
                memiliki  jurusan geodesi/geomatika/geografi/  survei dan
                pemetaan.
            b)  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN): Membuka Program
                Pendidikan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sejak
                1996.

            3.3.  Sistem Kadaster
            3.3.1.  Tujuan Sistem Kadaster
                Berdasarkan UUPA Pasal 19, tujuan sistem kadaster di Indonesia
            adalah:
            a)  Menjamin kepastian hukum hak  atas  tanah (kadaster
                legal): Ini termasuk untuk memudahkan peralihan hak melalui
                pendaftaran  tanah.  Pendaftaran  tanah mencakup kegiatan
                pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-
                hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; serta pemberian
                sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat.
            b)  Mengumpulkan dan memberikan informasi yang lengkap
                tentang  bidang-bidang  tanah: Pendaftaran  tanah juga
                bertujuan untuk mengumpulkan dan memberikan informasi yang
                lengkap  tentang  bidang-bidang  tanah,  termasuk  bidang  tanah
                yang data  fisik dan data yuridisnya  belum  lengkap atau  masih
                dalam  sengketa,  meskipun tanah tersebut  belum  diterbitkan
                sertipikat sebagai bukti hak.





                                                                 BAB 3.  81
                                                     Sistem Kadaster di Indonesia
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113